Pelanggar Dihukum Bersihkan Sampah

20
Para pelanggar diberikan sanksi sosial membersihkan sampah lantaran tidak menggunakan masker, kemarin (21/9). (IST)

Ratusan masyarakat terjaring razia masker dalam operasi yustisi yang dilakukan oleh Pemko Padang bersama TNI, Polri dan Kejaksaan, Senin (21/9). Razia tersebut digelar dalam rangka penerapan Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 49 tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru (PHB) dan sosialisasi sanksi yang tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang telah disahkan beberapa waktu yang lalu.

Pantauan Padang Ekspres, ratusan masyarakat tersebut terjaring di dua lokasi posko utama operasi yustisi di Jalan Khatib Sulaiman depan gedung DPRD Sumbar dan di kawasan Kampung Pondok. Dimulai sejak pukul 09.00 sampai sore hari.

Di Jalan Khatib Sulaiman, petugas gabungan menghentikan para pengendara kendaraan bermotor baik sepeda motor, roda empat, maupun angkutan kota (angkot) yang terbukti tidak menggunakan masker. Kemudian, para pengendara itu diarahkan ke meja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk didata identitas mereka.

Setelah itu, para pelanggar diberikan sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan sampah dengan memakai rompi plastik yang bertuliskan pelanggar. Bahkan beberapa unit angkot terpaksa dihentikan lantaran hampir seluruh penumpang yang berada di dalamnya kedapatan tidak menggunakan masker. Bahkan melebihi kapasitas yang telah ditentukan yakni 50 persen dari jumlah keseluruhan angkot.

“Seperti diketahui, Perda AKB ini menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jadi saat ini kami ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya Pemko Padang serius terhadap pemutusan rantai penularan Covid-19 dengan langkah awal yakni menerapkan Perwako No. 49 tahun 2020 sebelum nantinya Perda ini benar-benar diterapkan,” kata Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Hendri Septa.

Ia menambahkan, razia masker sendiri tidak hanya ditujukan kepada para pengendara kendaraan bermotor. Akan tetapi juga masyarakat atau pejalan kaki yang terbukti tidak menggunakan masker dan melanggar aturan.

“Untuk saat ini sanksi yang diberikan kepada para pelanggar yaitu sanksi sosial. Di mana para pelanggar diminta untuk membersihkan jalan-jalan dan fasilitas umum lainnya dari sampah. Pelanggar ini kami pakaian rompi khusus yang bertuliskan pelanggar peraturan sehingga akan ada timbul rasa malu dan jera. Mereka kami suruh untuk membersihkan sampah dengan sapu dan bahkan dengan tangan mereka,” ungkapnya.

Hendri mengatakan, data indentitas pelanggar kemudian dicatat oleh PPNS yang ditugaskan di setiap posko agar nama pelanggar terdata. Ini menjadi bukti jika nantinya mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. “Jika Perda AKB resmi diterapkan nantinya, para pelanggar akan dijatuhi sanksi denda Rp 250 ribu atau bahkan kurungan penjara,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam satu hari operasi yustisi razia masker, petugas gabungan mencatat lebih dari 100 orang yang melanggar dengan tidak menggunakan masker di dua posko utama. “Di kedua posko kami catat ada sebanyak 92 orang pelanggar, kemudian 30 orang ditindak oleh petugas di sejumlah jalan utama Kota Padang dalam patroli mobil,” ujarnya.

Sementara untuk penerapan Perda AKB itu sendiri, Hendri mengaku, Pemko Padang masih menunggu persetujuan atau tanda tangan dari Mendagri untuk disahkannya Perda AKB tersebut. “Meskipun nanti Perda telah disetujui Mendagri, kami tidak akan langsung menerapkan sanksi denda atau kurungan, tapi secara bertahap dulu seperti sanksi sosial ini,” tukasnya.

Baca Juga:  Semen Padang Bidik ‘Penghargaan Informatif’ dari KI Sumbar

Sanksi sosial tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pengendara kendaraan bermotor atau masyarakat saja. Tapi juga kepada pengelola industri pariwisata dan di kawasan pusat keramaian. Seperti pasar, mal dan pusat perbelanjaan lainnya di Kota Padang.

“Kegiatan ini akan kami lakukan setiap hari. Untuk lokasi selanjutnya, kami belum tentukan karena sifatnya spontan agar masyarakat tidak mengetahui dimana kami akan melakukan razia ini,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Alfiadi mengatakan, sebagai petugas penegak Perda di Kota Padang, pihaknya bersama petugas gabungan siap dalam menindak pelanggar Perwako No 49 tahun 2020 dan Perda AKB.

Sesuai kesepakatan bersama tim gabungan, pihaknya menempatkan dua posko utama. Yakni di Jalan Khatib Sulaiman depan DPRD Sumbar dan di kawasan Pondok. “Tidak hanya itu, kami juga melakukan patroli rutin ke sejumlah lokasi untuk menindak masyarakat yang melanggar dan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah,” jelasnya.

Alfiadi mengungkapkan, operasi yustisi tersebut akan dilaksanakan setiap harinya dengan menyisir seluruh titik yang berpotensi terjadi pelanggaran sampai penerapan Perda AKB disetujui oleh Mendagri. “Kalau Perda AKB ini telah disetujui, maka sanksi tegas berupa denda administrasi atau bahkan kurungan penjara akan diterapkan,” tuturnya.

Sementara itu salah seorang pelanggar, Abi, 40, mengaku lupa membawa masker saat berpergian ke luar. Sebelumnya masker selalu dibawa di dalam tas saat ingin berpergian keluar rumah. “Ya karena tergesa-gesa, jadi lupa bawa masker. Biasanya saya selalu bawa bahkan hand sanitizer,” jelasnya.

Terkait sanksi sosial, dirinya menerima sanksi yang diberikan berupa kerja bakti membersihkan jalan-jalan dan fasilitas umum dari sampah. “Ya namanya juga melanggar, ya saya terima saja hukumannya,” ungkapnya.

Abi menyampaikan, dirinya setuju dengan Perda AKB termasuk sanksi yang tertuang di dalamnya, karena ini tujuannya memutus rantai penularan Covid-19.

Sel Khusus Pelanggar Perda
Di sisi lain, Polresta Padang akan menyiapkan sel khusus bagi pelanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Sebelum diselkan, bagi pelanggar protokol kesehatan akan dilakukan tes swab terlebih dahulu.

“Kita akan tes swab dulu. Apakah mereka negatif atau positif, di sel tersebut kita sudah siapkan petugas kesehatan,” terang Kapolresta Padang AKBP Imran Amir kepada Padang Ekspres, kemarin.

Namun, Kapolresta berharap warga dapat patuh menjalankan protokol kesehatan agar tidak ada warga yang mendekam di penjara. Terkait operasi yustisi yang dilakukan, pihaknya akan terus melakukan razia setiap harinya sampai kondisi Kota Padang benar-benar bebas dari Covid-19.

“Kita melakukan razia setiap hari. Hari ini kita akan mulai lagi, dari padi hingga malam di tempat-tempat keramaian,” kata Kapolresta Padang, ketika meninjau operasi yustisi di simpang DPRD Provinsi Sumbar, kemarin. (a/err)