Pelaksanaan Sidang Disesuaikan Aturan PSBB

Pelaksanaan sidang, baik perkara pidana, perdata, dan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) akan menyesuaikan dengan aturan dan panduan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Sumbar.

“Prinsipnya tetap sidang, tapi menyesuaikan dengan PSBB. Batas waktunya mengikuti kebijakan pemerintah tentang Covid-19. Untuk menghindari jangan sampai banyak orang saat sidang di pengadilan,” ungkap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Padang, Yose Rizal kepada Padang Ekspres, Kamis (23/4).

Dia menjelaskan, menyesuaikan dengan PSBB itu, seperti pada perkara pidana yang masih panjang masa penahanannya, sidangnya ditunda dua minggu. “Saya sudah memberikan edaran kepada hakim-hakim, kalau bisa yang tidak mendesak tahanannya, dua minggu tundanya,” imbuh Yose.

Sedangkan untuk perkara perdata, pihaknya telah mengambil kebijakan bahwa tidak menerima perkara perdata untuk sementara dulu. “Kecuali yang pengajuannya ke pengadilan mempunyai tenggang waktu atau batas waktu. Itu saja yang kami terima,” terangnya.

Sementara untuk sidang perkara tipikor, dikatakan Yose, jadwal sidangnya per dua minggu sekali. Selain itu, pengunjung yang akan hadir akan dibatasi. Dia mengakui, untuk sidang Tipikor, pihaknya mengalami kesulitan lantaran banyaknya jumlah saksi.

“Untuk Tipikor ini kami ada sedikit kesulitan, karena saksinya banyak, di atas 30 sampai 40 orang. Nah, kalau kami pakai waktu sidangnya per dua minggu itu, kemungkinan perkara tidak selesai-selesai. Masa tahanan habis, sementara perkara belum selesai,” sebutnya.

Kendati demikian, dia menyatakan akan tetap memberlakukan jadwal sidang tipikor dengan jumlah saksi yang banyak, sekali dalam seminggu. “Solusinya ya itu, untuk perkara-perkara yang masih banyak saksinya itu, kemuungkinan tetap sekali seminggu sidangnya. Tapi coba kita lihat nanti perkembangannya,” tukas Yose. (*)