Berikan Masker sebagai Cenderamata, Warga Terpaksa Majukan Pesta

63
ilustrasi. (jawapos.com)

Rencana pelarangan pesta pernikahan di Kota Padang yang akan diberlakukan Senin (9/11) oleh Pemko Padang ditanggapi serius masyarakat Padang. Banyak warga yang terpaksa memajukan jadwal pesta sebelum aturan diberlakukan.

Pantauan Padang Ekspres Sabtu dan Minggu (7-8/11) cukup banyak warga yang menggelar pesta di sejumlah tempat di Kota Padang seperti di Kecamatan Kuranji dan sekitarnya. Bahkan ada jaraknya yang berdekatan seperti terlihat di kawasan Ampang Karanggantiang, Rimbotarok, Kuranji dan lainnya.

Salah satu warga yang memajukan jadwal pesta adalah Suriani di kawasan Bypass KM 9 dekat simpang Taruko Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji. Semula pesta pernikahan anaknya akan diadakan akhir November.

Saat dapat informasi pesta pernikahan dilarang mulai 9 November ia berembuk dengan pihak keluarga dan besan agar pesta dipercepat. “Ya, daripada tak jadi baralek lebih baik dimajukan harinya,” ujarnya di sela pesta di rumahnya, kemarin.

Untungnya, kata wanita setengah baya ini, undangan belum disebar. Lagipula ia tak mengundang terlalu banyak orang. Hanya keluarga dan famili terdekat serta para tetangga.
Mencegah penularan virus Covid-19 ia berupaya mematuhi protokol kesehatan.

Mulai menyediakan tempat cuci tangan di gerbang masuk tamu udangan sampai mengatur jarak kursi tempat makan para tamu. Suriani bahkan sengaja memberikan masker sebagai cenderamata kepada para undangan sebagai wujud ikut menggencarkan kampanye penanggulangan Covid-19. “Kita sengaja berikan masker sebagai cenderamata. Bagi tamu undangan yang tak pakai masker bisa langsung dipakai,” ujarnya.

Erlina, 45, warga Ampang juga mengatakan, pesta pernikahan anak kakaknya dimajukan Sabtu (7/11), sebelumnya sudah ditetapkan Desember 2020. Ia mengaku kakaknya sudah bayar DP perlengkapan pesta tapi karena jadwal pesta dimajukan terpaksa DP hilang.

Lantaran banyak warga yang memajukan pelaksanaan pesta Sabtu-Minggu (7-8/11), sejumlah warga mengaku banjir undangan pesta dua hari tersebut. Seperti pengakuan Abdul Hakim, 45, yang mendapat empat undangan baralek. “Sabtu ada dua dan hari Minggu juga dua undangan baralek. Memang banyak yang baralek dua hari ini karena mendapat kabar baralek dilarang mulai 9 November,” ujarnya.

Dari empat pesta yang dihadirinya Abdul Hakim melihat penerapan protokol kesehatan belum sepenuhnya dipatuhi warga. Masih ada yang tak menyediakan tempat cuci tangan, jarak kursi terlalu dekat dan tamu yang tak pakai masker. “Sepertinya untuk jaga jarak agak susah, apalagi kalau tempatnya sempit. Selain itu banyak juga yang tak pakai masker,” ujarnya.

Baca Juga:  Sapi Kurban di Penampungan Disterilkan

Yossy, 46, warga Ampang juga mengaku dapat tiga undangan Minggu kemarin. Ia mengaku waswas juga saat di pesta melihat banyak yang tak pakai masker. “Kalau pas saat makan wajar buka masker. Tapi saya lihat banyak juga yang tak memakai maskernya saat tiba maupun pulang. Hanya dipasang di leher saja,” ulasnya.

Sementara itu, salah seorang pemilik usaha pelaminan, Afrinaldi kepada Padang Ekspres, kemarin (8/11) mengatakan, ada dua orang pelanggannya yang memajukan jadwal pesta pernikahan karena adanya larangan pesta pernikahan.

“Ada dua orang pelanggan kami mempercepat jadwal pesta pernikahannya. Yang seharusnya besok (hari ini, red) dipercepat Sabtu (7/11),” katanya. Selain itu, sambungnya, ada satu orang pelanggannya yang memutuskan untuk mengundur jadwal pelaksanaan pesta pernikahan pada 15 November mendatang.

Bahkan tiga orang pelanggan kami membatalkan pesta pernikahannya, karena adanya larangan pesta pernikahan itu. Mereka memutuskan untuk akad nikah saja,” imbuhnya.
Afrinaldi mengatakan, adanya larangan mengadakan pesta pernikahan tersebut sangat berdampak besar pada usaha wedding organizer. “Omzet bukan turun lagi, tapi mati mata pencaharian kami jadinya. Sementara mata pencaharian kami di situ seluruhnya,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap aturan tentang larangan pesta pernikahan tersebut perlu ditinjau ulang. Menurutnya, pesta pernikahan tidak perlu dilarang dan bisa tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan.

“Kami siap mengikuti protokol kesehatan. Seperti menyediakan tempat cuci tangan, wajib memakai masker, dan segala macamnya. Atau menjadwalkan kedatangan tamu dengan sistem shift sehingga tidak menimbulkan kerumunan,” ungkapnya.

Bahkan dia siap menekan surat perjanjian dengan pelanggan sebagai jaminan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian untuk menjalankan protokol kesehatan itu. “Kalau tidak menjalani protokol kesehatan, kami siap untuk dibubarkan,” sambung Afrinaldi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemko Padang mengeluarkan surat edaran wali kota terkait pelarangan pesta pernikahan mulai 9 November karena Padang masih berstatus zona merah.

Namun Pemko melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berencana meninjau ulang SE Wako tersebut mengingat Padang sudah masuk zona orange. Keputusannya akan didapatkan Senin (9/11) ini setelah Pemko melakukan pertemuan dengan Asosiasi Jasa Pesta (AJP).

Sebelumnya perwakilan AJP mendatangi DPRD dan Pemko Padang menyampaikan aspirasi karena tak setuju pelarangan pesta yang bisa mematikan usaha mereka. AJP meminta Pemko membuat standar prosedur penerapan protokol kesehatan di acara pesta bukan melarang. (eni/i)