Langgar Prokes, 840 Warga Disanksi

ilustrasi. (net)

Selama penegakan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Satpol PP Kota Padang telah menjaring 840 warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes).

“Selama 2 pekan melaksanakan operasi yustisi bersama tim gabungan, kita telah menertibkan 840 warga yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak mengindahkan peraturan pembatasan jumlah kunjungan ke tempat usaha,” kata Kepala Satpol PP Kota Padang, Alfiadi, kemarin (21/10).

Adapun pelanggaran yang dilakukan para pelanggar protokol kesehatan itu didominasi pelanggaran tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dan juga berkerumun di suatu lokasi tanpa memperhatikan jaga jarak. “Kebanyakan pelanggar adalah pengendara kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Selain itu, sejumlah pemilik atau pengelola tempat usaha seperti toko, kafe dan lainnya juga tak luput dari pelanggaran dimana mereka tidak mengindahkan aturan pembatasan 50 persen jumlah pengunjung.

Terhadap para pelanggar tersebut, mereka diberikan sanksi berupa kerja sosial dan denda administrasi. Sanksi kerja sosial diberikan selama 30 menit untuk membersihkan fasilitas umum.

“Dari 840 orang pelanggar itu, 36 orang yang dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu karena tidak mau melakukan kerja sosial dan malu memakai rompi yang bertuliskan pelanggar Perda AKB,” jelasnya.

Selanjutnya, data para pelanggar itu dimasukkan ke dalam aplikasi pencatat pelanggar Perda (Sipelada), sehingga jika mereka melanggar lagi akan bisa diketahui. “Namun sampai saat ini kami belum menemukan kasus pelanggar yang dua kali melakukan pelanggaran. Itu bagus lantaran masyarakat yang pernah kena sanksi tidak mengulangi perbuatannya lagi,” sebutnya.

Alfiadi menyebutkan, pihaknya bersama petugas gabungan akan terus melakukan operasi yustisi penegakan Perda AKB di Kota Padang agar masyarakat bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di tengah pandemi. “Operasi yustisi ini bukan mencari orang yang melanggar, tapi bagaimana masyarakat Kota Padang bisa menjadi disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19,” tukasnya.

Baca Juga:  Ganggu Ketertiban Umum, Satpol PP Peringati Sejumlah Warkop

Bentuk Duta Perubahan Perilaku
Untuk mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan perilaku hidup sehat, Satpol PP Padang membentuk tim khusus yang diberi nama Duta Perubahan Perilaku (DPP).

Pembentukan tim khusus DPP itu sejalan dengan Surat Tugas Penanganan Covid-19 No. 38/D-IV/RR.03-SATGAS-01/10/2020 dan Surat Permendagri No. 331.1/3044/BAK perihal dukungan Satpol PP di 57 kabupaten dan kota se-Indonesia.

Alfiadi mengatakan tim khusus DPP tersebut berjumlah 25 orang, dimana mereka akan menjadi tauladan atau patokan bagi masyarakat dalam hal menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Ia menambahkan, tim khusus DPP itu akan bertugas untuk melakukan patroli pengawasan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan rutin setiap hari di seluruh lokasi di Kota Padang.

“Tim khusus itu akan menegur dan mencatat identitas diri setiap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan serta melakukan sosialisasi 3 M yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” ungkapnya.

Selain itu, pembentukan tim khusus ini adalah salah satu upaya Pemko Padang dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Padang dan berharap nantinya Kota Padang kembali kepada zona hijau.

Lebih lanjut Alfiadi menyampaikan, dalam waktu dekat tim khusus juga akan dibekali dengan aplikasi penanganan Covid-19 oleh Kemendagri untuk melaporkan semua kegiatan dan aktivitas masyarakat, baik yang sudah mengikuti protokol maupun yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu sendiri.

Ia menambahkan, untuk memutus penyebaran Covid-19 di Kota Padang dan mengembalikan ke zona hijau, tidak bisa dilakukan oleh petugas saja, namun sangat dibutuhkan peran aktif seluruh masyarakat agar benar-benar melaksanakan protokol kesehatan. “Inilah langkah yang tepat yang harus dilakukan saat ini dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dengan benar,” ujarnya. (a)