Nasrul Abit: Jika Masyarakat Patuh, Juli Bisa Hidup Normal

Seluruh pengisi acara kordar-kolaborasi penggalangan dana virtual yang diadakan Gojek Padang. (Foto: Corcom Gojek)

Masyarakat diminta mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diterapkan untuk kedua kalinya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan berakhir pada 29 Mei mendatang.

Kepatuhan masyarakat sangat menentukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat dapat segera hidup dengan normal.

“Ini sudah masuk PSBB kedua. Ayo kita patuhi dan disiplin. Kalau memang tidak perlu ke pasar tidak perlu ke pasar. Kalau sudah ada instruksi pakai masker, silakan pakai masker. Bantuan masyarakat ini kami perlukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkap Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, saat acara Kolaborasi Penggalangan Dana Virtual atau disingkat Kopdar yang diselenggarakan melalui Instagram live Gojek Padang, Rabu (20/5).

Pemerintah Provinsi Sumbar kata Nasrul tidak berharap akan ada lagi PSBB ketiga. Karena sangat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pemberlakuan PSBB ini. Terutama dampak ekonomi yakni memperpanjang beban ekonomi masyarakat yang saat ini sudah sangat berat.

“Melihat kurva penyebaran positif Covid, kita akan fokus pada Kota Padang. Karena ini akan menjadi perhatian kita,” sebutnya.

“Harapan kami tanggal 29 Mei ini, PSBB kedua ini selesai. Tapi tentu ke depan akan kita evaluasi. Kami berharap di Sumbar PSBB tidak terlalu lama, karena ini menyangkut masalah ekonomi, termasuk juga dialami oleh para driver Gojek,” sebut Nasrul.

Bupati Pessel dua periode ini, menegaskan, bahwa Pemprov Sumbar belum berencana untuk memperpanjang kembali kebijakan PSBB ini. “Prediksi kami cukup dua kali saja PSBB. Untuk perpanjangan nanti kita akan libatkan para pakar,” ujar Wagub.

Ditambah lagi, saat ini masih ada masalah dalam penyaluran bantuan sosial. “Kita saat ini tengah menyelesaikan masalah jaring pengaman sosial, karena di tengah lapangan juga masih banyak yag belum menerima. Data yang salah,” tegas Nasrul.

Provinsi Sumbar katanya, telah menyalurkan bantuan kepada 119.970 KK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Diakuinya, ada beberapa kesalahan penyaluran bantuan yang terjadi di tengah masyarakat. Setelah diklarifikasi ada kesalahan dalam pendataan.

“Hasil evaluasi kami, ada keraguan-raguan di tingkat desa terkait data penerima ini. Karena itu perlu kepiawaian dari bupati/walikota dalam hal pendataan ini,” tuturnya.

Nasrul menyebut, ada beberapa bantuan untuk penanggulangan dampak Covid-19. Mulai dari bantuan dari presiden melalui kementerian sosial, BLT, ada bantuan dari provinsi, dan ada bantuan kabupaten/kota.

Nasrul mengingatkan, bagi masyarakat yang belum menerima bantuan sosial ini, tidak usah takut melaporkan langsung ke perangkat kelurahan atau desa.

“Jadi yang belum dapat jangan ribut dulu, tapi laporkan langsung kepada perangkat desa atau kelurahan. Masih ada kesempatan untuk menerima bantuan bagi yang belum menerima,” imbuhnya.

Wagub, mengajak seluruh masyarakat agar bersatu untuk memutus mata rantai Covid-19.

“Mari kita bersatu dengan seluruh komponen di Sumbar dan semoga bulan Juli kita bisa hidup normal lagi. Covid ini tidak bisa diselesaikan sendiri harus ada kerjasama dari seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.

Di bagian lain, Nasrul juga menyinggung soal peran Gojek dalam mendukung program pemerintah terutama dalam penanggulangan Covid-19. “Gojek konsen dengan Covid ini dan mendukung pemerintah,” tegasnya.

Nasrul memuji driver Gojek yang patuh dan mengikuti aturan pemerintah. “Kami melihat Gojek sangat patuh dengan aturan. Kami terima kasih Gojek sudah ikut membantu pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (bis)