Diduga Palsukan Tanda Tangan, Berujung ke Pengadilan

Petugas terlihat sedang melayani masyarakat yang mengurus keperluannya di PTSP Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

Diduga dengan sengaja memalsukan tanda tangan dalam mengurus surat sertifikat tanah kaumnya, Yanti Yosefa, 48, harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Padang kelas 1A Padang, kemarin (14/5).

Sidang dalam agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Irawati menghadirkan saksi Eliza yang merupakan kakak kandung terdakwa dan paman terdakwa Syahril Rajo Lolo untuk memberikan keterangan.

Saksi pertama, Eliza di depan hakim menyatakan dirinya pernah diminta untuk menandatangani secarik kertas kosong. Bertujuan untuk pembuatan surat tanah agar tidak terjadi konflik dengan tetangga di kemudian hari. Lantaran tanah yang dimiliki adalah tanah kaum.

“Saya tidak tahu bahwa tanda tangan saya digunakan untuk membuat sertifikat atas nama dia (Yanti Yosefa, red). Padahal yang ditunjukan kepada saya hanya selembar kertas kosong. Bertempat di rumah saya, dia meminta saya untuk menandatangani surat itu. Tapi saya tidak tahu surat itu akan dialihkan atas namanya,” terangnya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang yang diketuai Yose Ana Roslinda dan beranggotakan Leba Max Nandoko dan Agnes Sinaga.

“Kalau atas nama dia tentu saja saya tidak setuju, karena tanah kaum. Saya diarahkan yang katanya untuk mengamankan tanah. Kalau tanah itu atas nama dia tentu saja saya dirugikan karena dia yang berkuasa dan menghilangkan hak keturunan keluarga,” sambung Eliza.

Keterangan senada diungkapkan saksi kedua Syahril yang hadir dalam persidangan tersebut. Saksi merupakan mamak (paman) terdakwa mengatakan, dirinya juga diminta untuk menandatangani kertas kosong yang juga diarahkan oleh terdakwa.

“Saya diarahkan oleh Yanti Yosefa. Sebelumnya dia datang ke rumah saya dan menjelaskan untuk mengamankan tanah itu, dari pihak tetangga sebelah tanah, untuk itu saya tandatangani. Saya tidak tahu tanah itu dibuat atas nama Yanti Yosefa. Tanda tangan saya berikan pada tahun 2004, sedangkan sertifikat terbit pada 2009,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, terdakwa Yanti Yosefa menolak keterangan kedua saksi. “Saya menolak keterangan saksi pertama dan kedua yang mulia majelis hakim,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Sidang akan dilanjutkan kembali usai lebaran, tanggal 28 Mei mendatang, dalam agenda mendengarkan keterangan saksi dari Badan Pertanahan Nasional.

Sebelumnya, dalam dakwan JPU Kejari Padang, kejadian berawal tahun 2004 saksi Hj Irnimi yang merupakan ibu kandung terdakwa menyuruh terdakwa mensertifikatkan tanah yang merupakan bagian untuk Hj Irnimi karena takut nanti tanah tersebut dikuasai oleh kaum lainnya.

Pada saat itu, Hj Irnimi meminta agar tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya atas nama Hj Irnimi, kemudian terdakwa melengkapi surat-surat untuk pengurusan sertifikat tersebut. Di antaranya dilengkapi adalah satu buah surat pernyataan persetujuan kaum yang ditangani anggota kaum sebanyak 23 orang.

Bahwa pada 5 Mei 2017 saksi Yefri Hendi yang merupakan kakak kandung dari terdakwa mendapatkan informasi bahwa rumah ditempati ibu kandungnya (Hj. Irnimi) yang merupakan tanah kaum telah disertifikatkan oleh terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yefri Hendi yang berdomisili di Batam pulang ke Padang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasar berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan di Lab 12213/DTF/2018 tanggal 1 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi Kepala Laboratorium Cabang Medan menyimpulkan Tanda Tangan Yefri Hendi (QT) terdapat pada satu lembar pernyataan persetujuan kaum tanggal 12 Januari 2004 yang terdapat pada penerbitan sertifikat Hak Milik no 1442 An Yanti Yosefa adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan An Yefri Hendi.

Atas dasar itu, saksi Yefri Hendi merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Padang untuk diproses hukum. Atas Perbuatan terdakwa dalam Surat Dakwaan JPU Kejari Padang diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Pidana. (i)