Tol Sumbar Masih Mandek, Lintas Sektor Minta Pembebasan Dipercepat

109
MASIH SEPI: Kondisi Tol Padang-Pekanbaru di Nagari Paritmalintang masih seperti biasanya, yaitu belum ada tandatanda dimulainya lanjutan pembangunan. Pemprov Sumbar menargetkan pembebasan lahan tuntas Agustus ini.(IST)

Mandeknya pembangunan Tol Padang-Pekanbaru terus menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan kini, lintas sektor mendukung penuh agar pembangunan jalur yang menghubungkan Sumbar dengan Riau itu segera dilanjutkan.

Dukungan itu juga datang dari Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa Putra. Komitmen dan dukungan itu bahkan ia tegaskan saat pertemuan dengan Andre Rosiade Selasa (2/8) lalu.

Kapolda mengatakan pihaknya beserta polres jajaran siap membantu dan mendukung segala pembangunan strategis yang berjalan di Ranah Minang. Termasuk pembangunan Tol Padang-Pekanbaru. ”Kami selalu siap membantu dan mendukung pembangunan jaur ini,” ujarnya.

Dari Andre, ia mendapat info bahwa pembangunan Seksi I Padang-Sicincin akan segera dilakukan, apalagi pembebasan lahan ditarget Agustus 2022 ini. ”Kabar baik ini sudah sangat dinanti-nanti masyarakat Sumbar,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Padangpariaman, Rudy Repenaldi Rilis, kembali menegaskan bahwa Pemkab Padangpariaman hanya fasilitator dalam pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi terkait sisa lahan yang belum selesai pembebasannya.

”Saya rasa sudah jelas ya kalau Pemkab Padangpariaman itu sifatnya memfasilitasi. Misalnya diminta mengumpulkan warga yang belum lengkap administrasinya,” ujar Rudy via sambungan telepon pribadinya, kemarin.

Lebih jelasnya, sambung Rudy, pihaknya akan mengumpulkan warga yang diinformasikan berkasnya belum lengkap. Lalu, meminta warga tersebut melengkapinya. Jika sudah lengkah, warga pemilik lahan langsung mengantarkan berkasnya ke Kanwil BPN Sumbar.

”Jadi yang berurusan ke Kanwil BPN Sumbar itu harus langsung warga pemilik lahan. Kami hanya sampai pada tahapan memfasilitasi tersebut,” ungkapnya. Jadi, dirinya sangat menyayangkan apabila lahan yang belum bebas disebut karena lambannya kerja Pemkab Padangpariaman.

“Kami ini hanya menjalankan instruksi. Fasilitasi ini, fasilitasi itu, kami lakukan. Jadi, kok sampai ada yang bilang kami biang lambannya pembebasan lahan,” tegas Rudy sembari memastikan Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur, akan berang jika mengetahui isu tersebut.

Rudy juga menegaskan, bahwa Bupati Padangpariaman dan jajaran, sangat komitmen untuk percepatan pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1. Buktinya, setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti.

”Rapat di kantor gubernur pekan lalu kan sudah jelas. Siapa yang harus lebih sigap untuk percepatan penyelesaian lahan yang belum selesai tersebut. Itu bukan Pemkab Padangpariaman. Kok sekarang kami yang jadi sasaran,” tegasnya.

Baca Juga:  Dilema Tol Sumbar, Masih Ada Pemilik tak Sabar Tunggu Ganti Rugi

Jadi, tambah Rudy, penyebab yang paling mendasar lambannya pembebasan lahan dapat ditanyakan kepada Satgas Pembebasan Lahan. Sepengetahuannya secara umum, kendalanya berada pada administrasi warga yang kerap salah. Sehingga, warga berurusan secara berulang.

”Masalah lain yang sudah umum terjadi biasanya dalam pembebasan lahan, yaitu sulitnya mendapatkan tanda tangan anggota pemilik lahan. Hal itu lantaran mereka berada di luar daerah atau perantauan,” papar Rudy.

Menyangkut pembebasan lahan yang ditarget rampung Agustus ini, Rudy pun mengatakan bahwa Pemkab Padangpariaman pasti mendukung penuh. “Sejauh ini kami belum ada instruksi terskedul menfasilitasi apa saja di bulan Agustus ini. Namun, setiap instruksi yang diberikan, pasti pemkab akan menindaklanjutinya dengan cepat,” kata Rudy.

Di sisi lain, Padang Ekspres yang melakukan pemantauan lapangan kemarin, belum tampak adanya tanda-tanda bakal dimulai lanjutan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1 tersebut. Baik itu di lokasi infrastruktur Tol di Batanganai, Lubukalung, Enamlingkung, ataupun 2×11 Kayutanam.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembebasan rampung Juli 2022. Namun karena beberapa kendala pembebasan diundur Agustus 2022. Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut masih ada 571 bidang lahan yang belum tuntas.

571 bidang lahan tersebut berada pada progres penyelesaian yang beragam. Di antaranya, 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas Pembebasan Lahan Tol dan 92 bidang proses penilaian PPK dan appraisal.

Selain itu, juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap, 54 bidang belum ada berita acara konsinyasi, dan 45 bidang dalam proses Surat Pendanaan Pengadaan (SPP) ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Gubernur sendiri meminta agar persoalan pembebasan 571 bidang lahan tersebut segera dituntaskan agar PT Hutama Karya bisa segera bekerja. Secara khusus dia meminta agar penyelesaian diprioritaskan pada ruas jalan yang berpotensi pengerjaan fisik jalan bisa dilaksanakan secara tuntas dalam satu tahap pengerjaan.(apg/wni)