Warga Belum Banyak Tahu Penyekatan, Ratusan Kendaraan Putar Balik

43
PUTAR BALIK: Petugas di Posko Penyekatan Batas Kota Padang memeriksa persyaratan berupa sertifikat vaksin dan hasil tes PCR atau rapid antigen pengendara mobil. Jika tak ada dua syarat itu maka diminta putar balik. Ratusan kendaraan terpaksa putar balik pada hari pertama penyekatan PPKM Darurat di Padang kemarin.(ADETIO/PADEK)

Ratusan kendaraan terpaksa putar balik di perbatasan Kota Padang karena tidak lolos pada posko penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di hari pertama pelaksanaan penyekatan, kemarin (13/7).

Banyaknya kendaraan yang dipaksa balik lantaran pengemudi dan penumpang kendaraan tidak membawa sertifikat vaksin dan hasil PCR atau rapid test antigen yang menjadi persyaratan untuk masuk ke Kota Padang selama PPKM Darurat.

Sejumlah barrier atau pembatas jalan dipasang di tengah jalan sebagai penghalang kendaraan untuk masuk. Setiap kendaraan yang ingin memasuki Kota Padang, diperiksa satu persatu persyaratan dokumen vaksinasi dan tes swab. Polresta Padang mencatat ada sekitar 200 lebih kendaraan yang diminta putar balik di posko penyekatan PPKM darurat.

Pantauan Padang Ekspres kemarin (13/7), di posko penyekatan Padang-Padangpariaman via Padangsarai dan jalur Bypass Anakaie Kecamatan Kototangah, posko penyekatan di Lubuk Peraku berbatasan dengan Solok, terlihat polisi dari Jajaran Polresta Padang, Kodim 0312/Padang, Dishub Padang, BPBD Padang mengecek satu persatu kendaraan yang mau masuk ke Kota Padang. Posko penyekatan mulai beroperasi pukul 09.00.


Jika tidak ada persyaratan surat vaksin, dan tes PCR kendaraan tersebut langsung disuruh balik kanan dan tidak ada tebang pilih. Mayoritas kendaraan yang putar balik tersebut berasal dari luar Kota Padang. Persyaratan seperti kartu atau sertifikat vaksin dan hasil PCR atau rapid test antigen menjadi alasan paling banyak pengendara tidak bisa lolos di posko penyekatan.

Salah satu pengemudi, Irsyad, 56, mengaku tidak bisa masuk ke Kota Padang karena tidak membawa sertifikat vaksin maupun hasil PCR atau rapid test antigen. Alasannya karena dirinya belum pernah melakukan serangkaian tes tersebut.

“Ya saya belum divaksin atau tes swab, jadi sertifikat mana yang bisa saya berikan. Saya dari kawasan di sekitar Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padangpariaman, dan hendak ke Lubukbuaya tempat saudara,” kata Irsyad.

Terkait adanya penyekatan, dirinya mengaku telah mengetahui tentang kebijakan tersebut dari berita maupun media sosial (medsos). “Ya, sudah tau sih informasinya, namun saya belum tau kalau kebijakan itu langsung diaplikasikan,” ungkapnya.

Di sisi lain, salah satu warga yang lolos penyekatan, Nilam Sari, 25, kepada Padang Ekspres mengatakan, dirinya lolos dari posko penyekatan karena memiliki kartu atau surat bukti vaksinasi pertama.

“Tadi pagi sebelum berangkat kerja ke Kota Padang, saya ikut vaksin pertama dulu sebagai syarat untuk masuk ke Kota Padang selama penerapan PPKM Darurat,” jelasnya.

Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir menjelaskan, pengendara diminta putar balik karena konsekuensi dari penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Tidak pilah-pilih, semua kendaraan yang tidak sesuai aturan kita putar balikkan. Sudah lebih dari 200 san kendaraan kita putar balik,” ujarnya.

Khusus di posko penyekatan di Jalur Bypass perbatasan antara Kota Padang dan Padangpariaman kendaraan yang disuruh putar balik didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda empat atau roda dua.

Tingginya mobilitas pengendara itu, lanjut Imran, didasari oleh berbagai alasan. Salah satu yang kerap dijadikan alasan oleh pengendara adalah mereka masih harus bekerja di kantor. Padahal, banyak di antara mereka yang seharusnya bekerja dari rumah (WFH) lantaran pekerjaannya bukan tergolong sektor kritikal atau esensial.

Baca Juga:  Bupati Launcing Bantuan PPKM dan BST

Dia menegaskan, kepolisian dan pemerintah setempat bakal terus melakukan pengawasan kepada pengendara yang hendak melintas.

“Setidaknya ada sekitar 150 petugas gabungan yang berjaga di posko-posko itu selama 24 jam. Mereka bertugas secara bergantian jadwal atau memiliki shift masing-masing. Kami terus mengimbau seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan PPKM darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang,” tegasnya.

Terhitung, 111 kendaraan yang disuruh putar balik penyekatan Pos di Anakaie, Bypass, Kecamatan Kototangah. “Di Pos Anakaie ini dari pukul 09.00 hingga pukul pukul 17.30 terdapat 128 kendaraan yang diputar balik ke daerah asalnya atau tidak diperbolehkan masuk Padang,” kata Pewira Pengedali di lapangan, Iptu Suhardiman.

Dia merinci, dari 111 kendaraan yang diputar balik, terdapat 83 kendaaran empat dan 28 kendaraan roda dua. Rata-rata yang diputar balik adalah mereka yang bukan ber-KTP asli Padang serta tidak bisa menunjukan kartu vaksin serta PCR dan rapid antigen.
Wako Sidak

Pada pelaksanaan hari pertama penyekatan, Wali Kota Padang Hendri Septa bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke posko penyekatan yang ada di perbatasan.

Dalam sidak tersebut, wako memantau dan memeriksa proses penerapan penyekatan baik dari segi petugas maupun perlengkapan penunjang pelaksanaan penyekatan di posko perbatasan.

Hendri Septa mengatakan, pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Padang  mulai berlangsung efektif 13 Juli 2021 meskipun di Surat Edaran (SE) pelaksanaan PPKM dimulai 12 sampai 20 Juli 2021.

“Hari ini (kemarin, red) PPKM Darurat resmi diterapkan. Salah satunya penyekatan di posko penyekatan. Meskipun sudah dimulai, namun hari pertama ini lebih difokuskan pada sosialisasi kepada seluruh masyarakat di dalam dan di luar Kota Padang yang ingin masuk ke Padang,” jelas Hendri.

Ia menambahkan, penyekatan dilakukan di 4 lokasi perbatasan Kota Padang yakni di perbatasan Padang-Padangpariaman via Padangsarai dan Padang-Padangpariaman via jalur Bypass Anakaie. Kemudian, perbatasan Padang-Solok, dan perbatasan Padang-Pesisir Selatan.

“Ini sama dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020 lalu. Nah, bedanya kali ini tidak ada tes swab di tempat, dan masyarakat yang ingin masuk Kota Padang harus menunjukkan sertifikat vaksin minimal 1 kali, dan hasil tes PCR H-1 atau rapid antigen H-2,” katanya.

Secara umum pelaksanaan penyekatan di perbatasan berlangsung aman dan lancar. Hanya saja Hendri mengaku, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penerapan penyekatan dan PPKM Darurat secara luas.

“Tadi ada yang datang jauh dari Payakumbuh, Agam, dan daerah lainnya yang ingin masuk ke Kota Padang tapi tidak membawa persyaratan dokumen yang diwajibkan, maka harus putar balik,” ujarnya.

Lebih lanjut Hendri menyampaikan, pihaknya terus melakukan sosialisasi tentang penerapan PPKM Darurat sembari melaksanakan aturan yang ada di PPKM Darurat tersebut baik penyekatan maupun pembatasan aktivitas masyarakat lainnya. (err/adt/rid)