Kecelakaan Kereta Api Sering Terjadi, KNKT Turun ke Sumbar

54
Petugas KAI Divre II Sumbar menutup perlintasan liar yang berada di belakang RS Hermina Padang, 16 November 2020 lalu. Penutupan ini untuk mengantisipasi terjadinya kembali kecelakaan di perlintasan kereta api. (ist)

Maraknya terjadi kecelakaan antara kereta api (KA) dengan kendaraan di perlintasan sebidang di Provinsi Sumbar mendapat perhatian Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Ketua Sub Komisi Investigasi Kecelakaan Perkeretapian KNKT, Suprapto turun langsung ke Kota Padang melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama PT KAI Divre II Sumbar, Rabu (8/6/2021).

Suprapto mengatakan, pemerintah pusat ada komitmen bersama penindakan keselamatan di perlintasan sebidang. KNKT bahkan sudah melakukan sosialisasi komitmen tersebut di Kota Surabaya dan DKI Jakarta.

Melalui FGD yang dilaksanakan, Suprapto berharap peserta yang terlibat memiliki pemahaman dan kesadaran bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi di perlintasan sebidang.

Suprapto mengungkapkan, terdapat 4.680 perlintasan sebidang secara nasional. Di Provinsi Sumbar ada 450 perlintasan sebidang. Secara nasional, 73 persen perlintasan sebidang tersebut tidak dijaga. Angka kecelakaan yang terjadi mencapai tiga kecelakaan per jam.

“Di perlintasan sebidang kecelakaannya harus dipahami penyebabnya. Tidak ada pintu palang, tidak dijaga, dan ada yang dijaga. Padahal, kita ada aturan dan kewenangan untuk menjaga dan ada standar keselamatannya,” ungkapnya.

Suprapto menegaskan, peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator, dan masyarakat. Kewenangannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang.

Dalam PM Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 itu diatur secara detail pihak berwenang untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. “Misalnya, untuk jalan nasional wewenang menteri, jalan provinsi wewenang gubernur, jalan kota, kabupaten dan desa wewenang wali kota dan bupati. Jalan khusus untuk yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga,” jelas Suprapto.

Suprapto menekankan pentingnya komitmen untuk melaksanakan evaluasi keselamatan di perlintasan sebidang sesuai PM Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018.  Evaluasi dilaksanakan oleh pihak berwenang dengan melibatkan Ditjenka dan PT KAI. Selain itu, Suprapto  menyampaikan bahwa kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas jalan.

Baca Juga:  Harga Stabil, Peminat Emas Batangan Meningkat

“Harus ada upaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang dengan melaksanakan pengelolaan perlintasan sebidang yang sudah ada, dan mencegah agar tidak bertambah. Peran bersama masyarakat pun sangat diperlukan dengan selalu berhati-hati saat akan melewati perlintasan sebidang,” papar Suprapto.

Tabing-Duku Rawan

Asisten Manager Perjalanan KA PT KAI Divre II Sumbar, Dimas mengungkapkan, rute KA Padang-Duku khususnya Tabing-Duku terdapat cukup banyak perlintasan liar. Bahkan, ada rumah yang di depannya langsung rel kereta api. Sementara, di jalur tersebut, KA banyak beroperasional di waktu siang hari.

Dari beberapa data yang dihimpun PT KAI Divre II Sumbar, kecelakaan kendaraan dengan KA terjadi ketika akhir pekan, yakni  Minggu dan Sabtu. Dimas mengungkapkan, selama tahun 2021 ini sudah 27 kejadian kecelakaan tabrakan dengan KA. Data itu belum masuk kecelakaan kendaraan yang tersenggol KA.

Diungkapkannya, salah satu faktor kecelakaan, selama ini petugas penjaga perlintasan tidak ada kecakapan. “Harusnya ada kecakapan dan bersertifikasi. Harus tahu peralatan yang dibawa dan kondisi kendaraan saat normal dan tidak normal,” ungkapnya.

Dimas juga mengungkapkan, KA berjalan di sarana relnya dengan kecepatan maksimal 60 kilometer/jam. Di kawasan Tabing KA berjalan sangat pelan. Tapi tetap saja ada mobil yang menyelonong. Kecelakaan KA yang terjadi, berdampak perlambatan. Ketika satu KA terlambat, akan berdampak keterlambatan kereta api yang lain.

Menurut Kepala PT KAI Divre II Sumbar, Miming Kuncoro, kegiatan FGD ini salah satu upaya menyatukan persepsi para pihak, agar bersama-sama meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 dan PM Perhubungan No 94 Tahun 2018.

“Keselamatan di perlintasan sebidang tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya dan kepedulian bersama. Sehingga bisa menekan kecelakaan lalu lintas antara kendaraan jalan raya dan kereta api,” ungkap Kuncoro. (*/hsn)