Kuasa Hukum Agus Suardi Mundur, Putri: Tak Sesuai Hati Nurani Saya

23
Kuasa hukum Agus Suardi mundur.(NET)

Putri Deyesi Rizki dikabarkan mundur sebagai kuasa hukum Agus Suardi, tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang tahun anggaran 2018-2020.

Kabar tersebut dibenarkan Putri Deyesi Rizki. Putri mengatakan, dirinya mundur sebagai pengacara Agus Suardi lantaran merasa bertentangan dengan hati nuraninya.

“Jadi saya merasa ini tidak sesuai dengan hati nurani saya sebagai pengacara,” kata Putri saat dikonfirmasi Padang Ekspres, Selasa (17/5).

Selain itu, Putri menambahkan, Agus Suardi juga tidak mampu memberikan bukti-bukti tentang keterangan yang disampaikan terkait aliran dana hibah KONI Padang tahun anggaran 2018-2020 yang diduga dikorupsi.

“Dia (Agus Suardi) ada mengatakan bahwa dana KONI yang diduga dikorupsi itu mengalir ke sejumlah orang tapi dia tidak bisa memberikan bukti-bukti,” tutur Putri.

Dia sudah menjanjikan bukti-bukti itu dan akan diberikan kepada pihak kejaksaan tapi tidak ada bukti-bukti itu. “Klien saya berbohong, maka saya berhak mengundurkan diri,” tambah Putri.

Menurutnya, langkah mengundurkan diri sebagai pengacara itu dilakukan agar tidak memperburuk nama baiknya sebagai pengacara. “Makanya saya ambil sikap mengundurkan diri,” tutup Putri.

Seperti diketahui, penyelidikan kasus ini dimulai 16 September 2021 setelah Kejari Padang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan korupsi dana hibah KONI Padang.

Menerima laporan itu, Kejari Padang memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi dan keterangan. Mulai dari Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Padang Junaldi, Ketua KONI Padang Agus Suardi, dan Bendahara KONI Padang Kennedi.

Baca Juga:  Wabah PMK Marak di Sumbar, Tak Pengaruhi Retribusi RPH!

Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Padang Junaldi memenuhi panggilan pada Senin, 20 September 2021. Sementara Ketua KONI Padang Agus Suardi dan Bendahara KONI Padang Kennedi memenuhi panggilan Kejari Padang pada Selasa 21 September 2021.

Sebulan setelah itu pada 21 Oktober 2021, status penyelidikan naik menjadi penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejari Padang Nomor 02/L.3.10/Fd.1/10/2021 tertanggal 21 Oktober.

Diketahui bahwa KONI Padang menerima bantuan dari hibah dari Pemko Padang. Bantuan dana hibah tersebut bersumber dari APBD Kota Padang dengan rincian pada tahun 2018 sebesar Rp 6.750.000.000, pada tahun 2019 sebesar Rp 7.458.200.000, dan tahun 2020 sebesar Rp 2.450.000.000.

Pada Jumat (31/12) tahun lalu Kejari Padang menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Ketiga tersangka yakni Agus Suardi selaku mantan Ketua Umum KONI Padang, Davitson yang menjabat Wakil Ketua I KONI Padang dan Nazar Wakil Bendahara KONI Padang.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 jo Pasal 15 dan jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski ditetapkan tersangka, ketiga tersangka tidak langsung ditahan. Kejari Padang beralasan bahwa ketiga tersangka tidak ditahan lantaran dinilai kooperatif dan ada pertimbangan objektif lainnya.

Berdasarkan hasil audit Tim Auditor BPK Provinsi Sumbar, kerugian kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 3.117.000.000. (idr)