Tambah Libur, ASN Disanksi

15
ilustrasi ASN. (net)

Pelayanan publik pemerintahan sudah mulai kembali dibuka Senin ini (17/5). Bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang yang kedapatan menambah waktu libur bakal diberi sanksi sesuai aturan.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Arfian kepada Padang Ekspres, kemarin (16/5). “Besok (hari ini, red), ASN sudah mulai masuk kantor, sudah mulai bekerja. Jika masyarakat ingin mengurus segala sesuatu, itu sudah bisa karena pelayanan publik pemerintahan sudah dimulai,” katanya.

Dia menambahkan, usai Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 1442 H, jam pelayanan publik pemerintahan kembali normal. Dimulai dengan apel pagi pukul 07.30 dan mulai bekerja dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00.

Selama dua hari ke depan, Senin dan Selasa (17-18/5) akan dilakukan pemantauan pada masing-masing satuan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kehadiran para ASN.

Pemantauan akan dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk. Mereka akan mengambil apel pagi sekaligus mengecek kehadiran ASN, dan kemudian segera melaporkan ke BKPSDM.
“Nah, masing-masing OPD ada kepala OPD lain yang ditugaskan disitu. Misalnya saya dapat tugas di Dinas Pendidikan. Saya nanti yang mengambil apel, kemudian mengecek kehadiran ASN yang ada di Dinas Pendidikan,” sambung Arfian.

Baca Juga:  Dipicu Gagal Panen, Harga Bawang Masih Tinggi

Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang ini menegaskan, jika ditemukan ada ASN yang menambahkan waktu libur, akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu sesuai dengn surat dari Menteri Dalam Negeri tentang larangan ASN menambah waktu libur pasca-Lebaran Idul Fitri. “Itu akan diberi sanksi bila ASN melakukannya. Tergantung tingkat kesalahannya,” ujarnya.

Pemberian sanksi mulai dari sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang, hingga sanksi berat setelah melalui berbagai tahapan. “Kalau disengaja, memang akan diberikan sanksi yang berat bagi para ASN,” sebut Arfian. (i)