Cegah Klaster Baru, Cukup Akad Nikah Saja

47
surat Plt Walikota Padang tentang larangan pesta pernikahan. (net)

Pemko Padang melarang penyelenggaraan pesta perkawinan di gedung, rumah dan convention center. Larangan ini mulai berlaku pada 9 November mendatang. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pesta perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di kantor KUA, rumah ibadah atau di rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Ya, memang benar Pemko Padang mengeluarkan SE Wali Kota tentang pelarangan pesta perkawinan. Larangan itu mulai berlaku pada tanggal 9 November 2020 mendatang,” kata Kabag Hukum Setko Padang, Yopi Krislova, Selasa (13/10).

Larangan penyelenggaraan pesta perkawinan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang No. 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha. SE Wali Kota tersebut dikeluarkan karena berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh sejumlah instansi terkait.

Seperti Satpol PP Padang bahwasanya pesta pernikahan yang diselenggarakan selama penerapan Pola Hidup Baru (PHB) tidak berjalan semestinya. “Ini sebagai langkah dan upaya pemutusan dan pengendalian Covid-19 di Kota Padang yang saat masih terus meningkat,” ujarnya.

Selain itu, Pemko Padang juga mengantisipasi munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 jika pesta perkawinan tetap dijalankan di tengah pandemi Covid-19 yang masih tinggi di Kota Padang. “Saat ini di Kota Padang sudah muncul klaster perkantoran. Jika tren kasus positif Covid-19 di Kota Padang terus meningkat, pesta pernikahan akan dilarang,” ungkapnya.

Sementara itu, SE Wali Kota ini dikeluarkan jauh-jauh hari agar masyarakat yang ingin mengadakan pesta pernikahan pada bulan November dan telah memesan tempat agar tidak mengalami kerugian. “Bagi yang melakukan pernikahan sebelum tanggal 9 November tetap bisa dilaksanakan namun tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ketat,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dengan dikeluarkannya SE Wali Kota tersebut, maka SE Wali Kota itu secara langsung mencabut SE Wali Kota tanggal 12 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pesta Perkawinan Dalam Masa PHB. “Penyelenggaraan pesta pernikahan di Kota Padang akan dibolehkan kembali jika kasus Covid-19 bisa dikendalikan dan menunjukkan tren penurunan,” sebutnya.

Baca Juga:  Bukan hanya Soal Kelancaran Transportasi, tapi juga Taat Prokes

Dia menegaskan, jika ada oknum masyarakat yang melanggar, maka pesta perkawinannya akan dibubarkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melarang penyelenggaraan pesta pernikahan, SE Wali Kota Padang tersebut juga mengatur dan membatasi pelaku usaha di Kota Padang. Bagi pelaku usaha khususnya kafe, restoran, rumah makan, karaoke, dan bar diperbolehkan beraktivitas dengan ketentuan jumlah kursi atau tempat duduk 50 persen dari kapasitas ruangan.

“Lalu, pelaku usaha harus membuat pembatas atau jarak antara kursi atau tempat duduk dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan sistem take away atau makanan dibawa pulang,” jelasnya.

Yopi menegaskan, bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau denda administratif paling sedikit Rp 1,5 juta dan paling banyak Rp 2,5 juta.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mendukung kebijakan Pemko Padang yang mengeluarkan SE tentang larangan pesta pernikahan dan pembatasan tempat usaha di tengah merebaknya kasus positif Covid-19 di Kota Padang. “Kami mendukung SE Wali Kota ini karena ini langkah yang terbaik dalam upaya pencegahan dan menekan penyebaran Covid-19 di Kota Padang,” jelasnya.

Polisi Partai Gerindra itu menambahkan, hanya saja Pemko Padang dalam menerapkan SE Wali Kota itu harus adil kepada seluruh masyarakat Kota Padang tanpa pengecualian. “Jangan karena ada pejabat atau instansi terkait yang menyelesaikan pesta pernikahan, mereka tidak dilarang, tapi masyarakat biasa dilarang. Jadi SE Wali Kota ini jangan tebang pilih,” ujarnya. (a)