Awalnya Menolak Divaksin Covid-19, Akhirnya Mau Juga

56

Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Padangpanjang, Rudi Kristiawan menginstruksikan keluarga pegawai Rupajang untuk mengikuti vaksinasi. Awalnya mereka menolak, namun akhirnya keluarga pegawai memahami penting dan amannya vaksin Covid-19.

“Mungkin karena termakan hoax, awalnya mereka enggan divaksin. Namun dengan ketegasan dan penjelasan yang logis, akhirnya keluarga pegawai bersedia divaksin,” ujar Rudi saat kegiatan vaksinasi bagi warga binaan pemasyarakatan, Senin (14/6/2021)

Rudi tegaskan bahwa vaksin halal, aman dan dibeli pakai uang rakyat hingga negara sampai berutang. “Alhamdulillah, akhirnya keluarga pegawai baru mau dan menyadari bahwa vaksin itu sangat penting untuk menambah kekebalan imun tubuh. Walaupun sampai sekarang obat covid belum ditemukan namun minimal dengan adanya vaksin tubuh kita menjadi terlindungi,” pungkas Rudi.

Rudi menyebut kegiatan itu kerja sama dengan jajaran tenaga kesehatan Puskesmas Kotokatiak. Vaksin diberikan terhadap 58 orang dari 139 WBP yang memenuhi syarat.


“Hari ini hanya sebanyak 58 WBP yang memenuhi syarat dari total 139 WBP mendapat suntikan vaksin. Sebanyak 81 WBP lainnya tertunda karena belum memenuhi syarat akibat tensi tinggi, penyakit bawaan, dan sebagian WBP harus menunggu 3 kesembuhan pasca terkonfirmasi positif Covid 19 baru-baru ini,” beber Rudi.

Baca Juga:  Gerakan Sejuta Paket Kurban, Ini Semangat DPTD PKS Padangpanjang

Selain WBP, suntik.vaksinasi Covid juga diberikan terhadap 9 orang keluarga pegawai dan 1 orang taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (AKIP). Vaksinasi tahap pertama bagi WBP di Rupajang berlangsung aman itu, juga melibatkan jajaran Polres dan Koramil Padangpanjang.

“Alhamdulillah proses vaksinasi tahap pertama ini berjalan lancar dan aman karena kita dibantu pihak dinas kesehatan, kepolisian dan TNI. Insya Allah, tahap kedua direncakan 28 Juni mendatang,” tutur Rudi.

Pada kesempatan itu, Rudi mengaku pemberian vaksinasi terhadap WBP merupakan bagian dari layanan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak dari program masal pemerintah Indonesia untuk pencegahan Covid 19. (wrd)