Dana Covid-19 Tersisa Rp 77,1 Miliar, Pemko Pastikan BLT Tahap II Disalurkan

626
Sekko Padang Amasrul. (Foto: IST)

Total APBD Kota Padang yang direfocusing untuk belanja tak terduga (BTT) pencegahan penyebaran dan penanganan pandemi virus korona (Covid-19) kurang lebih sebesar Rp 168,8 miliar lebih.

Dari jumlah tersebut, dana yang telah dialokasikan untuk penanganan dampak kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyedia jaringan pengaman sosial, sebesar Rp 91,7 miliar.

Hal itu terungkap saat rapat Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Padang di gedung DPRD Sawahan, kemarin.
Sekko Padang Amasrul mengatakan, Pemko Padang telah melakukan dua kali refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Refocussing anggaran pertama dilakukan Maret di awal-awal merebaknya Covid-19 di Kota Padang. Refocussing anggaran tersebut difokuskan pada belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 di kota Padang. “Untuk anggaran BTT tersebut kita anggarkan sebesar Rp 168,8 miliar lebih. Itu adalah salah satu anggaran yang telah kita refocussing untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, dana refocussing selanjutnya diberikan kepada OPD-OPD yang diberikan tugas untuk penanganan Covid-19. Yakni BPBD Kota Padang pada tahap 1 refocussing diberikan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar lebih.

Lalu, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) pada tahap sebesar Rp 1 miliar lebih, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang Rp 2,2 miliar lebih dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin Padang sebesar Rp 32 miliar lebih.

Dana refocussing juga diberikan Dinas Perdagangan (Disdag) sebesar Rp 585 juta, Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Di samping itu juga diberikan kepada Dinsos Kota Padang sebesar Rp 910 juta lebih untuk memberikan bantuan berupa makanan dan kebutuhan sembako kepada masyarakat dan keluarga pasien positif Covid-19.

“Lalu kita kembali melakukan refocussing anggaran tahap kedua kepada BPBD Kota Padang sebesar Rp 4,3 miliar lebih dan kepada Dinsos Kota Padang sebesar Rp 44,6 miliar lebih, kemudian untuk BPBD juga diberikan sebesar Rp 373.360.000 pada tahap ketiga,” tukasnya.

Amasrul mengatakan, dengan anggaran yang refocussing yang telah diberikan kepada OPD-OPD tersebut, maka total uang yang telah dikeluarkan oleh tim Gugus Tugas Covid-19 yaitu sebanyak Rp 91,7 miliar lebih.

Saat ini terdapat anggaran yang masih tersisa dari dana refocussing tersebut sebesar Rp 77,1 miliar lebih. “Itu adalah anggaran-anggaran yang telah kita hitung yang berasal dari dana OPD-OPD yang kita tarik untuk refocussing,” ujarnya.

Amasrul menjelaskan, sesuai dengan keputusan Presiden, Kota Padang diberikan kesempatan untuk melakukan refocussing anggaran sebesar 50 persen. “Kita pun telah melaporkan tentang kondisi keuangan daerah sehingga Kota Padang termasuk yang tidak terpotong anggarannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Budi Payan mengatakan, anggaran Rp 91,7 miliar tersebut telah disalurkan kepada 8 organisasi perangkat daerah (OPD) yang diberi tugas untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

Delapan SKPD tersebut yakni BPBD, Dinas Sosial, DPRKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, RSUD, serta kecamatan. Kendati demikian, dia belum bisa merinci berapa total yang telah dialokasikan dan tersisa.

Pasalnya mantan Kabag Umum Setko Padang ini mengklaim, pihaknya belum menerima laporan resmi dari delapan SKPD yang bertanggungjawab atas pengalokasian dana tersebut.

“Sudah digunakan. Nah, sisanya tanya ke OPD-nya karena mereka yang menggunakan. Secara keseluruhan yang tersisa saya belum tahu. Apakah bersisa atau tidak bersisa, nanti kan diberikan laporan ke BPKAD. Sampai sekarang laporan resminya belum kami terima. Mungkin lagi berproses di masing-masing OPD,” tukas Budi Payan.

Terpisah, Ketua Tim Banggar DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan secara umum dalam rapat kerja tersebut, Tim Banggar DPRD Padang mempertanyakan beberapa poin terkait percepatan penanganan Covid-19 di Kota Padang.

Di antaranya pertama, menanyakan berapa anggaran yang disediakan oleh Pemko Padang untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Kedua, berapa anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemko Padang dalam penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD) dan dana operasional petugas selama penanganan Covid-19 di Kota Padang.

Pihaknya pun ingin mempertanyakan pertanggungjawaban dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang tentang berapa bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumbar baik yang langsung kepada masyarakat atau yang diterima oleh pihak ketiga.

Tim Banggar DPRD Kota Padang juga ingin mengonfirmasi tentang apa persoalan yang ditemui dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari anggaran APBD Kota Padang bagi masyarakat terdampak Covid-19.

“Setelah itu kami ingin mengetahui tentang kebijakan new normal atau pola hidup baru (PHB) yang telah ditetapkan oleh Pemko Padang, kemudian bagaimana sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemko Padang,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Padang itu melanjutkan, tujuan dari memanggil dan mengundang Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang merupakan bentuk penerapan fungsi pengawasan DPRD Kota Padang dan Tim Banggar agar penggunaan anggaran selama penanganan Covid-19 jelas penyalurannya.

Pastikan BLT Covid-19 Berlanjut
Sementara itu, Pemko Padang akan melanjutkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Padang. Sekretaris Kota (Sekko) Padang, Amasrul mengatakan, BLT tahap II dari dana APBD Kota Padang akan tetap disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Padang.

“BLT tahap II akan tetap disalurkan. Pemko Padang telah mempersiapkan diri untuk penyaluran BLT tahap II ini. Jadi tidak benar, kami tidak memberikan, kan ini untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan pengumpulan administrasi terhadap pertanggungjawaban penyaluran BLT tahap pertama yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

“Saat ini kita sedang menyelesaikan administrasi BLT tahap satu berupa laporan SPJ yang dibuat oleh masing-masing ketua RT, lurah, sampai ke tingkat kecamatan,” ungkapnya.
Selain itu, Pemko Padang juga masih menunggu update atau perkembangan proses pengembalian dana BLT dari setiap kelurahan kepada Dinsos Kota Padang terkait adanya data ganda penerima BLT yang ditemukan di lapangan.

Sementara itu, untuk besaran dan bentuk BLT yang akan diberikan kepada masyarakat di tahap dua tersebut akan disesuaikan dengan bantuan yang akan diserahkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan bantuan dari APBD Provinsi Sumbar.

Untuk kondisi keuangan dan APBD yang dimiliki oleh Pemko Padang sendiri, Amasrul menuturkan, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Padang, maka APBD Kota Padang pasti akan cukup.

“Apakah APBD kita cukup untuk BLT tahap II, kalau untuk itu bisa kita pastikan cukup. Yang jelas untuk masyarakat Kota Padang, akan kita utamakan terlebih dahulu,” bebernya. (a/i)