PAD Turun, Belanja tak Terduga Kota Padang Melonjak Jadi Rp172 Miliar

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2020 dari belanja tidak terduga mengalami peningkatan drastis. Anggaran belanja tidak terduga yang semula dialokasikan hanya Rp4 miliar meningkat menjadi Rp172 miliar lebih.

“Anggaran tersebut berasal dari penyesuaian/pengurangan pendapatan daerah dan refokusing anggaran belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja langsung SKPD,” ujar Sekretaris Kota Padang Amasrul saat membuka Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang tentang Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020, di aula Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Aiepacah, Minggu (23/8/2020).

Prioritas anggaran belanja daerah dari belanja tidak terduga itu, kata Amasrul, dialokasikan untuk pembiayaan penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi dan penyediaan jaminan sosial masyarakat berupa bantuan sosial tunai akibat pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 lalu, telah mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang sekitar 25 persen dari target 2020. Oleh sebab itu kita perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kembali penghasilan daerah,” ungkap Amasrul dalam rilis Humas Pemko Padang.

Baca Juga:  DLH Padang Terpaksa Buka-Tutup Kubus Apung di Banda Bakali

Melalui pengalokasian anggaran ini diharapkannya dapat menunjang pelaksanaan pola hidup baru dalam sektor pendidikan, perdagangan, pelayanan pemerintah, fasilitas umum, pariwisata dan tempat ibadah, mengoptimalkan layanan kesehatan, pelayanan publik dan percepatan pemulihan ekonomi di Kota Padang.

“Di samping itu juga dapat memberikan dukungan bagi pelaku UMKM, peningkatan lapangan pekerjaan pasca Covid-19 dan memberikan fasilitas serta kemudahan berusaha dan stimulus investasi bagi stakholder terkait,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Budi Payan dalam laporannya mengatakan, sebelum ditetapkan menjadi perda bersama DPRD Kota Padang, ranperda tersebut terlebih dahulu mesti disosialisasikan kepada masyarakat yang bertujuan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD.(rel)