Koperbam Teluk Bayur Demo! Tak Terima Ketua Koperbam 4 Periode

58
SUARAKAN ASPIRASI: Anggota Koperbam Pelabuhan Laut Teluk Bayur Padang menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPRD Padang, Senin (18/7).(KHALIL/PADEK)

Ratusan anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) Pelabuhan Laut Teluk Bayur Padang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Padang, Senin (18/7).

Aksi demo tersebut merupakan tindak lanjut mediasi yang gagal dilakukan anggota koperasi Koperbam Teluk Bayur dengan pengurus koperasi Koperbam tentang dugaan kecurangan pemilihan pengurus Koperasi Koperbam periode 2022-2027.

Para demonstran datang dengan membawa berbagai spanduk dan kertas karton yang bertuliskan aspirasi mereka, seperti “Audit Investigasi LPJ Koperbam”, “Kami Tidak Menerima Hasil Pemilihan Pengurus Koperbam”, “Demisionerkan Kepengurusan yang Tidak Jujur”, dan sebagainya.

Salah seorang perwakilan aksi massa Koperbam Zulman menyebutkan, pihaknya beserta anggota lainnya keberatan dengan hasil pemilihan ketua Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur yang baru sekarang. “Tolong bantu kami untuk menjembatani permasalahan ini,” katanya.

Ia menjelaskan, menurut Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART), ketua terpilih saat ini hanya boleh menjabat dua periode. Tapi kenyataannya dia sudah terpilih untuk keempat kalinya.

Di dalam aturan, pengurus hanya boleh menjabat dua periode untuk jabatan yang sama. Itu tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU tentang Perubahannya. “Di situ disebutkan dua periode untuk jabatan yang sama. Tapi ketua terpilih untuk periode keempat,” jelasnya.

Pihaknya juga heran mengapa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang masih memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjadi ketua. Tak hanya itu, dalam pemilihan ketua Koperbam yang baru, juga terjadi kecurangan dimana terjadi penggelembungan surat suara sebanyak 9 suara.

Baca Juga:  Angkat Potensi Fesyen Daerah Lewat Ladies Program

“Penggelembungan surat suara dari 601 surat suara menjadi 610 surat suara saat penghitungan. Hal tersebut mempengaruhi hasil pemilihan ketua Koperbam,” jelas Zulman.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin didampingi beberapa anggota DPRD Padang, mengatakan Dinas Koperasi dan UMKM harus bertanggung jawab terkait permasalahan ini.

“Harusnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dapat menjadi penengah dalam permasalahan ini. Apalagi jabatan untuk ketua koperasi berlaku selama dua periode. Sepertinya Dinas Koperasi dan UMKM ada kebocoran dan harusnya Wali Kota Padang bisa menegur Dinas Koperasi,” ucapnya.

Tak hanya itu, DPRD Padang juga akan memanggil dinas yang terkait, karena titik masalah ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Anggota DPRD Budi Syahrial menambahkan, seharusnya perwakilan dari anggota koperasi membuat laporan polisi tentang adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh pengurus Koperbam.

“Dari laporan yang disampaikan, saya mencatat banyak terjadi penyimpangan laporan keuangan seperti dana perumahan, dana tali asih, dengan nominal Rp 400 juta yang tidak tau keberadaannya. Ini patut pertanyaan dimana uang itu berada. Jika tidak ada penjelasan, silakan lapor ke polisi,” tegasnya. (cr6)