Disnakerin Terima Satu Aduan soal THR

21
Salah seorang petugas sedang menunggu laporan dan konsultasi THR pekerja di Disnakerin Kota Padang, Senin (3/5). (IST)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang menerima satu laporan pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Petugas Posko Pengaduan THR dan Konsultasi Disnakerin Kota Padang, Reno Sari mengatakan satu aduan tersebut merupakan pekerja yang tidak dibayarkan THR nya karena sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Ada pekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Padang, pekerjanya melaporkan tentang tidak dibayarkan THR setelah dikeluarkannya surat pemberhentian PHK oleh pihak perusahaan,” kata Reno kepada Padang Ekspres, Senin (3/5).

Dia menambahkan, surat pemberhentian tersebut tercatat 30 April 2021. Dengan pekerja sudah bekerja lebih kurang selama lima tahun. “Terhadap hak THR pekerja tentu wajib dulu dibayarkan oleh pihak perusahaan karena diberhentikan ketika pada bulan Ramadhan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri,” sebutnya.

Kemudian setelah itu katanya, sebagai mediator pihaknya telah memberi arahan dan bimbingan untuk dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau bipartit berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Bubungan Industrial Antara Pekerja dengan Pihak Perusahaan.

“Kami mengarahkan pekerja sebagaimana hasil dari suatu perselisihan itu sebaik-baiknya adalah kesepakatan kedua belah pihak. Makanya pihak pekerja mengajukan surat permohonan untuk bermusyawarah dengan pihak perusahaan,” terang Reno.

Ia menyebutkan terkait jadwalnya sudah ditentukan oleh pekerja sendiri yang bertempat di kantor perusahaan tempat pekerja bekerja. Itu telah dilakukan pihak pekerja dengan membuat surat permohonan kepada pihak perusahaan.

Baca Juga:  Berbagi, KarajoElok.com Sebar Paket Bantuan untuk Disabilitas

“Makanya saya menyarankan kepada pekerja untuk pergi ke perusahaan tempat bekerja menanyakan bagaimana penyelesaian hak-hak nya terutama sekali terkait THR,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang, Suardi menyampaikan perusahaan harus wajib melakukan pembayaran THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“Jika perusahaan tidak mampu membayarkan THR, karena terdampak Covid-19. Tolong dibicarakan dengan pekerja tentang kondisi itu,” ungkapnya.

Suardi menambahkan jika sudah ada dapat kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan disarankan dibuat dalam pernyataan bentuk tertulis. “Setelah itu pekerja diharapkan segera melapor ke Disnakerin Kota Padang untuk dapat tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja dan perusahaan,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, Disnakerin Kota Padang membuka posko pengaduan dan konsultasi sejak tanggal 22 April hingga 23 Mei mendatang dalam rangka mengantisipasi aduan seputar THR para pekerja.

Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan, disebutkan bahwa mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR tahun 2021 secara penuh atau tanpa dicicil kepada pekerja. (r)

Previous articleKayu Manis Indonesia Tembus Pasar Thailand
Next articleAsrinaldi: Andre Rosiade Ambil Peran dalam Pembangunan Sumbar