Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sudah memulai pembangunan dermaga baru di Pelabuhan Samudera Bungus, Kota Padang. Dermaga II tersebut diperkirakan mampu melayani kapal dengan kapasitas 2.000 gross ton (GT).
Pembangunan saat ini sedang berlangsung untuk tahap pertama, dialokasikan anggaran Rp7 miliar. Pengerjaan juga hanya untuk jembatan (trestle) dan causeway yaitu perantara trestle ke daratan.
Sedangkan posisi dermaga baru tersebut beririsan dengan dermaga pertama. Hanya saja dermaga satu, kapasitas kapal yang bisa sandar hanya untuk 500 GT.
“Kita perlu meningkatkan pelayanan penyeberangan. Hal itu penting dilakukan karena menjadi penentu harga bahan pokok bagi saudara kita di Kepulauan Mentawai,” sebut Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Dr. Umar Aris, saat kunjungan kerja ke Sumbar, Sabtu (12/9/2020) pagi.
Umar Aris didampingi oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumbar Deny Kusdyana, Kasi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, Herwanto, GM ASDP Padang Asril, dan Kadis Perhubungan Kota Padang Dian Fakhri.
Umar juga menyaksikan langsung, jembatan Dermaga I Pelabuhan Bungus sudah tidak berfungsi. Kondisi itu menyulitkan akses keluar masuk kendaraan yang naik ke kapal.
Dikatakan Umar Aris, kunjungannya dalam rangka monitoring. Karena saat ini Kementerian Perhubungan tidak hanya mengutamakan aspek transportasi namun juga keselamatan, pengamanan dan pelayanan.
“Kita tidak hanya memikirkan bagaimana memungut uang dari penumpang, tapi harus memperhatikan ketiga aspek penting tersebut,” katanya.
Namun, seiring merebaknya pandemi covid-19, Kemenhub juga harus memastikan faktor kesehatan dalam pelayanan transportasi. Untuk itu semuanya harus mengawal dengan benar agar penerapan protokol kesehatan berjalan baik.
“Yang pasti apa yang saya lihat dari kunjungan ini menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan pada pimpinan di Jakarta, Menteri Perhubungan. Apakah di Sumbar sudah berjalan baik, sejauhmana kinerja berjalan. Karena kondisi tertentu bisa saja ada kendala, baik eksternal maupun internal,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPTD Sumbar Deny Kusdyana menyebutkan adanya peningkatan arus penumpang dan barang dari darat ke Kepulauan Mentawai. Peningkatan itu naik sekitar 5 persen per tahun. Namun, peningkatan itu belum sejalan dengan pelayanan transportasi penyeberangan.
Kapal yang melayani Padang-Mentawai masih dengan kapasitas 500 GT, jenis Roro. Tak jarang jadwal keberangkatan molor. Karena kondisi cuaca buruk, ombak tinggi. Akibatnya pasokan bahan pokok ke Mentawai juga terganggu.
Kondisi itu secara langsung menjadi faktor utama menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok di Mentawai sangat tinggi dibanding di Padang. Kondisi itu pula menyebabkan Mentawai mencatat angka inflasi yang tinggi.
“Jika kapalnya besar, ombak besar bisa laju terus. Selama ini ombak besar, kapal jalannya menyisir, atau menunda keberangkatan. Untuk itu, dengan pasokan sembako lancar dari darat, inflasi dapat ditekan,” jelas Deny.
Untuk itu, Deny berharap pembangunan dermaga II itu dapat berlanjut hingga tahap II, pada 2021. Karena anggaran pembangunan pada 2020 baru sebanyak 25 persen, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk menuntaskan 75 persen lagi.
Di sisi lain, pada 2020 ini BPTD juga membenahi dermaga Satu Pelabuhan Bungus. BPTD akan memperbaiki Mobile Bridge (MB). Pintu masuk bagi mobil ke kapal. Untuk perbaikan ini sudah dianggarkan Rp5,9 miliar. Saat ini sedang proses lelang. “MB yang akan dicabut, diganti. Ketika melakukan perbaikan itu, kita akan pinjam Pelabuhan Perikanan untuk sementara agar pelayanan kapal ke Mentawai tidak terhenti,” ujarnya. (hsn)
