29 Muda-Mudi Digerebek, Kedapatan Berduaan di Kamar Kos-kosan

26
DIAMANKAN: Petugas Satpol PP Kota Padang saat mengamankan puluhan muda-mudi bukan muhrim di kos-kosan, kemarin.(IST)

Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang kembali mengamankan sejumlah pasangan bukan muhrim di sejumlah kos-kosan di Kota Padang, Rabu (2/2).

Informasi yang dihimpun Padang Ekspres, saat digerebek petugas, diketahui pasangan tersebut tidak memiliki surat nikah atau bukan muhrim.

Kepala Satpol PP Kota Padang, Mursalim mengatakan, ada 29 orang yang diamankan terdiri dari 15 orang perempuan dan 14 orang laki-laki. Saat digerebek petugas, mereka kedapatan berada di dalam kos-kosan.

“Saat kami minta keterangan atau identitas diri seperti surat nikah dan lainnya, mereka tidak bisa menunjukkan sehingga puluhan muda-mudi itu tidak memiliki hubungan suami istri atau muhrim,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggerebekan itu dilakukan setelah menerima laporan dan informasi dari masyarakat yang berada di sekitar kos-kosan yang resah dan curiga dengan aktivitas yang dilakukan oleh pasangan bukan muhrim tersebut.

“Jadi muda-mudi pasangan bukan muhrim tersebut diketahui merupakan penyewa dari kos-kosan. Setelah kami amankan kemudian dibawa ke Markas Komando (Mako) Satpol PP Kota Padang untuk didata dan ditanyai lebih lanjut,” kata Mursalim.

Selain mengamankan puluhan muda-mudi, Satpol PP Kota Padang juga memberikan surat pemanggilan kepada pemilik kos-kosan tersebut. Pemilik kos-kosan diminta datang ke Mako Satpol PP Kota Padang untuk dimintai keterangan terhadap aktivitas yang tempat usahanya itu.

Baca Juga:  Marawa Beach Club Bikin Padang Makin Tacilak

Pemilik kos diduga melanggar Perda No. 9 tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos, Pasal 18 yang berbunyi, pengelola kos dilarang menempatkan penyewa kos laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan penginapan kecuali penyewa yang terikat perkawinan sah.

“Lalu, rumah kos dilarang digunakan untuk tempat melakukan perbuatan asusila, judi, prostitusi, dan tindak pidana lainnya dan Perda 11 tahun 2005, tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (rantibum),” ujar Mursalim.

Lebih lanjut Mursalim menyampaikan, pemilik kos sudah dipanggil menghadap PPNS. Jika pengelola rumah kos yang melanggar ketentuan yang ada pada Perda 9 tahun 2016 tersebut, mereka diancam dengan pidana kurangan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta sesuai Perda.

Terkait pengawasan dan penertiban yang dilakukan Satpol PP tersebut, Mursalim mengimbau kepada seluruh pemilik tempat kos agar tidak memberikan kebebasan kepada anak kos.

Dijelaskan, dalam rangka menjaga norma-norma dan menjaga ketertiban pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat kos yang disalahgunakan, apalagi sampai bercampur baur laki-laki dan perempuan.

“Kami akan terus lakukan pengawasan, upaya ini dilakukan guna menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, kami tetap ingatkan pemilik kos agar mematuhi aturan dan tidak boleh bercampur laki, perempuan, yang bukan status suami istri dalam satu kos,” tukasnya. (adt)