Penyaluran Bansos Tunggu Juknis Dari Kemensos

18
Kepala Dinsos Kota Padang Afriadi.(IST)

Bantuan sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih belum akan dibagikan kepada masyarakat dalam waktu dekat. Pasalnya, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Sosial terkait penyaluran bantuan sosial tersebut.

“Kita masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian (sosial). Belum lagi,” kata Kepala Dinsos Kota Padang Afriadi kepada Padang Ekspres, Selasa (13/7).

Dia menjelaskan, bantuan sosial yang akan diberikan berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk 18.381 Kepala Keluarga (KK) yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Padang. Dalam penyaluran bantuan sosial ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bulog.

Namun diakui Afriadi, hingga saat ini, belum turun petunjuk teknis dari Kementerian kepada pihak Bulog. ”Sehingga Bulog belum bisa mengeluarkan,” ujarnya.


Sesuai Surat Edaran Wali Kota, PPKM Darurat Covid-19 akan berlangsung delapan hari lagi, hingga Selasa (20/7) mendatang. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan bantuan sosial tersebut mulai disalurkan.

“Itu keputusan pusat, kita tentu tidak bisa. Keputusannya di pusat, kalau tidak turun-turun juknisnya, tentu tidak bisa kita salurkan karena Bulog tentu tidak mau mengeluarkan barang tanpa ada juknis,” terangnya.

Afriadi meminta masyarakat yang akan menerima bantuan sosial ini untuk sabar menunggu. Sebab, Dinsos Kota Padang pun berharap turun juknis dari Kementerian Sosial kepada Bulog.

Baca Juga:  "Pria Trotoar" Tiba di Padang, Andre Rosiade Bakal Modali Ujang

“Sehingga bantuan sosial ini bisa segera kita salurkan kepada masyarakat, khususnya 18.381 KK yang terdata dalam PKH itu. Kalau bantuan dari Pemko sendiri belum,” sebut Afriadi.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Padang Mastilizal Aye mengatakan, pemerintah dalam hal ini jangan hanya bisa melarang masyarakat untuk berkegiatan seperti berjualan, bekerja, dan kegiatan mencari nafkah lainnya. Sementara tidak ada solusi yang diberikan.

“PPKM itu masalah gampang. Sekat sana sekat sini, larang sana larang sini. Yang penting itu bagaimana dampaknya. Dampaknya sangat luar biasa, orang tidak bisa berjualan sehingga penghasilan berkurang, trus masyarakat mau makan apa,” ujarnya

Untuk itu, menurutnya, harus ada tanggap tanggap darurat terkait penyaluran bantuan sosial. Pihaknya mendesak agar bantuan sosial untuk masyarakat ini segera disalurkan sebelum masa PPKM Darurat berakhir Selasa (20/7) mendatang.

“Jangan selalu menunggu instruksi dari pusat. Harus ada kebijakan yang akan diambil. Nanti selesai PPKM Darurat tapi bantuan sosial belum juga disalurkan. Sama dengan orang berobat, dia sudah sembuh baru dikasih obat. Harusnya ketika sakit ini dikasih obat,” katanya. (idr)