Pesta Pernikahan, Dilarang Hiburan di Malam Hari

Pimpinan DPRD dan anggota Komisi I DPRD Kota Padang rapat kerja bersama OPD terkait, kemarin. (Adetio Purtama-Padang Ekspres)

Komisi I DPRD Kota Padang menyoroti Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang tentang pelaksanaan pesta perkawinan dalam masa pola hidup baru (PHB) yang dianggap merugikan bagi pekerja seni yang pekerjaannya bergantung pada pesta perkawinan tersebut.

Dari 11 poin yang ada di dalam SE tersebut, Komisi I DPRD Padang mempertanyakan dan memfokuskan pada poin 11 yang menyatakan bahwa meniadakan kegiatan hiburan atau musik pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang dan sulit untuk dikendalikan dalam hal menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan.

“Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman dari Komisi I DPRD kota Padang menerima kedatangan dari para pekerja seni di Kota Padang yang menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap poin 11 dalam SE Wali Kota Padang tentang meniadakan hiburan musik di pesta perkawinan pada malam hari. Maka dari itu kita panggil OPD-OPD terkait untuk mencarikan solusinya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen saat rapat kerja Komisi I bersama sejumlah OPD di kota Padang,” Jumat (19/6).

Arnedi mengatakan, masyarakat yang bekerja sebagai pekerja seni sangat keberatan dengan SE Wali Kota Padang poin 11 tersebut, karena dianggap merugikan pekerja seni yang tidak bisa melakukan pekerjaan mereka di malam hari.

“Kita semua tau SE ini dikeluarkan tujuannya baik yakni untuk mencegah penyebaran Covid-19 dalam pesta perkawinan. Namun, yang kami tanyakan bagaimana nasib pekerja seni seperti organ tunggal dan lainnya yang tidak bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidup mereka,” ungkapnya.

Selain itu, pada poin 11 itu, tidak disebutkan batas waktu atau berapa lama kegiatan hiburan atau musik pada malam hari ditiadakan sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja seni dan pemilik industri hiburan di Kota Padang.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial menyampaikan, dengan adanya SE itu, tentu para pekerja seni akan terganggu mata pencahariannya. Di poin 11 itu juga tidak dijelaskan sampai kapan akan ditiadakan hiburan malam pada pesta perkawinan, sehingga tidak ada kepastian bagi pekerja seni.

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, dengan tidak adanya kepastian batas waktu tersebut, maka akan terjadi kemungkinan yang bisa muncul yaitu perubahan profesi. Dimana hal tersebut tidak mudah lantaran mereka akan membutuhkan modal usaha dan pelatihan yang akan membutuhkan waktu yang lama.

Di samping itu, dalam SE Wali Kota poin 11 tersebut juga tidak dijelaskan mengenai pengaturan teknis saat pekerja seni dalam menjalankan profesi mereka pada malam hari.
Jadi ini yang banyak ditanyakan oleh pekerja seni, apakah ada pengaturan teknis jika ada kemungkinan mereka bisa bekerja pada malam hari di tengah penerapan pola hidup baru di Kota Padang.

“Intinya kami selaku wakil rakyat ingin meminta solusi dengan OPD-OPD terkait di Kota Padang tentang nasib masyarakat yang bekerja sebagai pekerja seni,” tuturnya. Menanggapi hal tersebut, Kabag Hukum Setko Padang, Yopi Krislova mengatakan, tujuan dari dikeluarkannya SE Wali Kota tentang pelaksanaan pesta perkawinan dalam masa pola hidup baru adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 dalam sebuah pesta perkawinan.

SE Wali Kota Padang tersebut dikeluarkan setelah sosialisasi masa transisi berakhir 12 Juni lalu. Hal tersebut berarti, masyarakat Kota Padang bisa beraktivitas seperti mengadakan pesta perkawinan namun tetap menjaga protokol kesehatan.

“Dalam SE Wali Kota Padang itu dijelaskan pesta perkawinan bisa ditambah hiburan musik namun dilakukan pada siang hari. Memang dalam SE dikatakan bahwasanya meniadakan hiburan atau musik dalam pesta perkawinan di malam hari,” jelasnya.

Alasan peniadaan hiburan atau musik pada malam hari tersebut dilakukan karena potensi munculnya kerumunan sangat terbuka jika hiburan musik diadakan pada suatu pesta perkawinan.

“Melihat tradisi kita, kalau sudah ada organ tunggal pada malam hari, masyarakat akan ramai berkerumun. Masyarakat tidak hanya berasal dari daerah sekitar, tapi juga daerah lain sehingga pengawasan untuk tetap melakukan protokol kesehatan akan sulit,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yopi menjelaskan, peniadaan hiburan musik dan hiburan tradisional pada pesta perkawinan di malam hari lebih ditujukan terhadap pesta perkawinan yang diadakan di rumah masyarakat yang menggunakan tenda.

Sementara untuk pesta perkawinan yang dilaksanakan di Convention Hall atau gedung, maka hiburan musik bisa dilakukan pada malam hari namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Kenapa demikian, karena kalau pesta perkawinan yang diadakan di rumah, masyarakat yang datang untuk melihat organ tunggal tidak hanya masyarakat sekitar, tapi juga dari daerah lain. Nah jika ada satu saja yang positif Covid-19, maka akan susah melakukan tracking dan penanggung jawab sendiri tidak ada,” ujarnya.

Namun pesta perkawinan yang diadakan di gedung, maka otomatis akan ada pihak Event Organizer (EO) yang mengatur pesta perkawinan sehingga penanggung jawabnya jelas, supaya jika terbukti tidak menerapkan protokol kesehatan, maka akan diberikan sanksi.
“Jadi teman-teman kita dari pekerja seni bisa tetap memiliki job pada malam hari asalkan dilakukan di gedung-gedung yang memiliki aturan jelas dalam penerapan protokol kesehatan,” jelasnya.

Sementara untuk batasan waktu peniadaan hiburan musik di pesta perkawinan pada malam hari, Yopi menyebutkan pastinya hal tersebut tergantung dari kondisi Kota Padang dan Provinsi Sumbar secara umum apakah tren kasus positif Covid-19 sudah menunjukkan penurunan.

“Saat ini Kota Padang masih berada dalam zona kuning. Pastinya setelah status kita menjadi zona hijau, maka aturannya akan kita susun lagi. Untuk sementara ini keputusan yang terbaik sampai kondisi kita aman,” tutupnya.

Di dalam SE Wali Kota Padang tentang pelaksanaan pesta perkawinan dalam masa pola hidup baru terdapat 11 poin yang terdiri dari pertama, memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 persen dari kapasitas tenda apabila pesta diadakan di rumah dengan penerapan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk atau membatasi jam kunjungan tamu.

Kedua, setiap orang yang melaksanakan dan menghadiri pesta perkawinan wajib memakai masker. Ketiga, menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun di depan tenda atau pintu masuk. Keempat, melakukan cek suhu tubuh setiap pengunjung pesta perkawinan dengan thermogun.

Kelima, menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan. Keenam, orang yang memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, dan flu, dilarang untuk menghadiri acara pesta perkawinan.

Ketujuh, membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat pesta perkawinan sebelum dimulai. Delapan, menjaga jarak aman minimal satu meter antara sesama pengunjung. Sembilan, masyarakat yang terdampak mengadakan pesta, membuat surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebelum lurah mengeluarkan rekomendasi.

Sepuluh, disarankan untuk konsumsi menggunakan nasi kotak atau bentuk lain untuk mengurangi interaksi antara pengunjung pesta. Sebelas, meniadakan kegiatan hiburan atau musik pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang dan sulit untuk dikendalikan dalam hal menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. (a)