PPKM Skala Mikro Mulai Diberlakukan, Belajar Daring masih Dikaji

30
PENGETATAN: Sejumlah pengunjung tampak keluar dari salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang. Kemarin (6/7), Kota Padang mulai menerapkan PPKM skala mikro yang berimbas pada pengetatan operasional kegiatan usaha di Kota Padang.(IST)

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mulai diterapkan di Kota Padang, Selasa (6/7). Hal ini sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dan akan berlaku hingga 20 Juli mendatang.

“Insya Allah, PPKM skala mikro ini kita mulai terapkan hari ini (kemarin, red),” kata Wali Kota Padang Hendri Septa ketika diwawancarai wartawan saat menghadiri kegiatan di Masjid Baitul Hadi Aurduri, Selasa (6/7).

Namun, jelasnya, Pemko Padang belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat tentang PPKM skala mikro ini. “Mungkin belum nyampe ya, tapi saya sudah koordinasi dengan Kapolresta, hari ini mulai kita siagakan semua,” ujar Hendri.

Dia menyampaikan, terkait dengan pembatasan di tempat usaha, pihaknya bersama Polresta Padang dan instansi terkait akan melakukan rapat dengan perwakilan pelaku usaha, Selasa malam (6/7).


“Kita akan membicarakan rancangan ke depan dan memberikan pengarahan kepada perwakilan pelaku usaha bahwa kita berlakukan PPKM skala mikro sesuai arahan dari pemerintah pusat. Kita ingin semua unsur masyarakat di Kota Padang betul-betul mematuhi prokes secara menyeluruh. Sekarang saya tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) untuk sanksi tegas bagi pelanggar prokes ke depan. Hal ini telah kita sepakati bersama baik dari unsur Forkopimda dan unsur terkait lainnya,” terangnya.

Sementara terkait Work From Home (WFH), menurut Hendri, para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagian OPD Kota Padang memang harus WFH. “Namun bagi yang tidak, mungkin sementara waktu akan berjalan seperti biasa. Namun saya akan diskusi lagi dengan semua kepala OPD gimana jalan terbaik termasuk soal sekolah,” ungkapnya.

“Karena anak-anak kita mulai sekolah kan tanggal 12 sementara PPKM skala mikro ini berlaku sampai tanggal 20. Nah, nanti kita carikan solusi terbaiknya,” sambung Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Arfian mengatakan, masih belum ada keputusan terkait WFH di masa PPKM skala mikro bagi para ASN.

Pasalnya, keputusan itu hingga kini masih dalam proses pengkajian dan analisa bersama Satgas Covid-19. Dia memperkirakan, keputusan itu akan keluar dalam minggu ini setelah dilakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 terlebih dulu.

Baca Juga:  Penerapan PPKM Mikro Bakal Berakhir

“Gimana keputusannya itu yang dilaporkan ke Pak Wali. Jika memang menurut Satgas Covid-19 sudah gawat kondisi Kota Padang, tentu akan kita terapkan apa yang disampaikan pemerintah pusat dimana 75 persen ASN WFH dan 25 persen WFH,” kata Arfian.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang Habibul Fuadi. Dia mengatakan, masih belum ada keputusan terkait kegiatan belajar mengajar secara daring atau online selama penerapan PPKM skala mikro diberlakukan.

“Masih dikaji dan dianalisis, dan akan dirapatkan bersama Pak Wali Kota. Lagian sekolah akan dimulai tanggal 12 Juli mendatang. Jadi masih lama lagi. Mana tau besok kiamat,” ujar Habibul kepada Padang Ekspres, kemarin.

Salah satu orangtua siswa di Padang, Afrinanemi mengaku khawatir dengan anaknya jika kasus penyebaran Covid-19 terus naik. “Anak saya ada dua, satu masuk SMP tahun ini satu lagi kelas dua SD. Khawatir juga dengan tingginya kasus Covid-19 saat ini. Sebaiknya belajar daring saja biar anak-anak aman di rumah saja. Gak apa repot dampingi anak belajar di rumah, yang penting aman dan tak waswas,” ujarnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Padang, Arfian mengatakan Pemko Padang sebenarnya sudah berencana akan melakukan pertemuan dan diskusi dengan pelaku industri pariwisata, khususnya pelaku usaha terkait aturan pembatasan jam operasional usaha mereka.

“Selasa malam ini, kami bersama Wali Kota akan membahas Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang tentang pembatasan jam operasional tempat usaha dengan para pelaku usaha,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PPKM skala mikro ini untuk makan di restoran dibatasi 25 persen dan maksimal sampai pukul 17.00. Sementara untuk take away dibatasi sampai pukul 20.00, mal tetap boleh buka maksimal sampai pukul 17.00 dengan kapasitas 25 persen.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Alfiadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

Namun secara umum ia menyebutkan, pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai dengan kebijakan yang diambil nantinya dalam rangka percepatan pengendalian pandemi Covid-19 di Kota Padang. (idr/adt/eri/eni)