Pemilik Tanah Tanam Kelapa di Jalan Baru

Warga yang mengaku pemilik tanah menanam pohon kelapa di jalan yang sedang dibangun di Korong Subarang Padang. (IST)

Pembangunan jalan baru di Korong Subarang Padang, Nagari Padang Kandang Pulau Air Padang Bintuang, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padangpariaman, tidak berjalan mulus. Pasalnya, jalan yang baru dibangun malah ditanami pohon kelapa oleh warga pemilik tanah. Sehingga, jalan itu tidak bisa dilewati kendaraan roda empat.

Penanaman pohon di ruas jalan kampung itu dipicu kekecewaan pemilik tanah yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan jalan tersebut. Padahal pembangunan jalan baru itu mengorbankan tanah dan tanaman puluhan pemilik tanah. Pemilik tanah itu meminta proyek pembangunan jalan tersebut ditunda atau dihentikan.

Suherman, salah seorang pemilik tanah yang terkena pembangunan jalan tersebut, menjelaskan bahwa salah satu pemilik tanah telah dipaksa untuk setuju tanahnya diserahkan membangun jalan. “Ada juga yang dipaksa dengan ancaman kalau tidak mau maka akan dikucilkan di nagari,” ungkap Suherman.

Terkait itu semua itu, pihaknya beserta warga lainnya telah membuat surat laporan yang diteruskan kepada kejaksaan, camat, bahkan kepada pihak kepolisian. “Sampai saat ini belum ada tanggapan (terkait laporan mereka, Red). Kami telah meminta kepada wali nagari agar menunda pembuatan jalan tersebut, namun tidak ditanggapi. Jalan tetap dibuat,” ungkap Suherman.

Suherman dan pemilik tanah lainnya merasa dirugikan terkait pembangunan jalan beton tersebut. Pihaknya menyesali karena tidak dilibatkan dalam musyawarah terkait jalan itu. “Kenapa kegiatan ini tetap dilanjutkan, sementara kami tidak dibawa bermusyawarah. Padahal itu tanah kami,” jelasnya.

Dikatakannya, pemilik tanah yang merasa dirugikan itu tidak akan pernah setuju dan mengikhlaskan pembangunan tersebut. Selain itu pihak pemilik tanah menanam pohon kelapa di areal jalan tersebut agar pembangunan jalan bisa ditunda.

Sementara itu Wakil Ketua LPM Nagari Pulau Kandang, Mustarah Deswan, menuturkan hal yang sama. “Saya selaku Wakil Ketua LPM di nagari ini juga tidak dilibatkan dalam musyawarah pembangunan jalan itu. Sepertinya ada oknum yang ‘bermain’ dalam masalah ini,” ungkap Wakil Ketua LPM yang kerap disapa An tersebut.

Menurut Deswan, ada pemaksaan dari pihak terkait agar pemilik tanah bersedia memberikan tanah untuk dijadikan jalan. “Bahkan ada pemilik tanah yang tidak diikutsertakan dalam musyawarah untuk membangun jalan,” sebutnya.

Selain itu, ia melihat dari dulu tanah tersebut telah menjadi masalah, tetapi masalahnya sempat teredam. “Nah sekarang timbul lagi masalah ini, pening kita,” ucap Deswan.

Baca Juga:  Layanan Publiknya Sudah Maju, Padangpariaman Pilot Project Smart City

Secara pribadi Deswan mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pembangunan jalan itu. Harapannya pihak terkait segera mengajak pihak pemilik tanah untuk bermusyawarah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan Wali Nagari Padang Kandang Pulau Air Padang Bintuang, Danil membantah apabila pihaknya dinilai tidak pernah melibatkan pemilik tanah dalam pembangunan jalan tersebut. Apalagi pihak-pihak yang berada di internal nagari.

“Jalan ini sudah sejak 2019 dialokasi Rp 50 juta oleh nagari. Dia (Suherman, Red) ikut gotong royong saat pembukaan jalan. Sekarang dia malah mempermasalahankan dengan alasan tidak masuk akal,” ujar Danil saat dihubungi via telepon pribadinya, Selasa (20/10).

Namun, Danil merasa heran kenapa disaat pembangunan jalan sudah berjalan, Suherman mempermasalahkannya dengan berbagai dalih. “Dia bermasalah dengan mamak dan kakek, malah menyeret nagari dalam permasalahan tersebut,” kata Danil.

Permasalahan Suherman dengan mamak dan kakeknya yang dimaksud Danil, lantaran mamak dan kakek Suherman mendukung pembangunan tersebut. Mereka telah menandatangani surat untuk pengibahan tanah guna pembangunan akses di Korong itu.

“Dia (Suherman, Red) itu kan hanya kemenakan dan cucu posisinya. Kenapa dia begitu ribut mamak dan kakeknya mengibahkan tanah untuk kebutuhan masyarakat nagari. Harusnya dia malu kalau dia orang Minang,” cetus Danil.

Danil bahkan mengatakan bahwa Suherman mencoba mencari untung dari pembangunan tersebut. “Dia minta tanahnya diganti Rp 60 juta. Sedangkan pembangunan saja baru sanggup dialokasikan Rp 50 juta. Kan sangat tidak masuk akal,” ungkapnya.

Sekarang, imbuh Danil, pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan jalan tersebut. Sebab, seluruh persyaratan dan dokumen pendukung telah lengkah dan dikonsultasikannya kepada penegak hukum. “Kami di nagari ini kan tidak mungkin membangun asal-asalan. Semua jelas landasannya. Saya ada bukti komitmen dukungan dari pihak-pihak yang berhak atas yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut,” ungkapnya.

Kendati begitu, pihaknya masih bersikap tenang dalam menyikapi tindakan Suherman. Namun, Danil tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindakan tegas, seperti pengamanan oleh kepolisian, apabila Suherman mengganggu pembangunan jalan itu.

“Sekarang kita lanjut bangun jalan yang tidak bermasalah dulu. Kalau dia mempermasalahankan juga, jangan salahkan kami kalau dia diamankan polisi. Besok (hari ini, Red) saya juga kembali koordinasi ke Polres Padangpariaman terkait hal ini,” pungkas Danil. (apg)