Demi PAD Miliaran Rupiah, Komisi II DPRD Padang Datangi SPR

Rombongan DPRD Padang dan OPD terkait mendatangi Plasa SPR "menagih" tunggakan royalti dan PBB yang tak kunjung dibayarkan oleh manajemen.

Komisi II DPRD Padang memperlihatkan taringnya. Ditemani Kadis Perdagangan, mereka melakukan kunjungan lapangan ke Plasa SPR, Rabu (19/8/2020). Apa betul yang menyebabkan manajemen SPR menunggak royalti sebesar Rp7,5 miliar dan PBB Rp866 juta.

Dalam rombongan itu juga ada Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana, Ketua Komisi II DPRD Yandri, Kepala Dinas Perdagangan Padang Andre Algamar, Kabid Pendataan dan Penetapan Bapenda Padang Saraman, serta Kabag Hukum Setdako Padang Yopi Krislova.

Ketua Komisi II Yandri menjelaskan, kunjungan Komisi II DPRD Kota Padang dalam hal ini untuk memfasilitasi Pemko Padang dengan SPR, untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan royalti yang belum terbayarkan oleh SPR.

“Kita mendorong Dinas Perdagangan Kota Padang untuk meningkatkan PAD. Salah satunya melakukan penagihan utang kepada perusahaan yang belum membayarkan pajak, royalti, dan restribusinya. Hal yang mengecewakan, kita tidak dapat bertemu dengan pembuat keputusan SPR Plaza sehingga kita menunggu itikat SPR datang ke DPRD setelah ini,” tegas Yandri.

Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana yang turut serta dalam rombongan tersebut menjelaskan bahwa permasalahan tunggakan ini sudah lama terjadi, tetapi SPR selalu mengulur-ulur melakukan pembayaran royalti.

“Untuk saat ini kita hanya bisa menunggu kedatangan pengambil kebijakan dari SPR untuk bertemu di DPRD. Selain itu, masukan dari masyarakat bahwa SPR harus memperbaiki managementnya hingga dapat mengakomodir para pedagang di SPR,” ucap Ilham.

Sedangkan Andre Algamar menjelaskan bahwa tunggakan royalti itu sejak 2013 hingga 2019 sehingga totalnya Rp7,5 miliar.

“Tunggakan dari SPR itu dalam bentuk dollar Amerika. Total tunggakan royalti hingga 2019 sebesar 523.640 Dollar USA, kalo dirupiahkan sebesar 7. 538. 067. 600 rupiah,” ucapnya.

Saraman menjelaskan bahwa SPR juga menunggak Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar  Rp866.721.873 alias belum bayar PBB terhitung 2017.

“Kami berharap dengan pertemuan ini SPR dapat melakukan pembayaran pajaknya, karena selama SPR tidak ada niat dalam melakukan pembayaran pajak,” tuding Saraman.

Kabag Hukum Yopi Krislova menjelaskan juga bahwa tunggakan SPR ini telah menjadi temuan BPK. “Tunggakan SPR terjadi sejak tahun 2005 yang lalu, hingga SPR beroperasi pada tahun 2008. Kita berharap, saat pertemuan yang akan datang dapat dicarikan solusinya karena tunggakan SPR telah menjadi temuan dari BPK,” beber Yopi.

Baca Juga:  Batu Berukuran Besar Jatuh ke Jalan

Lebih lanjut Yopi menjelaskan juga bahwa, kontrak dengan Pemko Padang berlangsung hingga tahun 2030.

“Perjanjian dengan SPR berlangsung selama 25 tahun, hingga saat ini Pemko Padang belum menerima haknya,” jelasnya.

Selanjutnya, jika SPR Plaza gagal dalam melakukan pembayaran setelah menerima somasi dari Pemko Padang, maka Pemko akan melakukan upaya hukum.

“Upaya hukum adalah upaya terakhir dilakukan jika, pihak SPR tidak kooperatif untuk melakukan pertemuan yang akan datang,” tutupnya.

Kabag Umum Plasa SPR bernama Barata Laksamana yang menerima kedatangan rombongan Komisi II DPRD Padang, hanya berucap,”Kita hanya sanggup memfasilitasi kedatangan DPRD Padang. Hasil pertemuan ini akan kita laporkan kepada manajemen SPR,” ujar Barata, singkat saja.

SPR dibangun 2005, selesai pembangunan tahun 2008. Akibat gempa 30 September 2009, baru tahun 2010 bangunan SPR dibongkar, dan dibangun lagi 2013. SPR kembali beroperasi pada 2014.

Apa betul yang menyebabkan manajemen SPR menunggak royalti dan PBB, belum sepenuhnya bisa diungkapkan. Barata Laksamana hanya menjelaskan kondisi keuangan SPR memang sedang sulit. Hal itu dialaminya sejak awal 2020.

Rupanya, dari sekitar 1.000 kios yang ada di SPR, hanya 300 kios yang berpenghuni. Rata-rata pedagang retail. Selebihnya kosong-melompong. “Kami beratnya di situ, Pak, biaya operasional SPR harus dibayar, sedangkan kios banyak yang kosong. Jumlah yang terisi oleh pedagang hanya 300 kios,” ungkap Barata, Kamis (20/8/2020).

Masalahnya tidak sampai di situ saja. Penerangan di SPR juga terpaksa menggunakan genset. Sebab, aliran listrik ke SPR juga bermasalah dalam hal pembayarannya. “Jadi kita juga mengeluarkan uang setiap hari untuk membeli BBM untuk genset,” ujar Bharata sembari mengatakan kesulitan keuangan itu dialami SPR sejak awal tahun 2020. (hsn)