10.468 UMKM Terdampak Covid-19, Pemerintah Harus Berikan Stimulus

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19.

Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, jumlah yang terdampak virus korona mencapai 10.468 UMKM yang berasal dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan di Kota Padang.

Kasi Fasilitasi Permodalan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Yessi Primadani mengatakan, dampak virus korona ini menyebabkan terpukulnya sektor UMKM di Kota Padang.

“Data tersebut dihimpun dari pendataan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang pada 26-30 Maret 2020, total keseluruhan 10.468 UMKM yang terdampak Covid-19,” kata Yessi Primadani kepada Padang Ekspres, kemarin.

Ia menambahkan, data tersebut berasal dari luar data Basis Data Terpadu (BDT) yang berasal dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan di Kota Padang.

“Data berasal dari luar BDT. Supaya nanti kalau ada bantuan dari Pemerintah Pusat tidak terjadi lagi tumpang tindih menerima bantuan double,” terangnya.

Di samping itu, Yessi Primadani menjelaskan, berdasarkan presentase keseluruhan rata-rata UMKM melaporkan dampak virus korona ini menyebabkan menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi mereka terhambat akibat Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi yang juga Direktur Eksekutif Ekonomic Action (Econact), Ronny P. Sasmita mengatakan, solusinya harus untuk dua sisi supply side (penawaran) dan demand side (permintaan).

“Pemerintah harus memberikan stimulus pada perusahaan, terutama UMKM. Misalnya yang terbebani oleh penurunan permintaan, pemerintah harus memberi kelonggaran cicilan kredit usaha mereka, agar cicilan tersebut bisa dipakai untuk membayar karyawan dan lainnya,” ungkapnya.

Sebetulnya, kata Ronny P. Sasmita, pemerintah harus merelaksasi pajak perusahaan, agar pembayaran pajak tersebut bisa dipakai untuk usaha dan lainya.

“Perorangan juga, stimulus energi buat UMKM. Listrik terutama, kalau kurang kuat juga, perlu juga dipikirkan insentif saat UMKM-nya tak sanggup lagi tanggung pendapatan karyawannya,” tandas Ronny P. Sasmita. (*)