Tekan Penularan Covid-19, Pemko Minta Warga Patuhi PPKM

9
SOSIALISASI: Kabag Hukum Setko Padang Yopi Krislova saat menyosialisasikan penerapan PPKM mikro di Aula Kantor Kecamatan Nanggalo, Kamis (8/7).(IST)

Pemerintah Kota Padang telah mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Kota Padang, Kamis (8/7). Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diminta untuk mematuhi PPKM mikro mulai 8 Juli hingga 20 Juli mendatang.

“Kota Padang termasuk 4 kota yang ada di Sumbar yang dinilai angka kasus Covid-19 nya cukup tinggi. Makanya dilakukan PPKM mikro,” kata Kabag Hukum Yopi Setko Padang Yopi Krislova di sela-sela penyuluhan hukum terpadu di Kecamatan Nanggalo, Kamis (8/7).

Atas dasar itu, menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 17 tahun 2021, Pemko Padang mengeluarkan (SE) Wali Kota Padang nomor 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021 terhadap pemberlakuan PPKM terhitung pada tanggal 8 Juli sampai 20 Juli 2021.

Yopi menjelaskan dalam SE tersebut ada beberapa sektor yang dibatasi seperti kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, tempat pendidikan atau pelatihan, dilakukan secara daring atau online. Kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 75 persen Work From Home (WFH) dan 25 persen Work From Office (WFO) dengan penerapan prokes secara lebih ketat.


Baca Juga:  18.400 Warga Kota Padang Mulai Terima Bansos Rp600 Ribu & Beras PPKM

Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, diatur 25 persen dari kapasitas tempat. Untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 20.00. Pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan prokes secara lebih ketat.

Selanjutnya pusat perbelanjaan, mal atau pusat perdagangan dibatasi hingga pukul 17.00 dan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.

“Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Sanksi bagi mal yang melanggar akan dikenakan sanksi paling berat pidana 1 bulan penjara dan denda paling banyak Rp 15 juta. Begitu juga lainnya,” jelasnya.

Yopi menambahkan, kemarin, Pemko Padang melakukan sosialisasi secara masif di seluruh Kota Padang melalui RT/RW, kelurahan, kecamatan, OPD-OPD dan lainnya, sehingga diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat mematuhi semua aturan selama PPKM mikro hingga berakhir pada 20 Juli mendatang. (eri)