Bantu Warga Terdampak Pandemi, Pemko mesti Gerakkan Padat Karya

36

Ada tiga dimensi politik perkotaan yang mesti menjadi kajian untuk kemajuan Kota Padang. Yakni kewenangan pemerintahan kota, peran elite lokal yang mesti dimainkan serta pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Hal itu disampaikan Dosen Fisip Unand Dr. Asrinaldi dalam Silaturahmi Masyarakat Padang (Simapad) 2021, di Daima Hotel, Sabtu (3/7/2021).

Dalam silaturahmi yang dipandu moderator Isa Kurniawan tersebut, Asrinaldi menjelaskan bahwa ketiga dimensi itu harus menjadi perhatian, agar pembangunan bisa berjalan maksimal.

Kewenangan pemerintahan kota mesti dijalankan secara maksimal, baik oleh Pemerintah Kota Padang maupun DPRD.
Begitu juga para elite lokal harus memainkan perannya. “Tidak mungkin pembangunan Kota Padang bisa jalan tanpa dukungan para elite, tokoh agama, budaya, politik dan sebagainya,” imbuhnya.


Tak kalah penting, ingat Asrinaldi, pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan. Apabila semua itu berjalan maksimal, maka tujuan pembangunan akan bisa berjalan baik.

Selain itu, Asrinaldi juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap struktur perkotaan, seperti lahan yang tersingkir di kota. “Masalah lahan ini akan terus bermunculan dalam perkembangan perkotaan. Di sini perlu peran ninik mamak, bundo kandung dan pemuka masyarakat lainnya,” ingatnya.

Selanjutnya, pertumbuhan juga menjadi perhatian. Banyak peluang yang mesti dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan. Namun, ada beberapa peluang yang tidak termanfaatkan. Dia mencontohkan keberadaan IORA yang tidak dimanfaatkan Kota Padang.

“Mestinya, Kota Padang harus mengambil peran ini. Padahal lembaga kerja sama yang sudah ada sejak tahun 2005 ini memiliki peran strategis untuk pembangunan di Pantai Barat,” ujarnya.

Asrinaldi juga menyinggung persoalan pemukiman, yang akan terus menimbulkan persoalan setiap saat. Dia berharap maslah ini menjadi perhatian dan kajian oleh Pemerintahan Kota Padang.

Kemudian, sistem transportasi yang terus menjadi dilema dan mesti dicarikan solusi. Jika sebelumnya kemacetan di banyak titik, kini masalah krusial terhadap transportasi kota Padang adalah banjir. “Hujan sedikit sudah banjir dimana-mana,” bebernya.

Pakar kebijakan publik Unand ini juga menyentil yang terjadi saat ini. Dalam konsep pembangunan kepentingan bisnis, sering mengalahkan pemerintah. “Ini persoalan yang mesti dicarikan solusi, agar pembangunan bisa berjalan secara optimal.

Baca Juga:  Ingin Merasakan jadi Wali Kota & Ngantor di Balaikota? Ini Syaratnya

Kegiatan yang digagas Kompak dan Kapas ini juga menyampaikan sumbang pikir dari narasumber lainnya, yakni Anggota DPRD Sumbar Desrio Putra dan Ketua LPM Kota Padang Irwan Basyir.

Desrio Putra dalam silaturahmi bertema “Membangun Kota Padang di Masa Pandemi” ini, menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 memunculkan kemiskinan baru di Kota Padang, karena banyak masyarakat kehilangan pekerjaan.

“Kita mendorong pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan padat karya karena melibatkan banyak pekerja,” ujar Desrio.

Sebagai wakil rakyat, dia mendesak Pemko Padang fokus pada program 104 kelurahan yang berorientasi membuka lapangan pekerjaan untuk  masyarakat.

“Calon-calon orang miskin itu sangat banyak, sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pengangguran meningkat. Mereka sangat membutuhkan pekerjaan, sementara Pemko saya nilai belum mampu memberikan solusi konkret,” ujar Desrio.

Idealnya pemerintah mendorong kesejahteraan pada masyarakat yang dituangkan dalam APBD dan APBN. Banyak program program pemberdayaan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bisa dimanfaatkan guna mengatasi kemiskinan.

“Kita desak setiap pekerjaaan seperti konstruksi dilakukan masyarakat sekitar yang menganggur dalam bentuk padat karya. Nah kapan ini dilakukan, hingga sekarang saya lihat belum dilaksanakan. Padahal peluang ini ada di APBD perubahan Pemko Padang,” tegas politisi Gerindra ini.

Sebagai anggota DPRD Sumbar yang punya anggaran Pokir, Desrio mengungkapkan dirinya telah memprogramkan kegiatan untuk membantu KWT.

“Sedikitnya ada 700 anggota KWT di Kota Padang yang telah kita verifikasi, saat ini sedang berproses di OPD Pemprov Sumbar. Tujuannya agar masyarakat terbantu membenahi ekonomi keluarganya,” ungkap Desrio.

Sedangkan Ketua LPM Kota Padang Irwan Basyir mengingatkan dalam pembangunan Kota Padang, jangan sampai dari satu sudut saja. Harus melibatkan banyak pihak karena apa yang akan dibangun itu untuk kepentingan masyarakat.

Dirinya mendorong agar berpikir secara general dan tidak secara kelompok- kelompok karena pembangunan Kota Padang menuntut kebersamaan semua pihak.

“Saat ini perlu pemimpin yang mampu melahirkan regulasi untuk kepentingan orang banyak,” imbuh Irwan Basir

Dikatakan Irwan Basyir lagi, masyarakat Kota Padang sudah cerdas, karena sudah ada semua akses informasi mudah didapatkan oleh masyarakat.(rel)