Massa Aksi Datang Bergelombang ke DPRD Sumbar

35
Ketua DPRD Sumbar Supardi menemui massa aksi mahasiswa yang berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law, Kamis (8/10/2020).

Awalnya pengunjuk rasa hanya melakukan orasi menolak UU Omnibus Law. Berbagai elemen mahasiswa dengan tenang menunggu hadirnya Ketua DPRD Sumbar untuk menerima aspirasi mereka.

Ketua DPRD Sumbar Supardi yang datang menemui mahasiswa, dengan tegas mengatakan, siap untuk menyampaikan dan meneruskan aspirasi kepada presiden serta pihak terkait.

“Kita akan melanjutkan tuntutan ini pada presiden dan pihak terkait lainnya, agar bisa ditinjau kembali dan bisa berpihak pada masyarakat,” ujar Supardi di hadapan mahasiswa.

Dia juga nenambahkan, sebagai anggota dan pimpinan DPRD, mereka memiliki kewajiban untuk menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan aturan yang dibuat pemerintah pusat.

“Kami DPRD Sumbar siap menampung aspirasi masyarakat, namun keputusan pusat tidak bisa dibatalkan daerah,” terangnya.

Massa unjuk rasa, Rabu (8/10/2020) itu datang dalam beberapa gelombang. Usai menerima pengunjuk rasa pertama, masuk kembali pengunjuk rasa kedua dari arah Ulak Karang, tepatnya Simpang Wisma Indah. Diperkirakan sekitar 1000-an orang dengan mempergunakan berbagai almamater mendatangi DPRD Sumbar, dengan yel-yel sepanjang jalan.

Saat sampai di DPRD, aparat dan staf Sekretariat DPRD Sumbar melakukan negosiasi pada pengunjuk rasa. Meminta mereka mau mengirim utusan untuk melakukan dialog dengan Ketua DPRD Sumbar. Namun ditolak pengunjuk rasa gelombang kedua tersebut. Mereka tetap berteriak-teriak di depan gerbang, di bawah guyuran hujan lebat meminta agar mereka ditemui.

Baca Juga:  KI Dinilai On the Track, Nurnas: Pastikan Semua Badan Publik Terbuka!

Ketika negosiasi sedang berlanjut, menyusul kembali pengunjuk rasa dengan berpakaian hitam-hitam dari arah Khatib Sulaiman, selanjutnya bergabung dengan pengunjuk rasa kedua, dengan meminta agar ditemui pula.

Setelah melalui pembicaraan yang alot, akhirnya pengunjuk rasa kedua, yang merupakan Kelompok Cipayung Plus, akhirnya mau mengirim utusan untuk melanjutkan pembicaraan dengan ketua DPRD Sumbar, di ruang rapat khusus gedung tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kelompok Cipayung Kota Padang memberikan 3 tuntutan, yakni batalkan semua pasal yang ada di Omnibus Law, Lakukan legal standing ke MK untuk membatalkan Omnibus Law, serta mendesak Presiden untuk membuat Perpu pembatalan Omnibus Law.

Pada pertemuan tersebut, masing-masing ketua organisasi Cipayung Plus Kota Padang, menyampaikan tuntutannya.

Menyikapi tuntutan Cipayung Plus, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pada dasarnya siap untuk melanjutkan semua aspirasi yang ada, namun untuk melakukan yudicial review DPRD Sumbar tidak memiliki kewenangan.

“Apapun tuntutan yang adek-adek bawa, akan saya lanjutkan dan segera hari ini juga akan dibuatkan surat pengantarnya pada presiden RI,” tutur Supardi. (fwp-sb)