Kecewa tak Dapat Bantuan Covid-19

71
Belasan warga yang mengatasnamakan masyarakat nelayan menyampaikan aspirasi di depan rumdis wako kemarin. (Foto: Heru Irawan-Padang Ekspres)

Bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 masih menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, selain banyak data ganda, sebagian warga yang berhak, tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Belasan warga yang mengatasnamakan masyarakat nelayan mendatangi rumah dinas wali kota Padang dan gedung DPRD Padang kemarin. Kedatangan mereka untuk menyalurkan aspirasi lantaran tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak Covid-19, Senin (15/6).

Pantauan Padang Ekspres di lapangan, mereka mulai berorasi pukul 09.00. Mereka menyampaikan kekecewaaan karena tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Mereka meminta agar tidak ada perbedaan dan menuntut janji wali kota membagikan bantuan sesuai Perwako.

Koordinator Aksi M Rafid menyebut aksi tersebut bukan demonstrasi, tapi menyampaikan aspirasi. “Sejak Covid-19 kami tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah sama sekali. Kami mempertanyakan, ada data orang meninggal dunia yang mendapat bantuan. Sampai sekarang nama kita tidak terdaftar, orang meninggal yang keluar,” ujarnya.
Mereka berharap wali kota bisa melihat bahwa pembagian bantuan tidak merata di Kota Padang.

Setelah berorasi di rumah dinas wali kota, belasan orang ini melanjutkan aksi ke kantor DPRD Kota Padang. Tuntutan mereka sama, yakni mempertanyakan kenapa tidak mendapatkan bantuan. Kedatangan mereka diterima oleh pimpinan DPRD Kota Padang.
Di hadapan pimpinan DPRD Padang, M Rafid mengatakan, mereka benar-benar membutuhkan bantuan lantaran mayoritas nelayan dan ibu rumah tangga yang terdampak Covid-19.

“Kami ke sini ingin menyampaikan langsung keluhan kami. Sejak PSBB sampai sekarang, kami tidak menerima satu pun BLT baik dari Kemensos, Provinsi, dan Kota Padang. Padahal kami juga sangat terdampak Covid-19,” ujarnya.

Di samping menyalurkan aspirasi, mereka juga mempertanyakan banyaknya fakta di lapangan ada orang yang meninggal dunia juga tercatat sebagai penerima BLT Covid-19.
“Nah, nama orang yang jelas-jelas sudah meninggal dunia, masih saja terdata sebagai penerima bantuan, sedangkan kami yang benar-benar membutuhkan dan masih hidup tidak masuk dalam data,” ungkapnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat nelayan tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, segala tuntutan dan aspirasi masyarakat tersebut akan ditampung dan dijadikan bahan serta pedoman yang akan disampaikan saat rapat kerja bersama tim Gugus Tugas Kota Padang.

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 33 Tahun 2020 Pasal 5 menyebutkan, pemberian bantuan uang kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 diberikan sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya sampai masa tanggap darurat.
“Dan saat ini kita temukan fakta bahwa masih ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tapi tidak masuk dalam data penerima BLT baik dari tiga sumber bantuan,” ujarnya.

Syafrial menyampaikan, setelah mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut, pihaknya akan melakukan rapat kerja dan hearing dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang untuk mempertanyakan permasalahan yang tersebut.

“Kami akan sampaikan keluhan masyarakat ini saat rapat pembahasan bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang. Data dari masyarakat bisa kami gunakan sebagai pedoman,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang, Afriadi mengatakan, bagi masyarakat yang belum mendapatkan BLT dari APBD Pemko Padang, disarankan untuk mendatangi RT setempat untuk menyerahkan data identitas diri.

“Jadi alurnya begini, masyarakat yang belum mendapatkan BLT tersebut, mereka hanya perlu melaporkan diri mereka ke RT masing-masing. Setelah itu, maka melaporkan juga ke pihak kelurahan setempat,” jelasnya.

Nantinya data masyarakat tersebut akan disampaikan kepada pihak kecamatan masing-masing yang kemudian data masyarakat tersebut akan disampaikan kepada Dinsos Kota Padang untuk diverifikasi.

“Jadi nanti setelah datanya masuk ke Dinsos Kota Padang, maka akan dipersiapkan dahulu. Tentunya kita tunggu kebijakan dari pimpinan terkait BLT dari Kota Padang tersebut,” ungkapnya. (err/a)