Tolak Tambang Galian C, Warga Ngadu ke DPRD

110
Warga merasa tidak mendapatkan dukungan dan perlindungan pemerintah, membuat senjata dari pelepah pisang dan berjaga di jalan keluar truk pengangkut material tambang. (IST)

Aksi penolakan tambang galian C kembali dilakukan warga di Nagari Buayan, Kecamatan Batanganai. Pasalnya, warga menemukan aktivitas penambangan dilakukan lagi sejak Senin (18/1) malam. Karena kesal, warga bahkan menyegel kantor wali nagari Buayan di hari yang sama.

Keputusan penyegelan itu diambil warga, lantaran merasa Wali Nagari Buayan, Deni Setiawan, tidak mendukung aksi penolakan tersebut. Bahkan, Deni dituding warganya telah bersekongkol dengan para pelaku tambang. “Dia mengaku tidak tahu soal tambang. Soalnya dia hanya mengeluarkan rekomendasi saja. Itu kan alasan yang sangat tidak masuk akal,” ujar Wahyu, 30, salah seorang tokoh pemuda Nagari Buayan.

Warga yang merasa sudah tidak bisa lagi berharap mendapatkan perlindungan dari wali nagari, memutuskan untuk menyegel kantor nagari. Namun, segel sudah dilepaskan kembali setelah dilakukan negosiasi di Kantor Camat. “Sekarang hanya satu yang bisa kami harapkan membantu menyelesaikan masalah ini, yaitu kakak kami yang di DPRD Padangpariaman (Januari Bakri, Red),” ujar Wahyu dibenarkan Ketua Pemuda Korong Nagari Buayan, Heru.

Ia menilai pelaku tambang tampaknya tidak peduli dengan penolakan yang dilakukan warga. Seakan, mereka kebal dari ketentuan hukum. “Sekarang ada posko polisi di dekat kawasan tambang. Kabarnya besok mau dilanjutkan lagi penambangannya,” ungkapnya.
“Masyarakat tentu tidak ingin menerima begitu saja. Kami juga membuat posko di simpang masuk agar truk tidak keluar mengangkut material tambang,” pungkasnya.

Hal itu dibenarkan tokoh masyarakat Nagari Buayan, Januar Bakri. Ia prihatin melihat warga yang berjuang sendirian untuk nagarinya. Padahal, ada wali nagari yang seharusnya menjadi pelindung warga. “Wali nagari memang tidak mau tahu dengan masalah ini. Itu karena dia merasa dilindungi aparat keamanan,” tuding Januar Bakri.

Januar bahkan mengaku kewalahan menyikapi masalah tersebut. Pasalnya, sekarang hanya dirinya sendiri tempat warga mengadu di sana. “Saya sudah seperti jadi wali nagari,” ujarnya dengan nada bercanda.

Untuk itu, dirinya kini memilih mengambil jalur penyelesaian melalui DPRD Padangpariaman. Dalam rencananya, Januar mengusulkan untuk dibuatkan panitia khusus (pansus) yang akan mengusulkan pemberhentian tambang ke pemerintah pusat.

“Sebenarnya saya sudah ingatkan dari dulu agar tidak ada pemberian rekomendasi pengurusan izin tambang di lahan produktif. Nyatanya rekomendasi tetap dikeluarkan, sehingga izin diterbitkan di lahan yang biasanya untuk pertanian warga Nagari Buayan,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Padangpariaman tersebut.

Sebelum mengusulkan pembentukan pansus, ia mengusulkan ke DPRD Padangpariaman agar dilakukan hearing dengan instansi terkait, untuk membahas persoalan tambang tersebut. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan penjelasan setiap instansi apa alasannya mengeluarkan rekomendasi.

“Sekarang warga sudah membuat posko di simpang truk keluar-masuk mengangkut material. Sedangkan polisi membuat posko di dalamnya (dekat kawasan tambang, Red). Ini bisa berujung konflik besar jika tidak diselesaikan,” pungkas Ketua DPD Partai Demokrat Padangpariaman itu.

Sedangkan Wali Nagari Buayan Deni Setiawan yang dihubungi Padang Ekspres via telepon pribadinya, tidak merespons. Pesan singkat juga tidak dapat terkirim ke nomor teleponnya. Begitupun pesan WhatsApp.

Hearing DPRD Tertutup
Usulan hearing soal tambang galian C di Nagari Buayan yang diprotes warga, ternyata terlaksana, siang kemarin di DPRD Padangpariaman. Namun rapat dihadiri ketua dan dua wakil ketua DPRD Padangpariaman tersebut, digelar secara tertutup dengan alasan materi yang dibahasnya sensitif.

Pantauan Padang Ekspres, sebelum dimulainya hearing tampak hadir di sana sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Camat Batanganai, dan Wali Nagari Buayan. Bahkan ada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padangpariaman di sana.

Apa Urusan BPN? Dalam hearing yang dilakukan DPRD Padangpariaman menyangkut tambang galian C yang bergejolak di Nagari Buayan, tampak hadir Kepala BPN Padangpariaman, Gatot Teja. Ia sengaja diundang lantaran dinilai dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan tambang tersebut.

Januar Bakri menjelaskan, tanah yang kini dijadikan lokasi tambang tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya. “Pemilik tanah yang bernama Efrizal dan Munsyarif, sekarang menggugat agar pelaku tambang menghentikan aktivitasnya,” ujar Januar sembari memperlihatkan surat permohonan pencabutan izin usaha penambangan yang dikirimkan oleh pengacara pemilik tanah kepada Ketua DPRD Padangpariaman.

Maka itu, lanjutnya, DPRD Padangpariaman mengundang Kepala BPN Padangpariaman dalam hearing tersebut. Tujuannya agar BPN menjelaskan alasannya tidak melakukan tunjuk objek eksekusi tanah milik Efrizal dan Munsyarif, seperti yang dimohonkan Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B.

“Harusnya kalau sudah ada surat permohonan penunjukan objek dari pengadilan itu, BPN langsung menyikapinya. Tapi ini malah didiamkan saja. Sebab, jika objek ditunjuk BPN, lokasi tambang pasti bisa dipagar oleh pemilik tanah, dan aktivitas tambang berhenti,” katanya.

Sedangkan Kepala BPN Padangpariaman, Gatot Teja, tidak merepons ketika dikirimkan surat dari Pengadilan Negeri Pariaman tersebut melalui WhatsApp pribadinya kemarin. (apg)