Pilkada, jangan Rusak Pohon Pelindung

13
ilustrasi. (net)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang menambah waktu penertiban dan pembongkaran alat peraga kampanye (APK) calon kepala daerah (cakada) yang terpasang di sejumlah titik dan menyalahi aturan. Alasannya, masih terpasangnya APK cakada di sejumlah lokasi di Kota Padang.

“Sebenarnya waktu penertiban hanya 3 hari sampai Rabu. Tapi karena masih ada APK yang terpasang seperti di kawasan Pantai Padang, maka kami tambah satu hari lagi,” kata Ketua Bawaslu Kota Padang, Dorri Putra kepada Padang Ekspres, kemarin (14/10).

Selama 3 hari penertiban APK, Bawaslu Kota Padang dibantu personel Satpol PP Padang dan petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, telah berhasil menertibkan sekitar ribuan APK yang menyalahi aturan. Terdiri dari baliho, billboard, spanduk, dan umbul-umbul yang selama proses tahapan Pilkada terpasang di Kota Padang.

Selain APK cakada, Bawaslu Kota Padang juga menertibkan baliho dan spanduk imbauan ataupun program dari kepala daerah yang mencalonkan diri di Pilkada 2020. “Kami telah mendapatkan izin dari Plt Wali Kota Padang, untuk menertibkan baliho imbau Pemko Padang yang memasang wajah kepala daerah yang ikut Pilkada seperti imbauan penerapan protokol kesehatan dan lainnya,” sebut Dorri.

Terkait pemasangan APK, DLH Kota Padang telah melakukan imbauan kepada masyarakat khususnya pasangan calon (paslon), relawan, dan tim sukses mereka agar tidak memasang APK di pohon-pohon pelindung. Ini mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 27 tahun 2018 dan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 tahun 2016 tentang Pohon Pelindung yang telah diubah Perwako No. 68 tahun 2019, setiap orang dilarang untuk merusak pohon-pohon pelindung.

Baca Juga:  Pelaku Usaha masih tak Patuhi Perda AKB

“Termasuk pemasangan APK atau iklan-iklan yang sering dipaku atau dipasang di batang pohon pelindung sehingga membuat risiko pohon menjadi rusak,” kata Kepala DLH Kota Padang, Mairizon.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Padang agar menertibkan dan mencabut seluruh APK baik baliho, spanduk, dan umbul-umbul yang dipasang di median jalan dan pohon pelindung kota. Selain merusak kondisi pohon lindung, pemasangan APK di median jalan dan pohon pelindung juga merusak estetika tatanan dan pemandangan kota.

Namun Mairizon menyebutkan, pemasangan APK tetap bisa dilakukan di taman-taman kota dengan syarat tidak merusak atau mengganggu pohon-pohon yang berada di taman kota tersebut. “Kami mengimbau masyarakat khususnya yang terlibat dalam proses pilkada, agar mematuhi pemasangan APK sesuai PKPU dan memperhatikan lingkungan alam,” imbaunya. (a)