Mahyeldi Harusnya Minta Bantuan Satpol PP atau SK4

223
Walikota Padang Mahyeldi menegur PKL yang berjualan di trotoar Jl Samudera, kawasan Pantai Padang Kamis pagi (6/8/2020).

Walikota Padang Mahyeldi mengaku tidak merasa marah atas makian yang diterimanya saat menegur PKL yang bandel berjualan di trotoar Jl Samudera, kawasan Pantai Padang Kamis pagi kemarin.

Ditemui wartawan usai peringatan HUT Kota Padang ke-351 di DPRD Kota Padang, dia mengatakan peristiwa yang dialaminya itu adalah hal biasa. Dia mengaku tidak marah dan memaafkan warga Kota Padang tersebut.

Mahyeldi tidak akan melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Dia juga mengaku tidak akan melakukan penertiban PKL secara besar-besaran di Taplau. Sebab, Satpol PP Padang sudah rutin melakukan penertiban.

“Itu adalah konsekuensi jadi Walikota Padang. Yang jelas, saya selaku walikota Padang akan memberikan yang terbaik untuk Kota Padang,” ujar Mahyeldi, Jumat (7/8/2020).

Lebih lanjut, Walikota Padang mengatakan bahwa trotoar Pantai Padang sengaja dibuat untuk memberikan kenyamanan kepada para pejalan kaki dan orang-orang yang ingin joging sepanjang Pantai Padang tanpa ada gangguan.

Sementara, Anggota DPRD Padang Budi Syahrial dimintai tanggapannya menyayangkan kejadian itu. Ia mengatakan seharusnya Walikota Padang memanfaatkan istrumen yang ada seperti Satpol PP dan SK4.

Baca Juga:  Ribuan Bendera Dibagikan ke Pengendara

“Sangat berisiko walikota menegur masyarakat sendirian. Seharusnya walikota memanfaatkan instrumen yang ada di pemerintahan seperti Satpol PP, jika dirasa kurang bisa meminta bantuan SK4 Kota Padang. Kenapa itu tidak dilakukan. Ada apa? Tentu hanya seorang Mahyeldi yang tahu,” ujar Budi.

Sedangkan pengamat sosial dari UNP DR Erianjoni SSos MSi juga mengaku sudah melihat potongan video yang viral tersebut. “Apa yang kita saksikan bisa saja seperti apa yang terjadi. Setelah (kejadian) itu, tergantung bagaimana timses menggorengnya. Orang-orang bisa jadi diharapkan akan prihatin pada bakal calon yang  tertindas. Sebab banyak orang diyakni akan terjebak pada alur emosional mereka,” ujar Erianjoni.

Soal manajemen pencitraan misalnya tentang kinerja, orang-orang sudah bosan membacanya. Basi dan dipandang lips service, maka bisa saja pencitraan model korban penistaan berpotensi untuk menangguk pemilih atas dasar keprihatinan atas penindasan. Hal itu sudah banyak contohnya dalam dinamika politik Indonesia. (dg/hsn)