Pelanggar PSBB di Padang Disuruh Kerja Sosial hingga Denda Jutaan

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah. (Foto: Diskominfo)

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Sumbar hingga 29 Mei 2020. Sesuai anjuran pemerintah, setiap masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19, salah satunya memakai masker ketika di luar rumah.

Di Padang, pemerintah kota memberlakukan sanksi jika ditemukan warga melanggar aturan PSBB, seperti tidak mengenakan masker ketika berada di luar rumah. Mulai dari sanksi teguran, kerja sosial hingga denda.

Sanksi tersebut mengacu Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran PSBB dalam Penanganan Covid-19.

“Sanksi berupa teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi hingga denda administratif paling sedikit Rp100 ribu,” ungkap Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, Selasa (19/5/2020).

Sanksi itu, lanjut Mahyeldi, efektif diberlakukan sejak 15 Mei 2020, dan sosialisasinya diklaim sudah dilakukan pemko sejak 11 Mei 2020.

Ke depan, pemakaian masker setiap keluar rumah akan menjadi gaya hidup warga Kota Padang. Apalagi menurut pakar kesehatan, virus korona ini akan tetap ada. Sama seperti virus influenza.

“Ya, bermasker ini akan tetap kita pertahankan dan menjadi gaya hidup ke depannya. Masker digunakan setiap ke mana saja,” kata Mahyeldi dalam keterangannya yang disampaikan Diskominfo Padang.

Agar pemakaian masker jadi kebiasaan di tengah masyarakat, termasuk untuk mengantisipasi menyebarnya virus korona, Pemko Padang menyiapkan payung hukumnya.

Pemko tengah merancang peraturan daerah (perda). Saat ini, aturan yang diberlakukan Perwako Nomor 40 Tahun 2020.

Selain kewajiban memakai masker, perwako itu juga mengatur larangan dan sanksi bagi setiap orang yang berkumpul lebih dari lima orang.

“Setiap orang yang melakukan kegiatan lebih dari lima orang di tempat umum diberi sanksi teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi dari kantong plastik dan denda administratif paling sedikit Rp100 ribu,” tambah Kepala Bagian Hukum Setdako Padang, Yopi Krislova.

Sementara bagi tempat kerja atau kantor yang tidak menerapkan protokol kesehatan, diberikan teguran tertulis hingga denda administratif paling sedikit Rp5 juta.

Sanksi diberikan kepada penanggung jawab restoran dan rumah makan yang masih menyediakan layanan makan di tempat, berupa penyegelan sementara, dan denda administratif paling sedikit Rp2,5 juta.

Begitu pula dengan hotel yang masih memberikan layanan dan menciptakan kerumunan. Sanksinya penyegelan sementara dan denda adminsitratif paling sedikit Rp5 juta.

Untuk moda transportasi juga diatur. Pengemudi mobil penumpang yang mengangkut orang melebihi 50 persen dari daya angkut diberi sanksi denda administratif paling sedikit Rp500 ribu.

Pengendara motor yang membonceng penumpang atau tidak memakai masker didenda paling sedikit Rp100 ribu dan kerja sosial membersihkan fasilitas umum.

“Pengendara motor harus sama alamatnya dengan yang diboncengi, dibuktikan dengan KTP,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, pengawasan dan pemberian saksi tersebut dilakukan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan dapat didampingi pihak Kepolisian.

“Masyarakat agar memaklumi dan menaati karena semua ini bertujuan mendisiplinkan masyarakat dan memberi efek jera serta mencegah penularan Covid-19,” katanya.(esg)