Awas! Pemko Siapkan Sanksi bagi Pelanggar Perwako No 49

39
Walikota Padang Mahyeldi. (Foto: IST)

Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan sanksi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Sanksi tersebut akan diberlakukan hari ini (13/6/2020) mulai dari teguran tertulis, kerja sosial dan denda berupa uang.

Wali Kota Padang Mahyeldi, mengatakan, sanksi tersebut telah diatur dalam Perwako No. 49 Tahun 2020. Dalam Perwako tersebut ada beberapa kriteria sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Ada sanksi berupa teguran, kerja sosial hingga denda uang.

“Untuk denda uang dimulai dari nominal paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp5 juta,” ujar Mahyeldi.

Dalam Perwako tersebut diatur bahwa semua orang wajib menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan pakai sabun, menjaga imun tubuh dan lainnya.

Di sektor perdagangan, pelaku usaha harus menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, membatasi pengunjung maksimal 50% dari keadaan biasa.

Melakukan cek suhu tubuh pengunjung, melakukan penyemprotan disinfektan area usaha secara berkala, memastikan terjaganya jarak aman antar pengunjung, minimal 1,5 meter.

Melarang orang yang sedang bergejala demam, batuk, bersin, pilek, sesak napas, nyeri tenggorokan masuk ke tempat usaha. Begitu juga di sektor transportasi dan sektor-sektor lainnya juga harus memperhatikan protokol kesehatan seperti kewajiban memakai masker, memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50 persen.

Kemudian menjaga jarak aman, membersihkan dan melakukan disinfektan kendaraan secara rutin, melakukan cek suhu tubuh dan orang-orang yang mengalami gejala Covid-19 dilarang bepergian.

Untuk itu, Mahyeldi berharap masyarakat pelaku usaha dapat menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari sanksi.

Mulai Terapkan Pola Hidup Baru
Sementara itu, seiring berakhirnya masa transisi menuju new normal, Jumat (12/6/2020), Pemko Padang akan mulai menerapkan pola hidup baru (PHB) dengan melihat evaluasi dari sosialisasi masa transisi yang dimulai sejak 8 Juni lalu.

Wali Kota Padang, Mahyeldi mengatakan, masa transisi secara umum merupakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi pandemi virus korona (Covid-19).

“Masa transisi sudah kita mulai pada 8 Juni lalu dan berakhir 12 Juni. Intinya, berbagai pihak telah berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang aturan dalam pola hidup baru guna mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Mahyeldi.

Saat ini, Pemko Padang akan melakukan evaluasi terhadap sosialisasi masa transisi yang telah dilakukan. Hasil dari evaluasi itu nantinya, akan memberikan gambaran yang jelas terkait kebijakan yang diambil pascamasa transisi tersebut.

“Secara umum masyarakat kita telah mengetahui mengenai penerapan pola hidup baru tersebut seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan membiasakan mencuci tangan. Namun untuk kebijakan selanjutnya, maka kita perlu evaluasi,” ungkapnya.

Sementara itu, persiapan Kota Padang dalam menjalankan pola hidup baru sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari seperti melakukan tes swab massal di kawasan Pasar Raya Padang untuk memutus rantai penularan Covid-19 di klaster Pasar Raya.

Bahkan tes swab massal telah dilakukan sampai tahap ketiga di mana lebih dari 2 ribu orang telah melakukan pengambilan sampel swab mulut dan tenggorokan mereka.

“Kita lakukan swab sebanyak-banyaknya dengan tujuan agar kita bisa mendeteksi siapa langsung siapa saja yang terinfeksi Covid-19 dan langsung dilakukan tindakan lebih lanjut,” jelasnya.

Bahkan saat ini di Kota Padang berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang, menunjukkan terjadinya tren penurunan kasus positif Covid-19. Hal tersebut bisa juga dilihat dari semakin banyaknya pasien yang dinyatakan sembuh.

“Sampai saat ini, terdapat 238 orang yang telah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Itu artinya persentase kesembuhan kita mencapai 45 persen,” ungkapnya.

Selain itu, dari 22 kasus pasien yang meninggal dunia mayoritas disebabkan tidak hanya oleh virus Covid-19 namun juga penyakit penyerta.

“Jadi dari 474 kasus positif, 22 orang di antaranya meninggal dunia bukan disebabkan oleh Covid-19 semata, namun oleh penyakit penyerta,” tukasnya.

Kemudian, dari 74 kelurahan yang ditemukan kasus pasien positif Covid-19, terdapat 13 kelurahan yang telah keluar dari zona merah dan tidak ditemukan kasus positif Covid-19 di sana.

Mahyeldi menambahkan, fakta-fakta tersebut akan dijadikan pedoman bagi Pemko Padang untuk menetapkan kebijakan selanjutnya pascamasa transisi seperti penerapan pola hidup baru di Kota Padang.

“Yang jelas saat ini, kita fokus dalam upaya pemutusan rantai penularan Covid-19 di Kota Padang dan melakukan evaluasi pada setiap kebijakan yang telah dilakukan untuk menentukan langkah dan upaya selanjutnya,” ujarnya. (eri/a)