MUI: Nekad Balimau, Tindak Tegas

Duski Samad (Ketua MUI Kota Padang)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang meminta masyarakat tidak melaksanakan tradisi balimau jelang masuk Ramadhan.

“Yakinkan semua masyarakat tak ada yang menyelenggarakan tradisi balimau. Sedangkan masjid tempat ibadah saja dikosongkan. Kalau ada juga masyarakat yang nekat melakukan, diminta aparat pengamanan harus tindak tegas. Tidak ada toleransi lagi,” kata Ketua MUI Kota Padang Duski Samad saat dihubungi Padang Ekspres, Senin, (20/4).

Dia mengatakan tradisi balimau sama saja dengan melakukan perkumpulan. Dimana, balimau berpotensi membuat penyebaran virus korona semakin meluas.

“MUI mengingatkan kembali bahwa saat ini bagian dari pembelajaran virus korona (Covid-19) terhadap masyarakat yang membuat budaya yang tidak benar dan harus dihentikan secepatnya,” ungkap Duski Samad.

Ia berpendapat, balimau atau mandi dengan berbagai kembang dan limau, serta pewangi yang disiramkan ke rambut sebenarnya tidak ada kaitannya dengan puasa. Menurut dia, tradisi balimau ini tidak ada dalam hadis apa pun.

“Sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan ibadah, namun tradisi ini murni budaya lokal. Dimana dahulunya memiliki tujuan mulia yaitu, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta,” jelasnya.

Saat ini Duski melihat, tujuan budaya balimau yang baik tersebut telah bergeser ke arah negatif, dan tidak lagi seperti yang diharapkan.

Namun, sekarang tidak terlihat lagi tujuan dari budaya tersebut, budaya balimau setiap tahun dilakukan sebagian masyarakat dengan mandi ke sungai.

“Saya mengimbau masyarakat harus cerdas, dan memahami makna dari budaya ini menjelang puasa, dimana harusnya masyarakat perbanyak ibadah, bukan melakukan hal yang mubazir,” imbau Duski.

Sementara itu, Kabid P3D Satpol PP Kota Padang, Bambang Suprianto kepada Padang Ekspres mengatakan, sesuai dengan kondisi pandemi virus korona (Covid-19) sekarang ini seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang melakukan tradisi balimau.

“Sesuai dengan surat edaran sebelumnya, seharusnya masyarakat sudah paham. Jadi, penjelasan sudah diberikan ke masyarakat. Mungkin tidak terjadi lagi,” katanya.

Ia menjelaskan, tradisi balimau tersebut sifatnya berkumpul, jika memang ada dilakukan masyarakat Kota Padang otomatis dari petugas Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan penyuluhan tentang dampak Covid-19.

“Surat edarannya sesuai dengan imbauan dari Wali Kota Padang melarang adanya keramaian. Maka dari itu kita sesuaikan saja. Tapi, surat edaran yang menjurus ke sana tidak ada, cuma masyarakat harus paham dengan keadaan sekarang,” imbuhnya.

Bambang menjelaskan, persoalan Pemko Padang sudah menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam mengamankan situasi berkerumunnya masyarakat dalam bentuk balimau dengan bekerja sama dengan aparat setempat.

“Yang jelas penempatan personel Satpol PP di tempat yang sifatnya keramaian dalam bentuk balimau pasti disiapkan. Tergantung kebutuhan nantinya,” terang Bambang.

Beberapa titik kawasan di Kota Padang yang biasanya ramai dilakukan tradisi balimau seperti; kawasan Lubuk Minturun, Lubuk Tampurung dan beberapa tempat lainnya.

“Tapi itu nantinya, mungkin kita juga memberikan selembaran imbauan pemerintah di pintu masuk untuk tidak ada dilakukan balimau lagi,” sebutnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat Kota Padang agar tidak ada lagi melakukan perkumpulan. Untuk itu, jangan sampai ada lagi masyarakat yang melanggar,” tandasnya.

Terpisah, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, dengan kondisi wabah pandemi Covid-19 yang sudah mengglobal saat ini, pihaknya akan mengambil tindakan apabila ada kegiatan yang menimbulkan dampak penyebaran Covid-19, termasuk kegiatan budaya seperti balimau.

Hal itu, sambungnya, dilakukan untuk menjaga masyarakat agar tidak tertular virus Covid-19. “Jadi apa pun budaya yang juga mungkin sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, akan diwajibkan mematuhi protokol pelaksanaan PSBB. Tidak ada pengecualian, termasuk kegiatan budaya,” katanya.

Irjen Toni mengatakan, akan ada tindakan tegas dari jajaran Polda Sumbar bersama pemerintah daerah apabila masih ditemukan lokasi yang diperuntukkan untuk budaya-budaya yang setiap tahun dilakukan. “Kalau masih ada, kami akan minta untuk ditutup itu, untuk mengurangi sebaran virus Covid-19,” tegasnya. (r/i)