Perubahan iklim memiliki dampak yang luas bagi satu daerah. Dampak negatifnya mempengaruhi berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, ekonomi, bahkan sosial. Untuk itu dibutuhkan komitmen dari berbagai stakeholders dalam meminimalisir dampak perubahan iklim ini.
Hal ini terungkap dalam workshop multi stakeholders sinkronisasi program pemerintah dan peran masing-masing terhadap ketahanan iklim, yang digelar di Hotel ZHM Padang, Kamis (21/4). Kegiatan ini digagas oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumbar dengan mitra organisasi seperti Kingdom of the Netherlands, PATTIRO dan Pemkab Padangpariaman.
Kelompok rentan terhadap perubahan iklim antara lain pada perempuan, anak-anak, anak muda, lanjut usia, masyarakat adat, komunitas lokal, dan penyandang disabilitas. Kerusakan infrastrktur juga bisa terjadi akibat perubahan iklim ini.
Kepala Bapelitbangda Padangpariaman Ali Amran menyampaikan, dampak perubahan iklim ini bisa sangat besar dan mempengaruhi lingkungan sosial. Contohnya saja, dengan intensitas hujan yang tinggi dan terus menerus, bisa membuat banjir dan longsor.
Jika ini terjadi, bisa berdampak pada korban jiwa. “Untuk bencana, Padangpariaman beberapa kali dihantam longsor dan banjir. Bahkan menelan korban jiwa. Ini berkaitan dengan ketahanan iklim tadi,” katanya.
Ali Amran menyebutkan hal ini telah menjadi perhatian Pemkab Padangpariaman dalam mengatasi dampak perubahan iklim ini. Misalnya di setiap OPD ada program dalam membahas terkait ketahanan iklim ini.
Seperti Dinas PU, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan sejumlah dinas lainnya. Diakui Ali Amran, untuk saat ini program ini belum bisa berjalan maksimal. Pasalnya keterbatasan anggaran dalam APBD sendiri. Disampaikannya program itu dimasukkan tapi tak ada anggaran pelaksanaanya.
“Persoalan ini yang sering terjadi. Apalagi sejak pandemi, terjadi peralihan anggaran untuk pencegahan Covid-19, dan lainnya. Karena itu, dengan adanya organisasi seperti PKBI akan membantu dalam meminimalisir dampak dari perubahan iklim ini,” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Padangpariaman Budi Mulya menyampaikan, ada 10 ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Padangpariaman. Seperti gempa, tsunami, banjir, longsor, dan lainnya. Dari 10 potensi itu, 80 persen dipengaruhi oleh perubahan iklim.
“Mitigasi yang kita perkuat. Termasuk mitigasi nonstruktural. Pembangunan memperhatikan peta potensi bencana daerah,” katanya.
Perubahan iklim ini dilakukan penyadaran pada masyarakat. Menjaga lingkungan terus dikampanyekan ke masyarakat karena dampaknya begitu besar. Pembinaan kelompok siaga bencana terus dilakukan. Budi menambahkan, edukasi ke generasi muda seperti siswa dilakukan secara terus menerus. Termasuk mengandeng pihak lain seperti BMKG, bahkan kementerian.
Direktur Eksekutif PKBI Sumbar Firdaus Jamal menyampaikan kalau workshop ini membahas lebih eksklusif dampak hilir dari perubahan iklim. Seperti yang disampaikan kelompok rentan dampak perubahan iklim ini bisa saja terjadi pada kelompok tani.
Di kelompok tani itu, ada wanita pekerja (buruh tani). Dengan adanya perubaha iklim, terdampak pada sektor pertanian. Misal gagal panen akibat kemarau atau bencana.
Dengan begitu, wanita buruh tani ini tak bisa bekerja atau memiliki penghasilan. Akibatnya terdampak pada ekonomi keluarga tersebut. “Dampak hilir ini yang menjadi kekhususan yang perlu dibahas. Serta komitmen pemerintah daerah agar hal ini bisa dicarikan solusinya,” katanya. (eko)
