Belajar Daring lagi, Rumah Ibadah Tetap Buka

16
BERLAKU HARI INI: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang, Rabu (7/7) sekitar pukul 19.18. Hari ini, Pemko Padang mulai menerapkan PPKM mikro di Kota Padang. Sejumlah kebijakan dikeluarkan, salah satunya pembatasan jam operasional mal/ pusat perbelanjaan hingga pukul 17.00.(SY RIDWAN/PADEK)

Mulai hari ini, pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi diberlakukan di Kota Padang hingga 20 Juli mendatang. Kebijakan pengetatan PPKM di Kota Padang merupakan hasil dari rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Sumbar, kemarin (7/7).

“Hari ini, pengetatan PPKM resmi diterapkan di Kota Padang. Ini menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19,” kata Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Wako mengatakan, sebelumnya Kota Padang masuk dalam 4 Kota di Sumbar yang diinstruksikan oleh Mendagri untuk menerapkan pengetatan PPKM selain dari Kota Padangpanjang, Bukittinggi, dan Solok.

Atas dasar itu, pihaknya bersama unsur Forkopimda Padang menyusun dan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang nomor 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021 tentang Pengetatan PPKM Pencegahan Pandemi Covid-19.


Dalam SE Wali Kota tersebut, terdapat beberapa poin pengetatan yang dikenakan terhadap kegiatan masyarakat dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 di Kota Padang. Secara umum isi SE sama seperti instruksi Mendagri.

Wako menyampaikan, poin pertama dari SE adalah pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, tempat pendidikan atau pelatihan, dilakukan secara daring atau online.

Kedua, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 75 persen Work From Home (WFH) dan 25 persen Work From Office (WFO) dengan penerapan prokes secara lebih ketat.

Setelah itu, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, dan informasi teknologi (IT), keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, dan supermarket) baik perbelanjaan atau mal tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan prokes secara lebih ketat.

Keempat, pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima (PKL) lapak jajanan baik yang berada pada lokasi maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal kapasitas diatur 25 persen dari kapasitas tempat.

Setelah itu, jam operasional dibatasi sampai pukul 17.00 dengan tidak menyediakan meja dan tempat duduk setelah pukul 17.00. Untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 20.00. Pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan prokes secara lebih ketat.

Poin kelima yakni pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, atau pusat perdagangan dikenakan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat dan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.

Keenam, pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi konstruksi) dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan prokes Covid-19 secara lebih ketat.
Namun dari poin-poin dalam SE tersebut, ada yang secara umum tidak sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yakni pada poin kegiatan keagamaan.

Hendri mengungkapkan, dalam rapat koordinasi dengan Gubernur dan unsur Forkompimda Sumbar didapatkan kesepakatan bahwasanya khusus untuk kegiatan ibadah, pelaksanaan tetap bisa dilaksanakan namun dengan menerapkan prokes yang ketat.

“Ini juga tindak lanjut dari MUI Sumbar yang meminta agar pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid, mushala, dan tempat ibadah lainnya tetap bisa dilaksanakan namun dengan prokes ketat,” ujar Hendri.

Maka dari itu, poin yang disebutkan dalam SE Wali Kota Padang yakni pelaksanaan kegiatan ibadah baik di masjid, mushala, surau, gereja, pura, vihara, serta tempat ibadah lainnya dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan.

Pertama, pelaksanaan ibadah keagamaan harus menerapkan prokes Covid-19 yang ketat, membuat tanda batas jarak minimal 1 meter, dan membawa perlengkapan ibadah masing-masing.

Lalu, pelaksanaan Shalat Idul Adha hanya diperbolehkan di masjid/mushala atau surau bagi jamaah yang berada di sekitar perumahan atau permukiman dengan menerapkan prokes Covid-19 yang ketat.

Baca Juga:  Andre Rosiade Bantu Keluarga Isoman. Rijal IC: Gerindra Memang Beda

Selanjutnya, khusus untuk pelaksanaan kurban, panitia kurban mengantarkan daging kurban kepada masyarakat di rumah masing-masing untuk menghindari terjadinya kerumunan.

Poin lainnya dari SE yaitu pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman.

Kemudian, pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara waktu.

Untuk kegiatan resepsi pernikahan dihadiri paling banyak 30 orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat dan digantikan dengan nasi kotak atau bungkus. Sementara kegiatan hajatan kemasyarakatan paling banyak 25 persen dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan di tempat.

Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman.
Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional, dan online) ojek (pangkalan dan online), dan kendaraan (sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan prokes secara lebih ketat.

Terakhir, masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Dalam hal kondisi penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan, pemerintah daerah akan meninjau SE ini dan SE Wali Kota nomor 870/364/BPBD-Pdg/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang peningkatan penerapan prokes pada masa pandemi Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hendri Septa mengatakan, setelah dikeluarkannya SE Wali Kota tersebut, pihaknya langsung menyebarkan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan dan kelurahan di Kota Padang agar segera disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan pengetatan PPKM di Kota Padang, diharapkan kasus positif Covid-19 bisa dikendalikan dan mengalami penurunan, sehingga PPKM tidak dilanjutkan agar perekonomian masyarakat Kota Padang bisa kembali berjalan.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Padang, Andree Algamar mengatakan, setelah SE keluar, pihaknya langsung menyosialisasikannya kepada para pedagang di pasar-pasar Kota Padang. “Dengan SE Wali Kota ini, kami langsung laksanakan pengetatan PPKM di sektor perdagangan mulai dari PKL dan pedagang lainnya di pasar-pasar Kota Padang,” jelasnya.

Pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha ritel pengelola pusat perbelanjaan seperti mal, swalayan, dan lainnya bahwa pengetatan PPKM di Kota Padang sudah mulai berlaku pada hari ini (kemarin, red) sampai tanggal 20 Juli.

“Kita ingin semua unsur masyarakat di Kota Padang untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara menyeluruh. Terutama bagi para pelaku usaha, dan penyelenggara kegiatan yang mengundang keramaian. Saya berharap masyarakat dapat mematuhi SE tersebut,” ucap Wako.

Selain itu, Wako juga mengimbau seluruh warga Kota Padang berperan aktif menyukseskan program vaksinasi yang tengah digencarkan. “Vaksinasi harus kita lakukan dan dukung bersama. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam melindungi warga masyarakat dari penyebaran Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini,” harapnya.

Sejumlah warga Kota Padang mengapresiasi kebijakan yang diambil Pemko Padang terkait tetap membuka rumah ibadah termasuk pelaksanaan Shalat Idul Adha di masjid meski dengan prokes ketat. “Syukurlah Pemko Padang tak menutup masjid/mushala dan membolehkan Shalat Idul Adha di masjid. Kita berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan seperti dianjurkan pemerintah,” ujar Elly, warga Kuranji Padang.

Sedangkan kembali belajar daring, sejumlah orangtua siswa tak dapat berbuat banyak. Karena terbayang kembali pusing mendampingi anak belajar di rumah. “Yah, mau bagaimana lagi kalau begitu aturan dari sekolah, kan demi kebaikan anak kita juga,” ujar, Erlinda, warga Sungaisapih. (adt/eri/eni)