18.381 KK Dapat Bansos Selama PPKM Darurat

17
ilustrasi bantuan PPKM .(NET)

Pemko Padang berencana akan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada 18.381 kepala keluarga (KK) yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Padang.

“Ya, tadi alhamdulillah kami mendapatkan informasi dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang bahwasanya ada bantuan untuk 18.381 KK yang terdata dalam PKH selama pelaksanaan PPKM Darurat ini,” jelas Wali Kota Padang, Hendri Septa, kemarin (12/7).

Hendri mengatakan, bantuan yang rencananya akan diberikan dalam waktu dekat selama PPKM Darurat tersebut yakni bantuan beras yang berasal dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumbar.

“Ya, bantuan ini diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pelaksanaan PPKM Darurat yang berlangsung dari 12 sampai 20 Juli mendatang,” katanya.


Ia menambahkan, selain mengandalkan beras bantuan dari Bulog, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak diantaranya tim Aksi Cepat Tanggap (ACT), Rumah Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat.

Baca Juga:  Ingin Merasakan jadi Wali Kota & Ngantor di Balaikota? Ini Syaratnya

Selain 18.381 KK yang terdata dalam PKH, Hendri juga meminta kepada Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Padang untuk mendata pedagang yang paling terkena dampak negatif dari PPKM Darurat tersebut.

“Ya untuk kepastian kapan cairnya bantuan ini, insya Allah selama pelaksanaan PPKM Darurat yang 8 hari ini, bantuan tersebut cair dan langsung diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinsos Kota Padang, Afriadi dalam paparannya pada rapat koordinasi mengatakan, 18.351 KK tersebut sesuai dengan janji Kementerian Sosial (Kemensos) mereka akan mendapatkan bantuan 10 kilogram beras.

Ia menambahkan, setelah berkoordinasi dengan Bulog Provinsi Sumbar, stok atau pasokan beras yang bisa diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat tersebut saat ini 350 ton khusus untuk Kota Padang.

“Namun kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kemensos bagaimana penyaluran bantuan sosial tersebut kepada masyarakat,” tukasnya. (adt)