Bayarkan Ganti Rugi Jalan Tol Padang-Sicincin

90

Tak kunjung jelasnya pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Kasang-Kapalohilalang di Padangpariaman sampai sekarang, mematik kritikan sejumlah kalangan.

Harusnya instusi terkait mesti segera mencairkan anggaran ganti rugi tersebut, apalagi beredar informasi di masyarakat bahwa biaya pembayaran ganti rugi itu sudah dikucurkan pemerintah pusat.

Pakar Hukum Tata Negara asal Unand Dr Hengki Andora menyebut, pembayaran ganti rugi lahan harus dikaji secara matang dan sesegera mungkin.

”Bercermin dari kasus pengadaan tanah kemarin yang sampai diusut kejaksaan, jangan sampai terulang lagi untuk wilayah yang masyarakatnya sudah bersedia untuk diganti rugi. BPN selaku pemilik wewenang harus berhati-hati dan jangan sampai ada oknum yang bermain untuk kedua kalinya,” ucap Hengki, kemarin (15/11).

Hengki juga mengatakan, setiap masyarakat berhak mendapat hak ganti rugi yang layak. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan bersama dengan masyarakat agar tidak terjadi permasalahan akibat tidak ada kecocokan kedua belah pihak.

Menurut dia, pemerintah harus mewaspadai oknum tukang pakang tanah yang bisa saja mempengaruhi negosiasi masyarakat dengan pemerintah.

”Oknum penganggu itu, pasti akan selalu ada apalagi dalam kasus lahan tol yang berpengaruh bagi perkembangan Sumbar. Hal ini harus diantisipasi secara dini,” ungkapnya.

Hengki juga mengatakan, peran penegak hukum diperlukan untuk meminimalisir oknum-oknum nakal yang bermain dengan proyek besar seperti pengadaan jalan tol Lubukalung-Sicincin.

Ia merasa, pengawasan harus lebih diperketat agar negosiasi berjalan lancar. Hengki juga menyebutkan, apabila masyarakat yang lahannya terkena jalur proyek tol tidak mau mengganti rugi lahannya, pemerintah bisa mengganti rugi lewat konsinyasi di pengadilan dan harus dengan nominal sama dengan masyarakat lainnya.

”Ganti rugi lahan oleh pemerintah itu bersifat mutlak, meski masyarakat suka tidak suka lahannya terkena proyek infrastruktur. Itu, sifatnya tidak bisa dihiraukan pemerintah untuk membebaskan lahan masyarakat,” ungkap Hengki.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengaku, belum mendapat informasi pasti perihal masih belum dibayarkannya ganti rugi oleh kepada masyarakat.

Menurut dia, kemungkinan salah satu alasannya kekhawatiran tanah yang berpotensi menjadi masalah seperti sedang diusut kejaksaan. Kita masih menunggu kepastian apakah dananya yang belum tersedia atau karena faktor ke khawatiran terjadi masalah kembali. Jadi, kita tetap akan kawal dan cek permasalahannya di mana,” ucap Supriadi.

Baca Juga:  Tol Sumbar Terancam Gagal, Ada Apa Dengan BPN Sumbar??

Terkait ketidakpercayaan, Supriadi mendorong pemprov, BPN atau kejaksaan memberikan jaminan kepastian agar permasalahan jalan tol Lubukalung-Sicincin dapat segera diselesaikan.

”Tanah yang sudah siap diganti dan tidak ada masalah harus kita prioritaskan terlebih dahulu agar memberikan kepastian kepada pemilik lahan yang akan dibayarkan ganti rugi kepada mereka,” pungkas Supriadi.

Sebelumnya, seiring belum dibayarkannya ganti rugi lahan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Kasang-Kapalohilalang di Padangpariaman, membuat sejumlah wali nagari khawatir.

Pasalnya, setiap hari ada saja masyarakat yang bertanya kapan ganti lahan mereka dibayarkan. Hal ini disampaikan Wali Nagari Lubukalung, Hilman. ”Masyarakat sudah tahu berapa nilai lahan mereka. Makanya, mereka bertanya terus. Kapan cair uang kami pak wali?” ujar Hilman ketika dihubungi ke nomor pribadinya, Minggu (14/11).

Apalagi, imbuhnya, sekarang masyarakat mendapat kabar bahwa dana untuk ganti rugi tersebut telah dikucurkan pemerintah pusat sekitar Rp300 miliar. Namun, belum juga direalisasikan ke rekening mereka.

”Sekarang, saya hanya bisa bilang insya Allah ketika ditanya masyarakat. Soalnya, saya tidak tahu pasti isu-isu dana sudah turun dari pusat tersebut,” ucap Ketua Forum Wali Nagari Padangpariaman tersebut.

Namun, katanya yang pasti sekitar sebulan lalu, ia dari rapat yang diikutinya di Kantor Bupati Padangpariaman, Wakil Gubernur Sumbar memastikan ganti rugi lahan yang sudah selesai administrasinya segera dibayarkan.

”Nyatanya, sampai sekarang kan belum. Padahal, kabar itu juga sudah diketahui warga pemilik lahan. Makanya, sekarang mereka bertanya terus kepada saya. Wali nagari lain pasti juga mengalami hal ini, seperti Sicincin, Sikabu dan Balahhilia,” hematnya.

Project Director PT Hutama Karya Infrastruktur Ruas Tol Padang-Sicincin, Marthen Robert Singal mengaku, pembangunan tol Padang-Pekanbaru untuk ruas Padang-Sicincin pihaknya tetap masih bekerja sesuai program-program yang telah berjalan sebelumnya.

Dia juga tidak menampik jika, proses kegiatan yang dilakukan tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan dia berharap, agar pengerjaan mega proyek nasional tersebut bisa selesai tepat waktu.

”Kami tetap terus melaksanakan program pembenahan-pembenahan, tentu kami melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi proses pengerjaannya tetap akan kami lakukan,” sebut Marten Robert Singal. (tim)