Pemerintah daerah terus berupaya untuk menjaga stabilisasi harga bahan pangan strategis sebagai potensi penggerak inflasi.
Terlebih menjelang akhir tahun 2021 dan pergantian tahun, ada kemungkinan gangguan terkait ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi pangan dan barang strategis lainnya di Kota Padang.
Gangguan tersebut bisa saja terjadi akibat bencana alam, rusaknya lahan produksi pertanian, ulah pelaku spekulan serta situasi menjelang Natal dan Tahun Baru nanti.
Untuk itu, Pemko Padang harus waspada guna mengantisipasi terjadinya kenaikan harga pangan sewaktu-waktu.
Hal itu dikatakan Wali Kota Padang Hendri Septa saat membuka Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang di Aula Abu Bakar Ja’ar, Balaikota Padang, Aiepacah, Senin (13/12).
Rakor ini juga melibatkan pimpinan pondok pesantren dan pimpinan Koperasi Serba Usaha di Kota Padang. Keterlibatan pondok pesantren dan koperasi ini diyakini menjadi sinergi baru dalam pengendalian inflasi ke depan.
Hendri Septa melanjutkan, dari berita resmi statistik BPS kalender Januari sampai Oktober 2021, inflasi di Kota Padang di sebesar 0,18 persen. “Angka ini masih sangat rendah, tetapi kita harus tetap waspada karena bisa saja terjadi kenaikan,” ungkap wako.
Secara umum inflasi di Kota Padang sering disebabkan oleh produk pangan strategis seperti beras, cabai, dan gula. Namun melihat dari kondisi perdagangan bahan pangan strategis minggu ini, telah terjadi gejala kenaikan harga barang berkelanjutan, diantaranya minyak goreng. Dimana kenaikan harganya mencapai dua kali lapat.
“Pemko Padang akan mencoba mencari solusi untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok ini. Diantaranya, berupa operasi pasar, bantuan langsung minyak goreng oleh Baznas Kota Padang dan lembaga terkait lainnya. Kemudian melalui subsidi harga oleh perusahaan melalui program CSR nya,” jelas wako.
Sementara itu, terkait dihadirkannya pimpinan pesantren dan pimpinan koperasi serba usaha dalam rakor TPID Kota Padang kali ini, tentunya diharapkan bisa nantinya melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Kita memiliki 14 pesantren dengan 2.000 lebih santri yang diasramakan. Tentu juga menjadi potensi besar bagi penggerak perekonomian di Kota Padang dan juga dalam pengendalian inflasinya,” ungkap wako.
Demikian juga dengan potensi koperasi serba usaha yang beraktivitas di Kota Padang, dapat dijadikan sebagai sokongan dalam distribusi dan tempat stok pengamanan cadangan pangan, dimana berpotensi untuk bekerja sama dengan dengan Bulog mengenai distribusi barang pangan strategis.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumbar Daya Alam (SDA) Syahendri Barkah mengatakan, rakor ini bertujuan untuk mewaspadai gangguan inflasi terkait ketersediaan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi bahan pangan dan barang strategis lainnya yang terjadi menjelang akhir tahun dan pergantian tahun.
“Di samping itu, perlunya peningkatan ketersediaan dan produksi barang pangan strategis melalui unit usaha baru yang diprakasai oleh pimpinan pesantren atau koperasi dalam pengembangan ekonomi di bidang pertanian,” jelas Syahendri.
Ia menambahkan, rakor ini diikuti oleh 60 pesertaberasal dari pimpinan pondok pesantren dan pelaku usaha koperasi serba usaha di Kota Padang. Sementara untuk narasumber menghadirkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Kepala Bulog Divre Sumbar dan pimpinan PT. Pertamina Kota Padang.
“Semoga melalui rakor ini kita mendapatkan solusi terkait permasalahan potensi inflasi yang mungkin akan terjadi serta rencana tindak lanjut. Sehingga dapat menjaga ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi barang pangan dan barang penting strategis lainnya di Kota Padang,” pungkasnya. (eri)
