86 Pelanggar Ditindak Selama PPKM Darurat

19
DITEGUR PETUGAS: Satpol PP Padang merazia tempat usaha saat melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM darurat di Padang kemarin.(ADETIO/PADEK)

Selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang telah menindak 86 masyarakat yang terbukti melanggar aturan yang terdapat dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang tentang PPKM darurat.

Sebanyak 86 masyarakat yang ditindak oleh petugas terdiri dari 80 masyarakat perseorangan dan 6 orang pelaku usaha. Semua pelanggar dikenakan sanksi berupa denda administratif yang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Namun dari 86 warga yang ditindak, 52 orang pelanggar tidak mau dikenakan sanksi denda administratif sehingga Satpol PP menyerahkan pelanggar tersebut kepada pihak kepolisian untuk sanksi polisioner.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang Daerah (P3D) Satpol PP Kota Padang, Bambang Suprianto kepada Padang Ekspres, kemarin (15/7) mengatakan, sesuai keefektifan, razia PPKM darurat mulai dilakukan sejak 13 Juli 2021 lalu.


Ia menambahkan, razia pengawasan dilakukan di hampir seluruh titik di Kota Padang untuk memastikan masyarakat umum dan pelaku usaha patuh dalam menerapkan aturan selama pelaksanaan PPKM darurat tersebut.

Bambang menyebutkan, dalam pelaksanaan razia itu, pihaknya dibantu petugas kepolisian dan TNI menindak 86 masyarakat yang terdiri dari 80 masyarakat perseorangan dan 6 orang pelaku usaha.

“Masyarakat perseorangan itu kebanyakan melanggar dengan tidak memakai masker dan menjaga jarak, namun kalau pelaku usaha kebanyakan melanggar batas waktu beroperasi dan tidak menerapkan take away,” kata Bambang.

Para pelanggar kemudian dibawa ke kantor Polresta Padang untuk didata dengan menggunakan aplikasi Sipelada dan selanjutnya dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perda.

Baca Juga:  Pedestrian di Los Ikan Purus Mulai Dibangun

“Kepada masyarakat perseorangan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100 ribu dan pelaku usaha sebesar Rp 500 ribu. Pembayaran denda dilakukan dengan sistem transfer ke rekening Pemerintah Kota (Pemko) Padang,” jelasnya.

Selama 3 hari razia pengawasan tersebut, jumlah denda administratif yang berhasil dikumpulkan yakni sebesar Rp 5,8 juta yang terdiri dari 28 masyarakat perorangan berjumlah sebesar Rp 2,8 juta dan pelaku usaha sebesar Rp 3 juta.

Lebih lanjut dijelaskan, selain 34 orang pelanggar, Bambang menyampaikan, terdapat 52 pelanggar yang tidak mau membayar sanksi denda administratif sehingga pihaknya menyerahkan pelanggar tersebut kepada pihak kepolisian.

“Ya, sanksi yang diberikan itu bersifat polisioner dan ditindak oleh petugas kepolisian. 52 pelanggar tersebut terdiri dari masyarakat umum dan pelaku usaha,” ujar Bambang.

Bambang menyampaikan, selama PPKM darurat, ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh masyarakat khususnya pelaku usaha. Yakni pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima (PKL) lapak jajanan. Baik yang berada di lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan atau mall hanya melayani makanan melalui pesan antar atau take away.

Kemudian, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Apotik dan toko obat buka 24 jam. (adt)