Sebelum Puasa Bantuan Harus Disalurkan

Untuk memastikan pembagian dan mekanisme pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus korona (Covid-19), Komisi IV DPRD Kota Padang melakukan kunjungan lapangan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang, Selasa (14/4).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Padang menanyakan dan memastikan kepada Dinsos Kota Padang tentang bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang belum didistribusikan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani yang ikut dalam rombongan Komisi IV DPRD Kota Padang mengatakan, kunjungan Komisi IV yang merupakan mitra Dinsos bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mekanisme pembagian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Padang.

Selain mengevaluasi, pihaknya juga mempertanyakan kepada Dinsos Kota Padang terkait belum didistribusikannya bantuan kepada masyarakat yang terdampak virus Covid-19.

“Jadi masyarakat banyak bertanya kepada kami kenapa bantuan belum juga diterima oleh mereka, makanya kita ke Dinsos Kota Padang untuk menanyakan hal tersebut,” ujarnya.

Syafrial mengungkapkan, setelah dilakukan diskusi dengan Dinsos Kota Padang, ternyata alasan kenapa belum didistribusikan bantuan tersebut yaitu salah satunya yakni belum tervalidasinya secara pasti data masyarakat penerima bantuan tersebut oleh Pemko Padang.

“Karena seperti yang kita ketahui, kalau sampai salah dalam pendataan tentu akan terjadi kesalahan, dan Dinsos Kota Padang akan mendapatkan masalah di kemudian hari,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Azwar Siry menyampaikan, Komisi IV DPRD Kota Padang yang adalah mitra Dinsos Kota Padang memiliki kewajiban untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja dari Dinsos.

Setelah mendengar langsung dari kepala Dinas Sosial, ternyata alasannya adalah belum fix-nya data penerima bantuan tersebut.

“Jadi memang permasalahannya ada pada data yang belum valid. Karena kalau datanya tidak valid, takutnya akan ada masyarakat yang seharusnya sudah dapat, mendapatkan dua kali dan sebagainya,” ungkapnya.

DPRD meminta kepada Dinsos agar segera menyelesaikan pendataan tersebut agar pendistribusian bisa dilakukan segera. “Kami meminta Rabu depan harus bisa didistribusikan dan maksimal sebelum bulan puasa,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi mengatakan, alasan kenapa pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 adalah pendataan yang belum valid di setiap kecamatan sehingga masih butuh waktu untuk memastikan.

Ia mengungkapkan, data penerima bantuan tersebut terdiri dari dua data. Pertama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS. Untuk masyarakat yang masuk DTKS, bantuan tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja nasional (APBN).

Sementara untuk masyarakat yang masuk data non-DTKS maka Pemko Padang fokus dalam pendataan tersebut. Dan jumlah tersebut yang masih kita tunggu data pastinya,” jelasnya.

Lebih lanjut Afriadi mengatakan, bantuan yang akan dibagikan kepada masyarakat berupa uang dengan nilai Rp 200 ribu yang akan dibayarkan selama tiga bulan.

Sementara untuk mekanisme pendistribusian bantuan tersebut yaitu uang bantuan tersebut akan masuk ke rekening khusus Dinsos Kota Padang. Kemudian, Dinsos Kota Padang meminta rekening setiap kelurahan untuk ditransfer di kelurahan.

Setelah itu, lurah akan membagikan langsung ke setiap RT dan mereka akan membagikan secara tunai kepada masyarakat dengan mekanisme by name by address dan setiap masyarakat yang telah mengambil akan menandatangani absen,” ungkapnya.(*)