Pilkada Serentak Sebaiknya pada 2021

Ilustrasi.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumbar yang digadang-gadang dilakukan pada 9 Desember mendatang mengundang rasa pesimistis sejumlah pengamat politik dan pemerhati demokrasi di Sumbar.

Pengamat Politik Unand Aidinil Zerta, misalnya. Kepada Padang Ekspres, kemarin, Aidinil menyebutkan ada empat aktivitas tahapan yang tertunda. Yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Keseluruhan tahapan yang ditunda itu, adalah tahapan yang berlangsung di masa tanggap darurat bencana virus korona, sampai dengan 29 Mei 2020. ”Nah kalau Pilkada diselenggarakan 9 Desember tentu dari segi pendanaan akan mengalami masalah serius. Banyak daerah mengalihkan anggaran pilkada untuk penanganan covid-19,” kata Aidinil.

Dengan kenyataan itu, tentu konsekuensinya perlu penganggaran baru untuk pembiayaan pilkada pascapenundaan. Untuk mengalokasikan anggaran baru pasti butuh waktu, sehingga sangat kecil kemungkinan pemungutan suara tetap bisa digelar tahun ini. Apalagi ada prediksi puncak Covid-19 baru akan terjadi pada bulan Juli 2020.

”Menurut saya pilihan untuk menggelar pemungutan suara pada 2021 adalah pilihan paling masuk akal. Saya berharap KPU memperhitungkan secara matang pilihan jadwal ini dan coharus dilakukan simulasi yang komprehensif,” saran Aidinil.

Kalau perlu, dia meminta Pilkada 2021 digabungkan dengan Pilkada yang masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir pada Juli 2022. ”Saya kira lebih efektif dan efisien serta bisa mengurangi beban Pemilu Serentak 2024 yang berpotensi menimbulkan bencana elektoral jika Pilkada diserentakkan dengan Pemilu 2024,” terang Aidinil.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik justru mempertanyakan apa argumen yang jelas kenapa Pilkada serentak itu diselenggarakan 9 Desember nanti.

”Persoalannya siapa yang bisa memastikan wabah ini kapan berakhirnya? Kalau wabah ini berlanjut bagaimana?” sebut Taufik. ”Kalau asumsinya wabah itu berakhir dalam waktu cepat apakan bisa langsuang tahapan pilkada dilanjutkan,” lanjutnya.

Sementara itu, pemerhati Demokrasi di Sumbar, Mufti Syarfie yang juga Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumbar menyampaikan akan sulit bagi KPU untuk pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember itu. ”Salah satu alasannya yakin menyangkut waktu yang sempit bagi KPU,” ujar komisioner KPU Sumbar tiga periode ini.

Menurut Mufti, jika dipaksakan pada Desember melanjutkan tahapan yang tertunda, KPU akan dibuat pusing mengingat akan banyak hal yang harus dipersiapkan KPU, termasuk menyusun kembali jadwal dari tahapan yang tertunda tadi.

”Jadinya harusnya bagaimana dari kelanjutan Pilkada itu? Ya harus diterbitkan Perppu Pilkada oleh presiden karena alasan Covid-19,” tukas Mufti. ”Bahkan, saat penundaan tahapan saja saya nilai belum punya landasan legalitas yang kuat, karena tidak ada diatur dalam UU Pilkada. Jadi untuk legal penundaan Perppu haru diterbitkan,” tegasnya.

Dia punya pemikiran, sebaiknya Pilkada serentak itu paling pasnya dilaksanakan 2021. ”Waktu paling cepat Maret 2021 atau sangat September 2021 karena tetap mengacu dengan waktu tahapan Pilkada itu sendiri,” kata Mufti Syarfie. (*)