Komisi I DPRD Tinjau Penanganan Covid-19

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang saat melakukan diskusi dengan pihak Kecamatan Lubeg. (Adetio - Padek)

Komisi I DPRD Kota Padang kembali melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan dan pengawasan, Rabu (15/4). Kali ini mereka mengunjungi Kecamatan Lubukbegalung (Lubeg).

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengatakan, kunjungan Komisi I DPRD Kota Padang ke kecamatan-kecamatan di Kota Padang merupakan fungsi Komisi I DPRD dalam pengawasan terhadap mitra kerja.

Kunjungan ke Kecamatan Lubeg ini guna melihat bagaimana kesiapan dari Kecamatan Lubeg dan kelurahan yang ada di kecamatan tersebut dalam hal penanganan Covid-19.

“Kita ketahui di Kecamatan Lubeg ditemukan kasus pasien positif Covid-19. Jadi kita ingin menanyakan bagaimana upaya Kecamatan Lubeg dalam memutus rantai penularan Covid-19,” ujarnya.

Selain itu, Komisi I DPRD Kota Padang juga ingin mengkonfirmasi data pasti masyarakat Lubeg yang akan masuk dalam kategori yang dapat bantuan terdampak Covid-19.

Menurut Pemko Padang, masyarakat yang menerima bantuan tersebut adalah masyarakat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), non-DTKS, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Untuk itu, data masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut haruslah tepat dan jangan sampai orang yang berhak malah tidak menerima.

“Jadi kami ke sini untuk menanyakan apakah datanya udah valid dan fix sehingga pendistribusian bantuan bisa segara dilakukan,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial menyebutkan, kecamatan, kelurahan, RW, dan RT juga merupakan garda terdepan dalam memutus rantai penularan Covid-19.

Untuk itu RT, RW, kelurahan dan kecamatan butuh dukungan dari pihak kepolisian seperti Polsek dan Koramil setempat.
“Kalau masyarakat kita masih tidak mengindahkan imbauan larangan berkumpul-kumpul, maka butuh dukungan dari Polsek dan Koramil setempat,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Lubeg Wilman Muchtar mengatakan, di Kecamatan Lubeg terdapat 15 kelurahan dan setiap kelurahan telah diinstruksikan untuk menangani dan berupaya memutus rantai penularan Covid-19.

Saat ini Kecamatan Lubeg telah memvalidasi data masyarakat penerima bantuan dampak Covid-19 dari kategori non-DTKS dan UMKM. Tercatat ada sebanyak 15.742 kepala keluarga (KK) dengan 58.227 jiwa.

“Kenapa kita fokus ke data masyarakat yang masuk non-DTKS, karena DTKS sendiri akan menerima bantuan dari Pemrov melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.

Wilman menjelaskan, dalam penanganan virus Covid-19, Kecamatan Lubeg telah melakukan recofusing anggaran sebesar Rp 4 miliar melalui dua tahapan. Tahap pertama dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 900 juta dan tahap kedua Rp 3,1 miliar.

Dan pergerseran anggaran tersebut akan digunakan oleh Pemko Padang dalam upaya penanganan Covid-19 di Kota Padang.
Lebih lanjut Wilman menyampaikan, di Kecamatan Lubeg telah ditemukan kasus terkonfirmasi positif virus Covid-19 sebanyak 3 kasus di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh, Pengambiran, dan Banuaran.

Untuk langkah antisipasi penyebaran, pihaknya telah melakukan upaya seperti mendata setiap orang yang baru datang, penyemprotan disinfektan dan upaya lainnya.

“Mudah-mudahan upaya yang telah kita lakukan akan bisa meminimalisir penularan Covid-19 di Kecamatan Lubeg dan umumnya Kota Padang,” harapnya. (*)