Menyedihkan! Sawah tak Dialiri Irigasi, Jalan Rusak & Blank Spot

76

Nagari Sungai Sariak, Kabupaten Padangpariaman, ternyata sudah lima tahun tidak mendapatkan air dari irigasi Ujung Gunung. Sawah dan kolam ikan kesulitan mendapatkan air.

Hal itu diungkapkan Walik Korong Kampuang Bendang, Hanafi kepada Anggota DPD RI, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa ketika berkunjung ke Kantor Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padangpariaman, Senin (26/4/2021).

“Kami di Korong Kampung Bendang sudah lima tahun tidak mendapatkan air dari irigasi Ujung Gunung, Pak. Akibatnya sawah dan kolam ikan kami tak berair. Kami mohon fasilitasi bapak karena sudah sering diusulkan, namun belum terealisasikan,” ungkapnya.

Menurut Hanafi, mereka hanya mengandalkan air hujan turun dari langit. Padahal sawah di korong itu ada 25 hektare dan kolam 15 hektare.

Akibatnya, perekonomian masyarakat terganggu. Lebih-lebih setelah Covid-19. Sehingga masyarakat sangat berharap ada perbaikan irigasi Ujung Gunung lalu air mengalir lagi ke sawah dan kolam ikan seperti dulu.

“Kami berharap sekali kedatangan bapak ini membawa jalan keluar bagi kesulitan kami ini,” ungkapnya.

Pernyataan Hanafi dibenarkan Sekretaris Nagari Sungai Sariak, Andreaf Vicoting Perta. “Persoalan air ini sudah menjadi obrolan harian bagi masyarakat nagari,” ungkapnya.

Pria yang biasa disapa Viko inipun mengharapkan fasilitasi dari Senator Leonardy terhadap persoalan air itu.

Kepada Leonardy, Viko juga menyampaikan perihal jalan ke Korong Sungai Ibur II.

Tak lupa Viko menyampaikan harapan warga tehadap perbaikan pasar nagari. Dikatakannya, los pasar nagari itu tidak layak lagi.

“Bapak bisa menyaksikan sendiri bagaimana kondisi pasar saat ini. Mudah-mudahan bapak bisa memfasilitasi perbaikan pasar ini,” ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskan Viko bahwa tahun 2018 Pasar Nagari Sungai Sariak mendapat Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1,1 miliar untuk pembangunan los pasar. Dari dana tersebut, dapat dibangun 18 kios pasar yang bagus di bagian depan pasar. Namun setelah dibangun tampak sekali perbedaannya dengan los di bagian belakang.

Ketua LPM Sungai Sariak, Hendri Gusvira mendukung pernyataan Viko. Masalah air dan Batang Mangoi yang perlu dinormalisasi sudah menjadi harapan warga.

“Warga berharap fasilitasi Abang (Leonardy, red) karena tahu bagaimana upaya Abang memperjuangkan aspirasi. Abang juga dikenal sebagai politisi yang sejak 1999 atau 25 tahun terus berkiprah tanpa henti untuk Sumbar. Jadi, lebih tahu bagaimana caranya,” ujar pria yang aktif di berbagai organisasi tingkat Kabupaten Padangpariaman itu.

Camat VII Koto Sungai Sariak, Imra Usni menambahkan bahwa masyarakat begitu berharap kedatangan Leonardy guna menyerap aspirasi. Mereka tahu aspirasi yang disampaikan itu bisa diperjuangkan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

“Adik-adik perangkat nagari yang muda, kaum milenial ini perlu tahu juga dengan kiat Abang dan kiprah Abang dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Anggota DPD RI Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, mengatakan permasalahan yang dihadapi tersebut sama dengan nagari-nagari di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak yang telah dikunjunginya.

Baca Juga:  Kelompok Tani Bahagia Jelang Lebaran, Nurnas Serahkan 17 Betor

“Masalah irigasi dari Ujuang Gunung dan normalisasi Batang Mangoi (Mangor). Maka, perlu kita ajak Dinas PSDA Sumbar dan Balai Sungai Sumatera Wilayah V ke Kecamatan VII Koto Sungai Sariak ini dalam waktu dekat,” ujarnya.

Senator yang pernah menjabat Ketua DPRD Sumbar dari Partai Golkar ini menegaskan, persoalan irigasi yang mengairi sawah yang luasnya di atas 1.000 hektare dan normalisasi sungai menjadi kewenangan provinsi.

“Apalagi Dinas PSDA telah pernah mengucurkan dana untuk pembangunan Kapalo Banda di Ujuang Gunung beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini mengajak masyarakat nantinya  mendengarkan langsung bagaimana penjelasan Dinas PSDA dan Balai Sungai menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat dan petani itu.

Apalagi, khusus untuk normalisasi Batang Mangor, DED-nya sudah ada jembatan Sampan ke muara. Namun baru diselesaikan dari Kurai Taji ke muara.

“Untuk yang ada DED saja belum terealisasikan hingga sekarang, apalagi masih dalam bentuk usulan demi usulan dari tahun ke tahun. Maka, perlu kita kejar adalah dinas terkait membuat perencanaan beserta anggaran biayanya. Mudah-mudahan, bisa terealisasi secepatnya,” tandasnya.

Butuh Jalan dan Komunikasi

Sementara itu, Korong Sungai Ibur II termasuk yang terbelakang dibanding korong lainnya di Nagari Sungai Sariak dalam hal pendidikan dan infrastruktur.

Anggota Bamus, Neneng Sarmi yang berasal dari korong itu mengungkapkan betapa nagarinya masih blank spot (tak ada sinyal telekomunikasi) dan jalan menuju korong itupun menyedihkan.

“Jalan ke korong kami, Sungai Ibur II, berlobang dan rusak parah. Anak-anak kami harus keluar korong agar mendapatkan sinyal buat belajar online mereka,” ungkapnya.

Neneng juga menyebutkan jalan ke korongnya sangat jelek. Belum pernah tersentuh aspal.

Soal layanan komunikasi dan informasi yang masih belum ada di Sungai Ibur II, Leonardy mengatakan perlu segera upaya komunikasi dan informasi lancar ke korong itu.

Bamus dan wali nagari diminta memanfaatkan program kerja sama Kemendes PDTT- Kemenkominfo untuk percepat pembangunan bidang komunikasi dan informasi. “Agar komunikasi dan pendidikan masyarakat di sini tidak terhambat,” tegasnya.

Kata Leonardy, dalam program itu Kemendes PDTT membangun tower, genset dan bangunan pendukung, Kemenkominfo mengadakan sinyal.

“Untuk mendapatkan program itu, nagari harus menyiapkan lahan 300 meter persegi. Tanah ini harus.milik nagari. Dengan cara ini sinyal telpon dan lalu lintas data di Sungai Sariak makin lancar. Anak-anak bisa belajar online dengan lebih baik dan nyaman di masa pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhirnya ini,” pungkasnya.

Terkait pembangunan jalan, perlu dilihat dari kewenangan anggaran. Tidak bisa seperti dulu lagi. Jika hanya menghubungkan antar-korong, kata Leonardy kewenangannya di nagari.

“Nah, ini perlu diperjuangkan bersama-sama dalam Musrenbang Nagari. Sedangkan jalan yang menghubungkan korong dengan nagari lain di kecamatan lain, kewenangan ada di kabupaten,” tambahnya. (ris)

Previous articleTinggi Minat Investor Masuk Pasar Modal, Kontribusi IPOT Tembus 30%
Next articleAntisipasi Kecurangan, Peserta UTBK Harus lewati Metal Detector