Dampak Wabah Covid-19, 1.542 Pekerja Kehilangan Pekerjaan

Para pencari kerja tengah mengurus kartu kuning di kantor Disnakerin Kota Padang. (JPG)

Sejumlah perusahaan telah melakukan pengurangan pekerja, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh ekonomi yang menurun dampak pandemi virus korona atau Covid-19.

Dari data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang terungkap, hingga Sabtu sore (4/4), tercatat sekitar 1.542 tenaga kerja di Kota Padang kehilangan pekerjaannya.

“Data yang masuk ke kami hingga Sabtu sore pukul 16.00, tercatat 1.542 tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” kata Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja Disnakerin Kota Padang, Muhammad Faizal, kepada Padang Ekspres, Minggu, (5/4).

Dari data tersebut, ungkap Muhammad Faizal, berasal dari tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 1.295 orang dan yang dilakukan PHK sebanyak 247 orang. “Tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK itu berasal dari 96 perusahaan dan beberapa sektor lainnya di Kota Padang,” ujarnya.

Ia menjelaskan dampak pandemi virus korona atau Covid-19 tersebut sudah mengurangi produktivitas perusahaan atau industri di Kota Padang.

Dia sendiri akan melakukan pendataan lebih masif dan meminta serikat buruh yang perusahaannya terdampak menyampaikan informasi terkait kebijakan yang disepakati dengan perusahaan. “Apakah dirumahkan, itu kan ada dua ada yang dibayar upahnya dan ada yang tidak dibayar, dan mungkin saja terjadi PHK,” katanya.

Lebih lanjut, disampaikan hingga saat ini Disnakerin Kota Padang masih menghimpun data para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Mereka akan diusulkan sebagai penerima perlindungan sosial melalui program Kartu Pra kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Untuk itu, dia mengimbau semua tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan baik dirumahkan dan ter-PHK agar segera melapor ke perusahaan tempat bekerja untuk melakukan pendataan. Kemudian, melapor ke Disnakerin Kota Padang.

“Kami akan menghimpun siapa pun orang yang kehilangan pekerjaan, kita data terus untuk pemanfaatan Kartu Pra Kerja. Data yang paling penting itu KTP dan nomor induk kependudukan, nomor HP, dan email-nya, termasuk perusahaannya. Karena itu format yang akan diisi,” ujarnya.

Di samping itu, database para pekerja yang kehilangan pekerjaan akan dikirim ke Kementerian Ketenagakerjaan RI. “Nanti Kementerian RI yang akan menentukan, (tenaga kerja) ini bisa atau tidak mendapatkan manfaat Kartu Pra Kerja,” tandasnya.

Terpisah, salah seorang pekerja, SA, 26, kepada Padang Ekspres mengaku bahwa dia termasuk tenaga kerja yang mengalami kebijakan dirumahkan tanpa upah oleh perusahaan tempatnya bekerja, sejak seminggu belakangan, Senin (30/3) lalu.

“Iya. Saya salah satu yang termasuk dari ribuan pekerja yang dirumahkan. Bahasa perusahaan tempat saya bekerja sih, diistirahatkan sampai waktu yang belum ditentukan atau sampai situasi dan kondisi wabah korona normal lagi seperti sebelumnya,” ungkapnya.

SA menambahkan, dengan adanya kebijakan dirumahkan tanpa upah, dia terpaksa pulang ke kampung halaman. “Ya mau gimana lagi. Kalau tetap di Padang, tentu butuh biaya, seperti uang kos, biaya makan sehari-hari, dan kebutuhan lain. Sedangkan pemasukan tidak ada. Makanya saya putuskan untuk pulang saja ke kampung,” imbuhnya. (*)