BST Kemensos Tahap II Mulai Disalurkan

1662
Ilustrasi BST Kemensos. (Foto: IST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI senilai Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) kembali disalurkan melalui Kantor Pos Padang kepada masyarakat Kota Padang yang terdampak secara ekonomi akibat virus corona (Covid-19).

Bantuan tahap dua tersebut, disalurkan kepada 33.921 KK di Kota Padang termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan rincian, Kota Padang sebanyak 27.788 KK dan Kabupaten Kepulauan Mentawai 6.133 KK.

Kepala Kantor Pos Padang Sartono menyampaikan, BST dari Kemensos RI tersebut telah mulai disalurkan di Kantor Pos Padang, sejak Sabtu (6/6).

“Hari Rabu ini, kami salurkan kepada warga penerima yang beralamat di Padang Timur,” ungkapnya kepada Padang Ekspres, kemarin (10/6).

Sartono menyebut, jumlah penerima BST Kemensos RI tahap dua untuk di Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini hampir sama dibanding jumlah penerima tahap pertama.

Yakni di Kota Padang sekitar 28.112 KK dan Kabupaten Kepulauan Mentawai 6.133 KK.
Hingga Selasa (9/6), sambungnya, BST Kemensos RI telah tersalurkan kepada 3.961 KK di Kota Padang atau sekitar 11,67 persen.

“Ini belum termasuk Mentawai karena tim kami sudah berangkat ke sana. Namun pembayaran di sana sistemnya offline, jadi datanya tidak langsung naik ke web dan belum diketahui jumlah yang tersalurkan di sana,” terangnya.

Sartono menyampaikan, penyaluran BST Kemensos RI tahap dua ini tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti, para penerima saat mencairkan BST mesti diwajibkan memakai masker, menyediakan sarana prasarana cuci tangan, dan saling menjaga jarak sesuai dengan markah yang telah dibuat.

Berdasarkan evaluasi penyaluran tahap pertama, selain Kantor Pos Padang dan Kantor Pos Regional II Khatib Sulaiman, pada tahap kedua ini pihaknya juga menyalurkan di sejumlah kantor pos. Seperti Kantor Pos Cabang Indarung dan Bungus.

“Hal ini agar masyarakat tidak terlalu jauh mencairkan BST Kemensos RI. Maka kami buka pencairan di dua kantor pos cabang ini,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya belum mengetahui berapa jumlah BST Kemensos RI tahap satu yang dikembalikan. Pasalnya, penyalurannya masih berlangsung hingga Kamis (11/6) ini. “Makanya belum jelas berapa dana yang dikembalikan,” tuturnya.

Sartono mengimbau kepada masyarakat penerima BST Kemensos RI tahap pertama dan kedua, agar mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan. Baik KTP, KK, atau pun dokumen lainnya.

Apabila penerimanya tidak bisa hadir, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga yang tercantum di dalam KK. Selain itu, bila misalnya dalam satu KK itu tidak bisa mewakilkan sementara penerima dalam keadaan sakit, sedang menjalani sidang, atau dipenjara, bisa diwakilkan dengan membuat surat kuasa.

“Surat kuasa itu mesti mencatumkan tanda tangan di atas materai dan diketahui lurah setempat. Jadi dengan mekanisme tersebut dana BST Kemensos RI bisa dicairkan,” tukas Sartono.

Rp2,9 M Dana BLT Pemko Dikembalikan
Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang telah menerima dana pengembalian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari setiap kelurahan yang berasal dari APBD Kota Padang untuk bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp2,9 miliar.

Pengembalian dana BLT tersebut dikarenakan terdapat beberapa kesalahan dalam pendataan masyarakat yang menerima BLT Covid-19 seperti, data ganda atau masyarakat menerima lebih dari satu bantuan baik dari bantuan Kemensos dan APBD Provinsi Sumbar.

Kepala Dinsos Kota Padang, Afriadi, Rabu (10/6) mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah menerima dana Rp2,9 miliar dari kelurahan-kelurahan di Kota Padang melalui transfer ke rekening Dinsos Kota Padang.

Ia menjelaskan, sejak 10 hari terakhir ini pihaknya telah mendatangi langsung kecamatan dan kelurahan di Kota Padang untuk meminta pihak kelurahan mengumpulkan data masyarakat yang ganda.

Dijelaskan, sejak BLT dikucurkan dan diberikan kepada masyarakat terdapat beberapa nama masyarakat yang ditemukan ganda atau mendapatkan bantuan lebih dari satu sumber.

Kemudian, orang yang telah terdata di dalam bantuan APBD Kota Padang ternyata sudah tidak tinggal di daerah tersebut atau penerima sudah meninggal dunia. “Saat ini kita sudah terima dana pengembalian sebesar Rp2,9 miliar,” jelasnya.

Terkait permasalahan data ganda yang banyak ditemukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Ada 4 unsur yang berbeda dalam melakukan pendataan yakni Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pekerja sosial masyarakat (PSM) para ketua rukun tetangga (RT) dan pendamping UMK.

“Jadi potensi terjadinya data ganda itu memang sangat besar. Pastinya kita telah mempersiapkan upaya dan pencegahan terjadinya terhadap permasalahan itu,” tukasnya.

Lebih lanjut Afriadi mengatakan, untuk bantuan BLT yang berasal dari dana APBD Kota Padang, terdapat 74.126 kepala keluarga (KK) besar anggaran senilai Rp44 miliar lebih.

“Anggaran tersebut telah kita kucurkan dengan pembagian di antaranya anggaran BLT masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp44 miliar lebih dan biaya transfer masing-masing ketua RT senilai Rp222.378.00,” ungkapnya.

Sementara untuk kepastian BLT tahap dua dari APBD Kota Padang kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19, Afriadi mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan karena Dinsos Kota Padang hanya memiliki tugas untuk mengumpulkan data penerima.

“Tentu keputusan BLT tahap dua itu dari Wali Kota Padang. Jadi kita tunggu saja keputusannya. Mudah-mudahan akan ada jalan terbaik,” ujarnya.

Kemudian, bagi masyarakat yang belum mendapatkan BLT di tiap-tiap RT di Kota Padang, ia menyarankan kepada setiap kelurahan untuk mendata terlebih dahulu sebagai antisipasi dan persiapan jika nanti ada bantuan yang akan disalurkan.

“Kita data dulu masyarakat yang belum dapat bantuan dan mereka memang benar-benar belum mendapatkannya. Untuk jaga-jaga dan persiapan jika nanti ada bantuan lain,” jelasnya. (i/a)