Pesta Pernikahan Harus Ada Izin dan Taat Protokol Kesehatan

216
Ilustrasi pernikahan. (Foto: IST)

Selain di Kantor Urusan Agama (KUA), pelaksanaan akad nikah dalam masa new normal, boleh dilakukan di rumah, masjid atau gedung pertemuan. Namun dengan jumlah orang yang hadir antara 10-30 orang dan mengikuti protokol kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang Marjanis kepada Padang Ekspres, kemarin (11/6/2020). Dia menyampaikan, hal itu sesuai dengan surat edaran Binmas Islam tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

“Layanan nikah dalam masa new normal atau dalam istilah kami menuju masyarakat produktif, itu boleh di kantor KUA dan di rumah, bahkan di gedung pertemuan dan hotel. Namun, harus mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Marjanis menjelaskan, untuk pelaksanaan akad nikah di KUA dan di rumah, boleh dihadiri dengan jumlah maksimal 10 orang. Sementara pelaksanaan akad nikah di masjid atau gedung pertemuan, maksimal boleh dihadiri peserta 20 persen dari kapasitas ruangan.

“Lalu, jika di ruangan besar seperti hotel dan sejenisnya, hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang peserta,” imbuhnya.

Dia menyebut, pihaknya akan mengawasi setiap pelaksanaan akad nikah di Kota Padang. Kepala KUA tingkat kecamatan juga telah diminta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti aparat keamanan dan gugus tugas penanganan Covid-19, jika ada masyarakat yang akan melangsungkan akad nikah di luar KUA.

“Jika tidak ada komitmen dari pihak calon pengantin untuk memenuhi persyaratan tersebut maka KUA kami anjurkan untuk tidak menikahkan, sebelum ada komitmen dari pihak calon pengantin,” ujarnya.

Lebih lanjut Marjanis menyampaikan, saat pengurusan berkas nikah, lebih diutamakan via daring atau online. Namun jika mendesak, masyarakat bisa menggunakan permohonan secara langsung atau offline.

“Begitu juga dengan pengarahan kepada calon pengantin, itu bisa online dan bisa juga langsung karena yang hadir itu kedua calon pengantin dan pembimbing. Kalau lokasinya jauh maka diberikan pengarahan via online,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setko Padang Yopi Krislova menyebutkan masyarakat dibolehkan menggelar pesta pernikahan. Tetapi, ada syarat wajib yang harus dipenuhi dan jika melanggar bakal dikenakan sanksi.

“Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 36 Pola Hidup Baru di Kegiatan Sosial dan Budaya, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi Covid-19. Ini mulai berlaku tanggal 13 Juni 2020,” jelasnya.

Namun demikian, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi dengan tujuan meminimalisir penularan Covid-19. Salah satunya, jumlah pengunjung dibatasi dan diwajibkan menjaga jarak, serta harus ada izin dari pihak kecamatan dan kelurahan setempat.

“Syaratnya diwajibkan menjaga jarak dan kapasitas tamu harus dibatasi. Selain itu juga diketahui pihak kecamatan dan kelurahan setempat. Ini agar jangan nanti datang Satpol PP atau pihak kepolisian karena menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan tanpa izin,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, selama masa transisi new normal atau pola hidup baru, Pemko Padang terus gencar melakukan sosialisasi terkait hal ini. Sehingga usai penerapan masyarakat tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

Pasalnya, dalam Perwako juga terdapat sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Maka itu diharapkan penyelenggara pesta membuat sebuah inovasi agar tamu aman.

“Seperti tamu bawa sendok sendiri dan lainnya. Pesta pernikahan pakai tenda kursi diberikan jarak begitupun jumlah tamu,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pemilik usaha orgen tunggal di Kota Padang, Adi, 36, mengapresiasi ketentuan yang dibuat oleh Pemko Padang tersebut. Namun katanya, mewakili pemilik usaha orgen tunggal, dia ingin ada kepastian yang jelas terkait hal ini.
“Sebab, masyarakat masih berpikir dan takut menggelar pesta pernikahan karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah,” katanya.

Adi menambahkan, omzet usaha orgen tunggal miliknya mengalami penurunan hampir 100 persen akibat pandemi Covid-19. Terlebih dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Penurunannya 100 persen jika dibanding sebelum ada wabah Covid-19. Biasanya saya dapat penghasilan dari usaha orgen tunggal ini Rp 10 juta per bulan. Namun selama PSBB tidak ada sama sekali atau nol rupiah. Tapi mudah-mudahan, jika memang dibolehkan gelar pesta pernikahan, penghasilan para usaha orgen tunggal bisa kembali berangsur-angsur menggeliat,” tukas Adi. (i)