BSI-Pemko Jalin Kerja Sama Pengelolaan Kas Umum Daerah

11
SEPAKAT: Jajaran BSI dan Pemko Padang memperlihatkan berkas kerja sama usai melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama, Rabu (7/7).(Indra Kurniawan/Padek)

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Ruang Pertemuan Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (7/7).

Adapun kerja sama yang dijalin antara kedua belah pihak tentang layanan perbankan, dan pengelolaan dan penatausahaan kas umum daerah Kota Padang. Regional CEO Region Office III BSI Palembang, Dedy Suryadi Darmawan mengatakan, pada 1 Februari 2021 lalu telah dilaksanakan legal merger. Dari tiga bank syariah yakni BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi BSI.

“Alhamdulillah di Sumatera ini, kami telah selesai menyatukan sistem operasional pada bulan ini. Nah, progres migrasi berjalan lancar, sekarang lagi proses penyatuan kultur kerja,” ujarnya didampingi Wali Kota Padang Hendri Septa.

Terkait dengan kerja sama, terutama dalam hal pengelolaan dan penatausahaan kas daerah umum daerah Kota Padang, lanjut Dedy, masih berkaitan dengan perjanjian yang pertama. Hal ini menurutnya, merupakan tantangan bagi BSI.


Baca Juga:  Semester I, 69 Pekerja Kena PHK

Pihaknya mewakili BSI mengucapkan terima kasih kepada Pemko Padang yang telah memberikan kepercayaan kepada BSI untuk mengelola dan melakukan penatausahaan kas umum daerah Kota Padang. “Amanah ini akan kami jaga dan segala ekspektasi akan kami penuhi. Insya Allah, BSI akan terus berupaya memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pembangunan Kota Padang ke depan,” ucap Dedy.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, Pemko Padang akan berupaya mengelola uang yang diamanahkan masyarakat Kota Padang dengan pengelolaan syariah.
Dengan dilakukannya kerja sama antara Pemko Padang bersama BSI tentang layanan perbankan dan pengelolaan dan penatausahaan kas umum daerah Kota Padang ini diharapkan Pemko Padang akan akan lebih dimudahkan.

“Selain itu, juga transaksi yang dicatat secara real time sehingga lebih mudah menelusuri detail setiap transaksi yang terjadi dengan akurat dan tepat. Serta mempermudah pembuatan laporan pertanggungjawaban,” kata Hendri. (idr)