Anggaran Pilkada Sumbar Diprediksi Bertambah

55
Ilustrasi Pilkada. (INTERNET)

KPU Sumbar kembali menyusun anggaran pelaksanaan pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang. Diperkirakan dibutuhkan tambahan anggaran karena bakal disesuaikan dengan protokol pelaksanaan pencegahan korona (Covid-19).

Hal ini disampaikan Ketua KPU Sumbar Amnasmen saat dihubungi Padang Ekspres, kemarin (2/6). Amnasmen menyebutkan, saat ini KPU masih belum menetapkan berapa tambahan anggaran. Namun kebutuhan anggaran pPilkada serentak bakal bertambah karena akan disesuaikan dengan penanganan korona.

Dia menyebutkan, seperti pelaksanaan verifikasi pasangan calon gubernur jalur independen. Tentu petugas pemilu mesti menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan lainnya. Lalu menyesuaikan polanya, apakah mengumpulkan orang atau seperti apa. Belum lagi peralatan lainnya dan petugas pemilu juga mesti sehat dan bebas dari korona. Tentunya petugas pemilu ini juga harus melakukan tes, paling tidak rapid tes. Anggaran untuk tes ini tentu dibutuhkan dan jumlah petugas pemilu cukup banyak.

Amnasmen juga belum bisa menyebutkan berapa keperluan anggaran tambahan. Dia menyampaikan, saat ini KPU Sumbar memang mendapatkan kucuran dana dari APBD Sumbar sekitar Rp 131 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk pelaksanaan pilkada saat kondisi normal.

”Sekarang kan pandemi korona. Kita juga tak tahu kapan akan berakhir. Sedangkan tahapan bakal kembali dilanjutkan. Tentu pelaksanaannya mesti disesuaikan dengan kondisi pandemi korona,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri menyampaikan agar KPU melakukan efisiensi anggaran. Pasalnya, saat ini APBD Sumbar sudah tersedot hingga Rp 2 triliun untuk upaya pencegahan korona dan bantuan untuk masyarakat terdampak korona.

Dia menyebutkan, seluruh OPD anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan korona ini. Bahkan, nyaris OPD tak bisa melakukan kegiatan dan program karena anggaran yang dialihkan. “Ya, kita minta efisiensi anggaran yang telah ada itu untuk pelaksanaan pilkada,” katanya.

Kader PDI Perjuangan ini melihat anggaran Rp 131 miliar yang telah diakomodir untuk KPU tahun 2020 ini cukup untuk melaksanakan pilkada serentak dengan memperhatikan protap pencegahan korona. Dia berharap KPU bisa memaksimalkan anggaran yang telah ada tersebut. (eko)